PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2004

TENTANG

MAJELIS  RAKYAT  PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang     :   a. Bahwa keberadaan Majelis Rakyat Papua berdasarkan  pasal  5 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2001 tentena Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua perlu diikuti dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan dan penggantian anggota, pedoman tata tertib, serta kedudukan keuangan Majelis Rakyat Papua.
b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat ( 4 ), pasal 21 ayat ( 2 ), pasal 22 ayat ( 2 ), pasal 23 ayat ( 2 ), pasal 24 ayat ( 2 ), dan pasal 25 ayat ( 3 ), Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua;

Mengingat       :   1.  Pasal 5 ayat ( 5 ) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2.	Undang – Undang Nomor 12 Tahun  1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat  dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  2907); 
3.	Undang – Undang Nomor  8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3890 );
4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.	Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia             (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.	Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012 );
8.	Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 );
9.	 Undang – Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 );
10.	Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 );
11.	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
12.	Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
13.	Undang – Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
14.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
15.	Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
16.	Undang – Undang  Nomor 32 tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
17.	Undang – Undangan nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA

BAB   I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud  dengan :
1.	Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara  
Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2.	Provinsi Papua adalah  Propinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka NKRI
3.	Pemerintah Propinsi adalah gubernur beserta perangkat lain sebagai badan ekseskutif propinsi.
4.	Gubernur adalah kepala daerah dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di propinsi dan sebagai wakil pemerintah di propinsi.
5.	Pemerintah kabupaten / kota adalah pemerintah kabutapen / kota di propinsi.
6.	Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi cultural orang asli Papua, yang memiliki wewenag tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
7.	Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi sebagai badan legislative daerah propinsi.
8.	Panitia Pemilihan MRP adalah panitia penyelenggara pemilihan anggota MRP yang berada ditingkat distrik, kabupaten / kota dan propinsi yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
9.	Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Propinsi Papua dan / atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
10.	Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
11.	Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
12.	Wakil adat adalah anggota MRP yang berasal dari dan mewakili masyarakat adat.
13.	Masyarakat agama adalah semua penduduk pemeluk agama di propinsi.
14.	Wakil agama adalah anggota MRP yang berasal dari dan mewakili masyarakat agama.
15.	Masyarakat perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan di propinsi.
16.	Wakil perempuan adalah anggota MRP yang berasal dari dan mewakili masyarakat perempuan.
17.	Perlindungan hak-hak orang asli Papua adalah perlindungan terhadap hak-hak yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
18.	Peraturan daerah propinsi, yan selanjutnya disebut perdasi adalah peraturan daerah propinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19.	Peraturan daerah khusus, yang  selanjutnya disebut perdasus adalah peraturan daerah propinsi dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001.
20.	Pimpinan MRP adalah ketua dan wakil-wakil ketua.
21.	Anggota MRP adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota MRP yang telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.	Sekertariat MRP adalah unsur pendukung MRP yang dipimpin oleh seorang sekertaris dan bertugas membantu MRP dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
23.	Sekertaris MRP adalah pejabat yang memimpin sekertariat MRP yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan MRP.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN MRP

Bagian Pertama
Pembentukan MRP

Pasal 2

MRP dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah ini dan berkedudukan di Ibu Kota Propinsi

Bagian Kedua
Keanggotaan MRP

Pasal 3

1.	Anggota MRP terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan di propinsi.
2.	Anggota MRP sebagai mana dimaksud pada ayat 1 jumlhanya tidak lebih dari ¾ (tiga perempat) jumlah anggota DPRP.
3.	Komposisi anggota MRP terdiri dari: 
a.	Jumlah anggota wakil adat sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota MRP; 
b.	Jumlah anggota wakil perempuan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota MRP;
c.	Jumlah anggota wakil agama sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota MRP dengan komposisi masing-masing wakil agama yang ditetapkan secara proporsional.
4.	Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MRP yang baru mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 4

Anggota MRP adalah warga negara republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:
a.	Orang asli Papua;
b.	Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.	Setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.	Setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
e.	Tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap negara kesatuan republik Indonesia;
f.	Berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
g.	Sehat jasmani dan rohani;
h.	Memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
i.	Memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua;
j.	Tidak berstatus sebagai anggota legislative dan anggota partai politik;
k.	Berdomisli di propinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRP;
l.	Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
m.	Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pindana yang diancam dengan pidan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
n.	Pegawai negeri yang terpilih menjadi anggota MRP harus melepaskan sementara jabatan dan status kepegawaiannya;
o.	Berpendidikan srendah-rendahnya sekolah dasar atau sederajat untu wakil adat, sekolah lanjutan tingakt pertama (SLTP) atau sederajat untuk wakil agama dan perempuan;
p.	Untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat;
q.	Untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan;
r.	Untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan;
s.	Untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRP harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MRP

Bagian Pertama
Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 5

1.	Pemilihan Anggota MRP diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan MRP
2.	Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.	Panitia Pemilihan MRP tingkat distrik;
b.	Panitia Pemilihan MRP tingkat kabupaten / kota;
c.	Panitai Pemilihan MRP tingkat propinsi.
3.	Panitai Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
4.	Pembentukan panitia pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh bupati / wali kota dengan mendengar usul dari DPRD kabupaten atau kota dan masyarakat.
5.	Pembentukan Panitia Pemilihan MRP sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan pendapat DPRP dan masyarakat.
6.	Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan anggota MRP dan berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.

Pasal 6

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan MRP adalah:
a.	Merencanakan penyelenggaran pemiliham anggota MRP;
b.	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP;
c.	Menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota MRP;
d.	Mengajukan hasil pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur dan bupati / wali kota untuk mendapat pengesahan;
e.	Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 7

Panitia Pemilihan MRP berkewajiban:
a.	Memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
b.	Meneliti dan memverifikasi persyaratan calon anggota MRP;
c.	Memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota MRP;
d.	Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; 
e.	Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Pasal 8

1.	Pengawasan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan yang dibentuk oleh gubernur pada tingkat propinsi dan bupati / wali kota pada tingkat kabupaten / kota dan distrik.
2.	Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang pada setiap tingkat.
3.	Anggota panitia pengawas terdiri dari unsure kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat.
4.	Tugas dan wewenang panitia pengawas adalah:
a.	Mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.	Menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
c.	Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan;
d.	Menersukan temuan kepada pihak yang berwenang.
5.	Pantia pengawasa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dibentuk 3 (tiga) bulan seblum pemilihan anggota MRP dan berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.

Pasal 9

1.	Panitia Pengawas Pemilihan tingkat propinsi bertanggung jawab kepada gubernur.
2.	Panitia pengawasa pemilihan tingkat kabupaten / kota dan distrik bertanggung jawab kepada bupati / walikota.

Bagian Kedua
Pemilih

Pasal 10

1.	Pemilih terdiri atas anggota masyarakat adat, masyarakat agama, masyarakat perempuan, penduduk yang telah berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di propinsi.
2.	Untuk dapat didaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.	Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin;
b.	Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
c.	Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3.	Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
4.	Pemilih yang namanya telah dicatat dalam daftar pemilih diberi tanda bukti pendaftaran yang berlaku sebagai surat pemberitahuan untuk memberikan suara.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Pasal 11

1.	Pendaftaran calon diwilayah pemilihan tahap pertama dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat perempuan pada panitia pemilihan MRP tingkat distrik.
2.	Pendaftaran calon anggota MRP untuk masyarakat agama dilakukan oleh masyarakat agama pada panitia pemilihan MRP tingkat propinsi.

Bagian Keempat
Tahapan Pemilihan

Pasal 12

1.	Pemilihan anggota MRP dilakukan:
a.	Pemilihan untuk calon dari wakil adat dan perempuan  dilakukan 2 (dua) tahap yakni pemilihan ditingkat distrik dan kabupaten / kota;
b.	Pemilihan untuk wakil agama dilakukan 1 (satu) tahap berdasarkan jumlah penduduk agama secara proporsional.
2.	Pemilihan anggota MRP sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan MRP tingkat distrik dan tingkat kabupaten / kota.
3.	Pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh panitia pemilihan MRP tingkat propinsi.

Pasal 13

1.	Proses tahapan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan:
a.	Tahap pertama dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
b.	Tahap kedua dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.
2.	Proses tahapan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 14
1.	Pemilihan tahap pertama calon anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui pemungutan suara secara serentak dimasing-masing wilayah pemilihan diseluruh propinsi.
2.	Pemilihan tahap kedua calon anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan oleh calon anggota terpilih dari pemilihan tahap pertama untuk menghasilkan 2 (dua) orang yang mewakili unsure adat dan perempuan.
3.	Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
4.	Apabila musyarawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 15

1.	Hasil pemilihan calon anggota MRP tingkat distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) diajukan oleh panitia pemilihan MRP tingkat distrik kepada panitia pemilihan MRP tingkat kabupaten / kota untuk dilakukan pemilihan pada tahap kedua.
2.	Pemilihan calon anggota MRP pada tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara calon yang terpilih pada pemilihan tahap pertama.
3.	Apabilan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
4.	Hasil pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar urut calon anggota MRP oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten / kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan keputusan bupati / wali kota.
5.	Calon anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsure adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh bupati / wali kota kepada mentri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapat pengesahan.

Pasal 16

1.	Calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing.
2.	Setiap masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah kabupaten / kota di propinsi.
3.	Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh panitia pemilihan MRP tingkat propinsi.
4.	Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat agama tingkat propinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah penduduknya.
5.	Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat propinsi secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama.
6.	Apabila musyarawah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tiga tercapai pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
7.	Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam daftar urut calon anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
8.	Calon anggota MRP yang telah ditetapkan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh gubernur kepada menteri dalam negeri untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kelima
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 17

1.	Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.
2.	Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur.
3.	Mentri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ( 4 ).
4.	Calon anggota MRP yang tidak disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) berhak mengajukan keberatan selama 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya surat penolakan.
5.	Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) mendapat keputusan Menteri Dalam Negeri paling lama 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya keberatan dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
6.	Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) tidak mendapat persetujuan, Menteri Dalam Negeri mengembalikan ususlan kepada Gubernur untuk kemudian mengajukan calon lain sesuai daftar urut berikutnya.

Pasal  18

1.	Anggota MRP terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di ibukota propinsi.
2.	Sebelim melaksanakn tugas dan wewenang anggota MRP wajib mengucapkan sumpah dan janji.
3.	Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaiman dimaksud pada  ayat ( 2 ) adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah ( Tuhan ), saya bersumpah/janji :
bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku anggota Majelis Rakayat Papua dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya sanggup memegang teguh pancasila dan menegahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
bahwa saya sanggup menegahkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB  IV

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN 
PENGGANTIAN PIMPINAN MRP

Pasal  19

1.	Anggota MRP berhenti karena :
a.	Meninggal dunia;
b.	Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota MRP;
c.	Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
d.	Berdomosili diluar wilayah provinsi;
e.	Melanggar kode etik MRP;
f.	Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota MRP;
g.	Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah ini;
h.	Menalanggar sumpah/janji anggota MRP;
i.	Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun atau lebih.
2.	Anggota MRP diberhentikan sementara karena dinyatakan sebagai terdakwa melakukan tindak pidana koropsi, terorisme, makar dan / atau tindak pidana  terhadap keamanan negara.
3.	Pemberhentian dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal  20

1.	Pemberhentian anggota MRP sebagaiman dimaksud dalam pasal 19 ayat ( 1 ) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, diusulkan oleh pimpina MRP kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan verifikasi Dewan kehormatan MRP atas pelanggaran anggota MRP.
2.	penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dilakukan berdasarkan pengaduan pimpinan MRP, masyarakat, Lembaga Adat, Lembaga / Organisasi Perempuan dan / atau  Lembaga Keagamaan.
3.	Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat  ( 2 ) diatur dalam peraturan tata tertib MRP.
4.	Pemberhentian anggota MRP sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat  ( 1 ) huruf i  dan / atau perbuatan makar dapat dilakukan oleh pejabat yang mengesahkan tanpa melalui pertimbangan Dewan Kehormatan.
5.	Dewan Kehormatan MRP terdiri dari unsur pimpinan dan anggota MRP yang mewakili unsure keagamaan, adat, perempuan yang berjumlah paling banyak 5 ( lima ) orang.
6.	Tata cara pembentukan Dewan Kehormatan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

Pasal  21

1.	Pimpinan MRP dapat diganti apabila kinerjanya dinilai tidak baik dan menyimpang dari ketentuan sebagaimana diamksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf e, f,g ,h  dan i berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan terhadap pimpinan MRP secara kolektif.
2.	Penilaian kinerja pimipinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat pleno MRP dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MRP.
3.	Penilaian kinerja pimpinan MRP yang dinilai tidak baik dan menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir dan sebagai bahan usulan penggantian pimpinan MRP.

Pasal 22

1.	Usulan penggantian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) diputuskan dalam rapat pleno yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MRP.
2.	Keputusan MRP tentang ususlan penggantian pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Penggantian.

Pasal 23

Keputusan MRP tentang usulan penggantian sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, guna peresmian penggantian.

Pasal 24

Pengisian Pimpinan MRP yang diganti sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dipilih dari anggota MRP.

BAB  V

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA MRP

Pasal 25

1.	Penggantian antar waktu anggota MRP dilakukan untuk mengisi kekosongan anggota MRP
2.	Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan daftar urut calon.

Pasal 26

1.	Menteri Dalam Negeri mengesahkan calon anggota MRP pengganti antar waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima dari Gubernur.
2.	Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pelantikan anggota MRP pengganti antar waktu kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

BAB  VI

TATA TERTIB MRP

Pasal  27

1.	Peraturan Tata Tertib merupakan landasan pelaksanaan hak dan kewajiban MRP.
2.	Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan MRP, pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan rapat-rapat MRP.
3.	Peraturan Tata Tertib ditetapkan dengan keputusan MRP berpedoman pada peraturan pemerintah ini.

BAB  VII

ALAT KELENGKAPAN MRP

Pasal 28

Alat Kelengkapan MRP terdiri dari :
a.	Pimpinan;
b.	Kelompok Kerja-Kelompok Kerja; dan
c.	Dewan Kehormatan.

Pasal 29

1.	Pimpinan MRP merupakan lembaga yang bersifat kolektif mencerminkan unsure adat, agama, dan perempuan  yang terdiri atas:
a.	Satu orang ketua;
b.	Dua Orang wakil ketua

2.	Pengesahan dan pelantikan pimipinan MRP dilakukan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
3.	Tata Cara Pemilihan Pimpinan MRP diatur dalam peraturan tata tertib MRP.

Pasal 30

1.	Kelompok Kerja merupakan alat kelengkapan MRP untuk menagani bidang adat, perempuan dan agama.
2.	Jumlah kelompok kerja MRP sebanyak 3 (tiga) kelompok kerja.

Pasal  31

Kelompok Kerja MRP sebagaiman dimaksud  dalam pasal 30 Ayat (2) terdiri atas:
a.	Kelompok Kerja Adat;
b.	Kelompok Kerja Perempuan;
c.	Kelompok Kerja Keagamaan.

Pasal  32

1.	Tugas Kelompok Kerja MRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 adalah :
a.	Kelompok Kerja Adat mempunyai tugas memeberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli;
b.	Kelompok kerja perempuan mempunyai tugas melindungi dan memperdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender;
c.	Kelompok kerja keagamaan mempunyai tugas memantapkan kerukunan hidup antara umat beragama.
2.	Tugas kelompok Kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib MRP.

Pasal  33

1.	Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan MRP yang bertugas dan berwenang melalkukan pertimbangan dan penilaian terhadap anggota MRP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
2.	Dewan kehormatan MRP terdiri dari unsur pimpinan dan anggota MRP yang mewakili unsur keagamaan, adat, perempuan yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
3.	Tata cara pembentukan Dewan Kehormatan MRP sebgaiman dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan tata tertib MRP.

BAB  VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal  34

Anggota MRP dilarang :
a.	mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia   
      Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
b.	Melakukan tindakan yang tercela dan tidak bermoral;
c.	Memiliki jabatan rangkap sebagai pegawai negeri dan/atau pejabat negara;
d.	Melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat berakibat dicabut hak      
      pilihannya;
e.	Melakukan kegiatan dan/atau usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Pasal  35

1.	Anggota MRP yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 34 dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota MRP.
2.	Pemberian sanksi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan dan penilaian Dewan Kehormatan.
3.	Tata Cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Tata Tertib MRP.

BAB  IX

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Tugas dan Wewenang MRP

Pasal  36

MRP mempunyai tugas dan wewenang :
a.	memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon      
      gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
b.	memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
c.	memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
d.	Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
e.	Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/ Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlingdungan hak-hak orang asli Papua.

Bagian Kedua
Tata Cara Pertimbangan Dan Persetujuan Terhadap
Pasangan Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 37

1.	MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan oleh DPRP.
2.	Pertimbangan dan Persetujuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) hanya menyangkut persyaratan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur  adalah orang asli Papua.
3.	Hasil pertimbangan dan persetujuan MRP diberitahukan secara tertulis  kepada pimpinan DPRP paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan.
4.	Apabila pasangan bakal calon tidak mendapatkan persetujuan MRP karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), DPRP diberi kesempatan untuk memperbaiki persyaratan pasangan bakal calon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan MRP.
5.	Pasangan bakal calon yang telah mendapatkan  persetujuan MRP disampaikan kepada DPRP.
6.	Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari, MRP tidak memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon yang diajukan DPRP, pasangan bakal calon tersebut sah untuk diajukan menjadi pasangan calon.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memberikan Pertimbangan dan
Persetujuan Terhadap Rancangan Perdasus

Pasal  38

1.	Rancangan Perdasus disampaikan oleh pemerintah provinsi bersama DPRP kepada MRP untuk dilakukan pembahasan guna mendapat pertimbangan dan persetujuan.
2.	Pembahasan Rancangan Perdasus sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Perdasus.
3.	Dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan DPRP.
4.	Dalam hal  Rancangan Perdasus tidak mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari  sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perdasus dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan oleh MRP.
5.	Pemerintah Provinsi bersama DPRP menetapkan Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Perdasus.

Bagian Keempat
Tata Cara Memberikan Pertimbangan Dan Persetujuan
Terhadap Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal  39

1.	Rencana Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga disampaikan oleh pemerintah atau pemerinyah provinsi bersama DPRP kepada MRP untuk mendapat pertimbangan khusus menyangkut perlingdungan hak-hak orang asli Papua.
2.	Pembahasan rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja yang membidangi untuk mendapatkan persetujuan rapat pleno MRP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana perjanjian.
3.	Apabila diperlukan kelompok kerja dapat berkonsultasi kepada pemerintah atau pemerintah provinsi mengenai rencana perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4.	Dalam hal rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga tidak mendapat pertimbangan  dan persetujuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencna perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.
5.	Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan luar negeri.

Bagian Kelima
Tata Cara Menerima Penyampaian
Aspirasi dan Pengaduan

Pasal 40 

1.	Masyarakat Adat, Umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang datang secara langsung ke MRP untuk menyampaikan  aspirasi dan pengaduan diterima  oleh Sekretariat MRP dan disalurkan kepada pimpinan MRP dan/atau kelompok kerja yang membidanginya.
2.	Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan MRP meneruskan kepada Gubernur dan DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tata Cara Memberikan Pertimbangan Terhadap
Perlingdungan  Hak-Hak Orang Asli Papua

Pasal  41

1.	Kebijakan Daerah yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, disampaikan kepada MRP untuk mendapat pertimbangan.
2.	Pertimbangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaiakn secara tertulis paling lambat diberikan 14 (empat belas) hari sejak diterima oleh MRP untuk mendapatkan perhatian pemerintah daerah.

BAB  X

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MRP

Bagian Pertama
Hak Meminta Keterangan

Pasal  42

1.	MRP dapat meminta keterangan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
2.	Permintaan Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh paling sedikit 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah anggota MRP yang mencerminkan unsure wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama.
3.	Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan MRP disampaikan kepada rapat pleno MRP untuk memperoleh keputusan.
4.	Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaiakan penjelasan lisan atas usulan permintaan tersebut.
5.	Apabila rapat pleno menyetujui usul permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat  (3), pimpinan MRP menyampaikan permintaan keterangan secara tertulis kepada pemerintah provinsi.
6.	Pemerintah Provinsi memberikan keterangan tertulis kepada pimpinan MRP.
7.	Angota MRP dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan pemerintah provinsi dan rapat kerja.

Bagian Kedua
Hak Meminta Peninjauan Kembali Perdasi

Pasal  43

1.	MRP dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali Perdasi atau Peratuan Gubernur yang bertentangan dengan perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua.
2.	Permintaan peninjauan kembali sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari  jumlah anggota MRP yang mencerminkan unsure wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama dan mendapat persetujuan rapat pleno MRP.
3.	Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pemerintah provinsi dan DPRP.
4.	Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggapi secara tertulis ileh Pemerintah Provinsi dan DPRP untuk dibahas dalam rapat kerja.

Bagian Ketiga
Hak Mengajukan Rencana  Anggaran Belanja MRP

Pasal  44

1.	MRP mengajukan rencana anggaran belanja MRP kepada DPRP.
2.	Rencana Anggaran MRP sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama antara DPRP dengan Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggaran belanja MRP.
3.	Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh MRP kepada DPRP sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi.

Bagian Keempat
Hak Menetapkan Tata Tertib MRP

Pasal  45

1.	MRP menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2.	Peraturan Tata Tertib sebagaiman dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :
a.	pengucapan/sumpah janji;
b.	pemilihan dan penetapan pimpinan;
c.	pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d.	penyelenggaraan sidang/rapat;
e.	pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak serta larangan bagi anggota/lembaga;
f.	pengaduan dan tugas Dewan Kehormatan dalam proses penggantian antar waktu;
g.	pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat kelengkapan;
h.	pembuatan keputusan;
i.	penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
j.	pelaksanaan kesekretariatan;
k.	pengaturan protokoler dan kode etik.

Bagian Kelima
Pelaksanaan hak Anggota MRP

Pasal  46

1.	Anggota MRP mempunyai hak mengajukan pertanyaan.
2.	Hak mengajukan pertanyaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk ditanggapi dalam rapat-rapat MRP.

Pasal  47

1.	Anggota MRP mempunyai hak mengajukan usul dan pendapat
2.	Usul dan pendapat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat  disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk dibahas dalam rapat-rapat MRP.

Pasal  48

1.	Anggota MRP mempunyai hak imunitas dan hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat MRP dengan Pemerintah Provinsi dan DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.	Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 34 huruf  a dan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab  I  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal  49

Hak protokoler anggota MRP dipersamakan dengan anggota DPRP dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

Bagian  Keenam
Pelaksanaan Kewajiban MRP

Pasal  50

1.	MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenang, mempunyai kewajiban :
a.	mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua;
b.	mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
c.	membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua
d.	membina kerukunan kehidupan beragama;
e.	mendorong pemberdayaan perempuan.
2.	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota MRP dalam  setiap kegiatan MRP dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
3.	Tata Cara pelaksanaan kewajiban sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata tertib MRP.

BAB  XI

RAPAT-RAPAT MRP

Pasal  51

Rapat-rapat MRP terdiri dari :
a.	Rapat Pleno;
b.	Rapat Kerja;
c.	Rapat Dengar Pendapat;
d.	Rapat Kelompok Kerja;
e.	Rapat Gabungan Kelompok Kerja.

Pasal  52

1.	Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal  51 huruf  a  merupakan rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan  MRP dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang MRP.
2.	Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal  51 huruf  b merupakan rapat antara alat kelengkapan MRP dengan pejabat Pemerintah Provinsi  dan Kabupaten/Kota serta DPRP dan DPRD  Kabupaten/Kota dan Lembaga pemerintah lainnya di Daerah.
3.	Rapat Dengar Pendapat senagaimana dimaksud dalam pasal  51 hruf  c  merupakan rapat yang dilalukan oleh alat kelengkapan MRP dengan badan dan lembaga-lembaga social masyarakat dalam rangka mendengar dan menampung aspirasi sesuai dengan kewenangan MRP.
4.	Rapat Kelompok Kerja sebagaiman dimaksud pada Pasal  51  huruf  d  merupakan rapat anggota Kelompok Kerja yang dipimpin oleh pimpinan Kelompok Kerja sesuai bidang tugas.
5.	Rapat gabungan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal  51  huruf  e  merupakan rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu kelompok kerja.

Pasal  53

1.	Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2.	Rapat MRP sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
3.	Pengambilan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang hadir.
4.	Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan rapat-rapat MRP diatur dalam Peraturan Tata tertib MRP

Pasal  54

1.	Produk-produk MRP berbentuk Keputusan MRP dan Keputusan Pimpinan MRP
2.	Tatacara dan proses pengambilan keputusan ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

BAB  XII

SEKRETARIAT MRP

Pasal  55

1.	Sekretariat MRP dipimpin oleh seorang sekretaris yangbertugas membantu MRP dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
2.	Sekretaris MRP diangkat dari PNS yang memenuhi syarat oleh Gubernur.
3.	Sekretariat V secara operasional berada di bawah pimpinan MRP dan secara teknis administrasi berada di bawah Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal  56

Kedudukan, susunan organisasi dan tatakerja serta keuangan Sekretariat MRP diatur dalam Perdasi.

BAB  XIII

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama
Hak Keuangan MRP

Pasal  57

Penghasilan  bagi Pimpinan dan Anggota MRP terdiri dari :

a.	Uang Representasi;
b.	Uang Paket;
c.	Tunjangan Jabatan;
d.	Tunjangan Kesejahteraan.

Bagian  Kedua
Uang Representasi

Pasal  58

1.	Pimpina dan Anggota MRP diberikan uang Representasi.
2.	Besarnya Uang Representasi bagi Ketua MRP, paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari gaji pokok Gubernur.
3.	Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua MRP  paling tinggi  90% (sembilan puluh per seratus) dari  Uang Representasi Ketua MRP.
4.	Besarnya Uang Representasi Anggota MRP paling tinggi 80% (delapan puluhper seratus) dari uang Representasi Ketua MRP.
5.	Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota MRP diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
6.	Tunjangan sebagaiman dimaksud pada huruf  e  besarnya sama dengan tunjangan yang berlaku bagi DPRP.

Bagian Ketiga
Uang  Paket

Pasal  59

1.	Pimpinan dan Anggota MRP diberikan Uang Paket.
2.	Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian  Keempat
Tunjangan  Jabatan

Pasal  60

1.	Kepada Pimpinan MRP diberikan Tunjangan Jabatan.
2.	Kepada pimpinan kelompok kerja diberikan tunjangan jabatan.
3.	Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50 % ( lima puluh perseratus ) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
4.	Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 30 % ( tiga puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Tunjangan Kesejahteraan
Bagian Kelima

Pasal 61

1.	Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada pimpinan dan anggota MRP diberikan Tunjangan Kesehatan.
2.	Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 62

Apabila Pimpinan atau anggota MRP meninggal dunia, kepada ahli Waris diberikan  :
a.	uang duka wafat sebesar 3 ( tiga kali ) Uang Representatif atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
b.	Bantuan biayah pengangkutan jenazah.

Pasal 63
1.	Ketua MRP disediakan rumah jabatan berserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
2.	Wakil-Wakil Ketua MRP disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
3.	Apibila Pimpinan MRP berhenti atau berakhir masa bahktinya, rumah jabatan berserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 64

Pimpinan dan anggota MRP disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan provinsi.

Bagian Keenam 
Biaya Kegiatan MRP

Pasal 65
1.	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas MRP pada belanja Sekretariat MRP disediakan :
a.	Belanja Pegawai;
b.	Belanja Barang dan jasa;
c.	Belanja Perjalanan Dinas;
d.	Belanja Pemeliharaan;
e.	Belanja modal.
2.	Besarnya belanja MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Provinsi dan tidak melebihi belanja penunjang kegiatan DPRP.

Bagian Ketuju
Penghargaan

Pasal  66
1.	Pimpinan dan anggota MRP pada akhir keanggotannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang penghargaan, yaitu :
a.	bagi pimpinan MRP untuk tiap 1 (satu) tahun memangku jabatan sejumlah 1 (satu) bulan uang representasi bersih paling banyak 5 (lima) bulan uang representasi bersih;
b.	bagi anggota MRP untuk tiap 1(satu) tahun masa keanggotaannya sejumlah 1 (satu) bulan uang representasi bersih paling banyak 5 (lima) bulan uang representasi bersih;
c.	masa memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun penuh.
2.	Dalam hal pimpinan dan anggota MRP meninggal dunia, uang penghargaan tersebut pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal  67

1.	Biaya yang timbul akibat pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
2.	MRP dilarang menerima bantuan keuangan diluar sumber keuangan dari Angaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.
3.	Perdasi yang mengatur penyediaan anggaran untuk kegiatan MRP diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 68

Pengelolaan keuangan MRP dilaksanakan oleh Sekretaris MRp dan pertangungjawaban keuangan MRP berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal  69

1.	Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban MRP.
2.	Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdasus.

BAB  XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian pertama
Tugas Lain MRP

Pasal  70
Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, MRP mempunyai tugas lain :
a.	memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pemekaran provinsi;
b.	menyampaikan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Bagian kedua
Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan 
Terhadap Pemekaran Provinsi

Pasal 71

1.	Rencana pemekaran provinsi disampaikan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRP kepada MRP untuk mendapat pertimbangan.
2.	Pembahasan rencana pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja / gabungan Kelompok Kerja untuk mendapatkan persetujuan rapat pleno MRP selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana pemekaran.
3.	Apabila di perlukan Kelompok Kerja / gabungan Kelompok Kerja dapat meminta penjelasan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP mengenai rencana pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4.	Dalam hal rencana pemekaran tidak mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dari 30 ( tiga puluh) hari sebagimana dimaksud pada ayat (2), rencana pemekaran dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan oleh MRP.

Bagian ketiga
Tata Cara Penyampaian Usulan Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Pasal 72
1.	Usulan perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dapat disampaikan  oleh rakyat kepada MRP dan DPRP.
2.	Usulan sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan melalui MRP, dibahas oleh MRP untuk diteruskan kepada DPR atau Pemerintah melalui Gubernur.
3.	Usulan perubahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah.

Bagian keempat
Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran

Pasal 73
MRP bersama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sebagai provinsi induk bertugas dan bertangung jawab untuk membantu Pemerintah menyelesaikan masalah pemekaran Wilayah yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan realitas dan sesuai peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan anggota MRP.

Pasal 74
1.	Dalam hal pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru dibentuk MRP, yang berkedudukan di masing-masing ibukota provinsi.
2.	Tata cara pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, pelaksanaan tuga dan wewenang MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 75
1.	MRP mempersiapkan dan bertangung jawab terhadap pembentukan MRP di provinsi – provinsi baru hasil pemekaran.
2.	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sebagai provinsi induk.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  76

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

                                            Ditetapkan di Jakarta
                                            Pada tanggal 23 Desember 2004

                                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                                                         ttd

                                        Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2004

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                   REPUBLIK INDONESIA

			ttd

	Dr.  HAMID AWALUDDIN, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum   dan
Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR   TAHUN 2004
TENTANG

MAJELIS RAKYAT PAPUA

I. UMUM

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi Provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusu berarti memberikan tanggungjawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundanga-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenagan untuk memperdayakan potensi social budaya danperekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum  perempuan yang diwujudkan melalui Majelis Rakyat Papua.

Majelis Rakyat Papua berperanserta dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam perumusan kebijakan daerah, dalam kerangka kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua.

Sebagai lembaga representasi cultural maka pemilihan anggota MRP dilakukan melalui proses yang dramatis dan transparan pada tingkat distrik, kabupaten/kota dan tingkat provinsi untuk memperoleh wakil-wakil dari masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, MRP memiliki hak dan kewajiban yang perlu mendapat landasan operasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, serta diberikan hak keuangan dan administrasi yang diatur dalam peraturan  pemerintah ini.

Dalam rangka pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya berdasarkan etnis di Papua, maka dibentuk MRP pada provinsi-provinsi pemekaran yang dibentuk dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan serta kesiapan masyarakat di wilayah pemekaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal   1	Cukup Jelas
Pasal   2	Cukup Jelas
Pasal   3	Cukup Jelas
Pasal   4	Cukup Jelas
Pasal   5	Cukup Jelas
Pasal   6	Cukup Jelas
Pasal   7	Cukup Jelas
Pasal   8	Cukup Jelas
Pasal   9	Cukup Jelas
Pasal   10	Cukup Jelas
Pasal   11	Cukup Jelas
Pasal   12	Cukup Jelas
Pasal   13	Cukup Jelas
Pasal   14	
Ayat (1)  Yang dimaksud dengan secara serentak di masing-masing wilayah pemilihan di seluruh provinsi adalah pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang sama di tingkat distrik dan di tingkat kabupaten/kota serta tingkat provinsi sesuai dengan tahapan masing-masing.
Ayat  (2)    Cukup Jelas
Ayat  (3)	Cukup Jelas
Ayat  (4)	Cukup Jelas

Pasal   15	Cukup Jelas
Pasal   16	Cukup Jelas
Pasal   17	Cukup Jelas
Pasal   18	Cukup Jelas
Pasal   19	Cukup Jelas
Pasal   20	Cukup Jelas
Pasal   21	Cukup Jelas
Pasal   22	Cukup Jelas
Pasal   23	Cukup Jelas
Pasal   24	Cukup Jelas
Pasal   25	
Ayat    (1)     Cukup Jelas
Ayat  (2)  Yang dimaksud dengan berdasarkan daftar urut calon adalah daftar urutan berdasarkan perolehan jumlah suara terbanyak berikutnya dari calon wakil yang digantikan.

Pasal   26	Cukup Jelas
Pasal   27	Cukup Jelas
Pasal   28	Cukup Jelas
Pasal   29	Cukup Jelas
Pasal   30	Cukup Jelas
Pasal   31	Cukup Jelas
Pasal   32	Cukup Jelas
Pasal   33	Cukup Jelas
Pasal   34	Cukup Jelas
Pasal   35	Cukup Jelas
Pasal   36	Cukup Jelas
Pasal   37	Cukup Jelas
Pasal   38	Cukup Jelas
Pasal   39	
Ayat    (1)     Cukup Jelas
Ayat    (2)  	Cukup Jelas
Ayat  (3)  Yang dimaksud berkonsultasi dengan pemerintah adalah berkonsultasi dengan instansi pemerintah yang meliputi Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Usaha Milik Negara yang terkait dengan rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
Ayat    (4)     Cukup Jelas
Ayat    (5)  	Cukup Jelas

Pasal   40	Cukup Jelas
Pasal   41	Cukup Jelas
Pasal   42	Cukup Jelas
Pasal   43	Cukup Jelas
Pasal   44	Cukup Jelas
Pasal   45	Cukup Jelas
Pasal   46	Cukup Jelas
Pasal   47	Cukup Jelas
Pasal   48	Cukup Jelas
Pasal   49	Cukup Jelas
Pasal   50	Cukup Jelas
Pasal   51	Cukup Jelas
Pasal   52	Cukup Jelas
Pasal   53	Cukup Jelas
Pasal   54	Cukup Jelas
Pasal   55	Cukup Jelas
Pasal   56	Cukup Jelas
Pasal   57	Cukup Jelas
Pasal   58	Cukup Jelas
Pasal   59	Cukup Jelas
Pasal   60	Cukup Jelas
Pasal   61	Cukup Jelas
Pasal   62	Cukup Jelas
Pasal   63	Cukup Jelas
Pasal   64	Cukup Jelas
Pasal   65	Cukup Jelas
Pasal   66	Cukup Jelas
Pasal   67	Cukup Jelas
Pasal   68	Cukup Jelas
Pasal   69	Cukup Jelas
Pasal   70	Cukup Jelas
Pasal   71	Cukup Jelas
Pasal   72	Cukup Jelas
Pasal   73	Penyelesaian pemekaran wilayah yang dilakukan sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah ini adalah tanggungjawab pemerintah. MRP bersama Pemerintah Provinsi dan DPRP memberikan bantuan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal   74	Cukup Jelas
Pasal   75	Cukup Jelas
Pasal   76	Cukup Jelas

Ditetapkan  di 		: 	Jakarta
Pada tanggal 		:	Desember 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan  di 	:	Jakarta
Pada tanggal		:	Desember 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

YUSRIL IHZA MAHENDRA