oleh: Jerry Mario, anggota Presidium
Papua dan S. Karoba, Fungsionaris Demmak
6 Oktober 2000
- Hari Senin, 2 Oktober 2000 Presidium Dewan
Papua menerima surat dari Kapolda yang meminta
Presidium Dewan Papua untuk menurunkan bendera
bintang kejora. Pada hari tersebut PDP
mengadakan rapat di Hotel Yasmin. Keputusannya
harus ada perjumpaan dengan Pemda Tk I Papua.
Kemudian disapakti satu tim bertemu Ketua DPRD
Tk I Papua. Hasilnya disepakati pertemuan pada
tgl 3/10.
- Tgl 3/10 diadakan rapat antara PDP dan Muspida
Tk I Papua. Hasilnya: Penurunan bendera ditunda
sampai ada pertemuan antara PDP dengan Presiden
RI dan Menkopolsoskam baru ada pertemuan
ulang untuk membalas masalah tersebut.
- Tgl 6/10 Pasukan Brimob mengadakan penurunan
bendera secara paksa dan hal ini menyebabkan
terjadinya korban dikalangan masyarakat dan
aparat. Pihak masyarakat ada tiga orang yg
meninggal dunia atas nama Elieser Alua, Agus
Murib dan seorang ibu yang tidak diketahui
namanya sampai berita ini diturunkan. Ada 22
orang yang luka-luka dari 22 tersebut ada 2
orang yang berada dalam kondisi kritis. ada 9
aparat yang disandera dan 1 org meninggal dunia.
suasana di wamena sampai sekarang masih tegang
dan diperkirakan akan terus berjatuhan korban.
- PDP telah mengeluarkan seruan ke seluruh
masyarakat Papua di seluruh tanah Papua dan
diluar tanah Papua untuk mengadakan aksi damai
penutupan kantor dan menghentikan aktivitas
pemerintahan RI di tanah Papua.
- PDP juga mengeluarkan seruan berduka cita
untuk masyarakat Papua di seluruh tanah Papua
dan diluar tanah Papua.
- Ketiga mayat akan di bawah ke Jayapura dan
akan di semayamkan di Jayapura sampai
Pemeriontah Indoensia memberi pertanggung
jawaban atas peristiwa ini.
- Sabtu, 7/10 PDP akan mengadakan rapat dgn
masyarakat Papua di Jayapura untuk mengatur
acara demo pada hari senin mendatang. Hasil
keputusan PDP dan Demmak antara lain: (1)
Bendera tidak boleh diturunkan dengan alasan
apapun. (2) Kalau Indonesia secara paksa
menurunkannya, maka biarlah mereka melakukannya
dengan paksa. Pihak orang Papua tidak boleh
menyetujuinya. (3) Kalau Indonesia bersikeras
mau menurunkan bendera, rakyat Papua akan
menuntut Indonesia menandatangani suatu
perjanjian secara hukum agar dapat dipergunakan
untuk kepentingan politik Papua Barat. (Konsep
perjanjian akan kami terbitkan kemudian)
- Minggu, 8/10 PDP dijadwalkan ke Wamena bersama
anggota Panel dan Presidium asal Wamena
didampingi pihak Demmak. Tetapi karena permainan
Indonesia cukup berhasil melalui antek mereka
Drs. Isak Tabuni, maka mereka berhasil
membatalkan keberangkan Theys H. Eluway dan
utusan Demmak untuk ke Wamena.
- Senin, 9/10 Drs. Isak Tabuni dan Obeth Komba
ke Wamena dan melakukan rapat koordinasi dengan
pihak Indonesia untuk mengamankan wilayah
Wamena.
- Selasa 10/10 hasil keputusan dikeluarkan bahwa
Bendera Bintang Kejora harus diturunkan dalam
batas waktu yang ditentukan Indonesia. Di sini
sudah nyata betapa orang Papua, bahkan anggota
Presidium sekalipun sudah dipakai oleh Indoensia,
sudah dibeli dengan uang.
- Masyarat non-Papua di Wamena menyatakan sikap
dengan tujuh butir pernyataan dan salah satunya
meminta agar pemerintah memberikan fasilitas
untuk memberangkatkan mereka keluar dari Wamena.
Permintaan ini ditolak oleh Bupati dan
keamanannya dengan alasan Wamena sudah aman.
- Minggu 15/10 masyarakat Koteka mengadakan
rapat darurat untuk mengantisipasi tindakan
militer dengan kekerasan menurunkan Bintang
Kejora. Satu usulan diajukan dari orang Koteka
bahwa (4) Bendera boleh diturunkan dengan alasan
Indonesia harus menandatangani sebuah Surat Izin
resmi dari Indonesia untuk memperbolehkan orang
Papua merayakan hari-hari besar atau penting
bagi rakyat Papua setiap tahun, antara lain 1
Desember, 1 July, 26 February, 26 Mei-4 Juni,
dll. Indonesia perlu mengizinkan agar kita dapat
menurunkan bendera Bintang Kejora bersama-sama.
- Senin 16/10 Theys H. Eluway ke Pangdam,
Kapolda dan Gubernur Papua untuk berdialogue
tentang tanggal dan cara penurunan bendera
Bintang Kejora dan sekaligus menyampaikan
tuntutan dan isi hati maysarakat koteka.
- Selasa, 17/10 Theys H. Eluway menyampaikan
hasil dari pertemuan dengan Muspida Provinsi
Papua.
- Rabu 18/10, Theys H. Eluway kembali mengadakan
pertemuan dengan Kapolda, Pangdam dan Gubernur
Papua, berlangsung dari pukul 19:00 - 21:00
Waktu Papua (WP). Hasilnya adalah bahwa: "Demi
kemanusiaan, penurunan Bendera Bintang Fajar
secara sepihak dan secara paksa ditunda sampai
Pak Eluway menghadap Presiden Gus Dur pada awal
November 2000. Indonesia menawarkan agar Bintang
Kejora hanya bisa berkibar di rumah ketua-ketua
LMA (Lembaga Masyarakat Adat) di seluruh Papua
dan Bintang Kejora adalah Lambang Kebudayaan dan
bukan Lambang Politik Papua."
- Rabu 18/10, sementara Theys, cs mengadakan
rapat dengan Muspida Papua, Masyarakat Koteka
juga mengadakan Rapat Konsolidasi Umum dalam
rangka mengantisipasi serangan membabi-buta dari
aparat TNI dan Polri. Hasil Rapat memutuskan
antara lain: "Masyarakat Koteka akan TETAP
mempertahankan Bendera Bintang Fajar yang
berkibar di seluruh Papua, khususnya di Gedung
Dewan Kesenian Irian Jaya, Imbi, Port
Numbay." Ada yang sudah bersumpah untuk
siap mati pada detik-detik penurunan bendera
secara Paksa. Tuntutan lain adalah: "Agar
Indonesia membuka meja dan ruang untuk Dialog
Nasional antara Papua dan Indonesia daripada
mengambil tindakan secara sepihak dan dengan
kekerasan yang bisa berakibat fatal korban nyawa
rakyat sipil yang tak berdosa." (Lebih
lengkap, lihat di sini)
- Kamis, 19/10, Rakyat Papua siap mati, tetapi
diumumkan bahwa Bendera Bintang Fajar tidak
diturunkan sampai ada hasil pertemuan PDP dengan
Gus Dur.
- Jumat, 20/10, Dua Pesawat Tempur Hawks-100
yang dibeli dari Inggris jatuh di Kalimantan.
Satu pesawat lainnya di sandera di Inggris,
bersamaan dengan penyanderaan pesawat tempur
Tiger AS buatan Amerika Serikat juga disandera
di Amerika Serikat. Jakarta sudah dongkol dan
menyatakan tindakan ini arogan.
- W
Papuans offer Wahid peace deal, The Australian, By
Jakarta correspondent Don Greenlees
15nov00
Events
lain yang kami sajikan secara kronologis
|