PAPUA MENGGUGAT: 
22 OCTOBER 2002, 22:30 WIB,
Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat!
Awal Proyek Berdarah Babak Kedua di Tanah Papua?

Surat-Surat Terbuka Anak Koteka: Edisi IV
Sem Karoba, dkk

PAPUA MENGGUGAT:
22 OCTOBER 2002, 22:30 WIB, 
Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat!
Awal Proyek Berdarah Babak Kedua di Tanah Papua?

Surat-Surat Terbuka Anak Koteka: Edisi IV
Sem Karoba, dkk.

watchPAPUA
(The Ndugu Ndugu Research & Publishing Institute)

1 Januari 2002

Persembahan AMP-Demmak buat Poros: Jakarta - Papindo 

PAPUA MENGGUGAT:
22 OCTOBER 2002, 22:30 WIB,
Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat!
Awal Proyek Berdarah Babak Kedua di Tanah Papua?

Surat-Surat Terbuka Anak Koteka: Edisi IV

Penulis & Editor:
Sem Karoba, dkk (koteka@melanesianews.org)

Associate Editors:
Ambolom NHP (pressdesk@westpapua.net) 
Hans L. Gebze (hans_gebze@yahoo.com)
Ziprus Tawy Lakwa (yiganggan@yahoo.com)

Cover Layout & Design:
Ziprus Tawy Lakwa (yiganggan@yahoo.com)
Dewa Papua (amp@westpapua.net)

@ntiopyright. WatchPAPUA – 
The Ndugu Ndugu Research and Publishing Institute
1 Januari 2002

Untuk Poros Jakarta - Papindo

Buku ini @nti-copyrights. Karenanya itu Anda dapat mengutip isi buku ini.

Terbitan ini dimungkinkan karena sponsor Demmak -The Koteka Tribal Assembly.

Jenis Huruf: Arial Narrow 11 pt.

Cetaka Percobaan, Desember 2001 (300 exemplar)
Cetakan Pertama, Mei 2002 (1000 exemplar)
Terbitan Pertama, Pertengahan 2003 (1500 exemplar)

Segel - X1414 

Buku ini disegel dan dimeteraikan untuk “dibaca” oleh Gubernur NKRI di Papua Barat dan semua kelompok masyarakat Papua yang disebut poros Papindo (Papua-Indonesia) yang kami anggap menjadi titik tumpu permainan Jakarta / NKRI di Papua Barat. 

Atas nama umat manusia, hewan, tumbuhan, kandungan alam, terlebih utama mereka yang sudah mati (tulang-belulang para pahlawan yang telah gugur demi kebenaran dan keadilan), yang hidup dan yang akan lahir, serta semua makhluk di Tanah Papua, atas nama Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Allah sb.wt., Raja segala Masa, Raja Bangsa Papua.

Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih yang tersembunyi.

Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. 
(Alkitab, Amsal Salomo 27:5,6)

Persembahan

Aliansi Mahasiswa Papua untuk Demmak – The Koteka Tribal Assembly mempersembahkan buku ini kepada:

Masyarakat Indonesia dan Rakyat Papua Pro Demokrasi, Pro Pemerintahan Rakyat Miskin dan Pro Kebenaran dan Keadilan untuk Perdamaian Abadi di Indonesia dan Papua Barat.

Pejuang kebenaran dan keadilan bagi Papua Barat, antara lain Mecky Salossa, Arnold Ap, BA, Dr. Thomas Wapai Wainggai, Almarhum Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay, Yusuf Tanawani, Yafeth Yelemaken, dan Almarhum Aristoteles Masoka, Hans Bomay, Simon Alom, William Onde, dan korban kekerasan TNI, Poliri NKRI di Papua Barat dan di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Penulis atas nama AMP International kembali mengucapkan terima-kasih sedalam-dalamnya atas dukungan dana dari Demmak - The Koteka Tribal Assembly atas dukungan dana dan doa.

Seluruh rakyat Papua dan rakyat Indonesia, terutama para ibu-ibu yang setia berdoa, yang mendoakan keadilan, demokrasi dan supremasi hukum ditegakkan di bumi, kami ucapkan terima kasih. Inilah salah satu dari hasil doa-doa Anda.

Pasal Kosong

Pendahuluan
0.1 Sekedar Uneg-Uneg dari Penulis

Saya bukan seorang politisi, juga tidak tertarik dengannya. Lagipula saya bukan ekonom atau pegawai atau ahli ilmu pemerintahan atau pekerja pembangunan, lagi saya anti "pembangunan". Pembangunan yang saya lawan adalah pembangunan hasil rekayasa manusia seperti dalam teori pembangunan dunia modern, yaitu nama lain dari politik otonomisasi. Pembangunan jenis itulah yang merusak Papua Barat, karena itu Otsus harus diperdebatkan apakah membawa berkah ataukah malapetaka. 

Beban untuk tulis buku ini timbul waktu melihat ada hal-hal yang salah besar, yang tidak benar dalam politik otonomisasi di NKRI dan Papua Barat. Dasar sebagai seorang guru yang bertugas mengajarkan kebenaran ilmiah,  saya merasa harus menulis "kebenaran" ini : Yaitu bahwa Otsus untuk Papua Barat itu sarat dengan kepentingan : kepentingan pribadi, kepentingan lokal, kepentingan nasional, kepentingan regional dan kepentingan internasional. 

Kepentingan-kepentingan itu bergesekan satu sama lain saat berinteraksi dalam rangka menempatkan diri dalam perikehidupan dunia ini, yang dalam buku ini saya secara kasar sebut, cari makan. Paket Otsus bagi Papua Barat adalah salah satu hasil gesekan dan atau interaksi kepentingan itu. 
o	Tetapi kepentingan-kepentingan apa dan siapa yang bergesekan ?

Tentu saja NKRI sebagai yang mengaku diri punya wilayah Papua Barat. Juga jelas orang Papua sebagai bangsa yang "kebetulan" dilahirkan dan tinggal di sana, yang mengaku diri mewakili orang Papua. Lalu ada juga kepentingan orang lain, orang di luar NKRI dan di luar Papua Barat, yaitu pihak asing, yang juga mengaku tidak punya hak milik tetapi punya hak pakai. Lalu ada juga kepentingan pribadi dan kelompok tertentu di dalam NKRI maupun Papua Barat. Empat kepentingan ini bergesekan, berlomba dan berusaha untuk menang.

Tetapi saya sedih setengah mati melihat outcome dari gesekan itu selalu mengorbankan Papua Barat, dan memperalat NKRI. Yang untung bukan keduanya, tetapi yang paling dirugikan adalah Papua Barat. Lebih sedih lagi melihat orang Papua sendiri katakan : "Otsus adalah jalan terbaik !" Mungkin saya salah karena yang mengatakannya bukan seorang guru, tetapi seorang politisi, jadi memang dia harus bersandiwara. Dan sandiwara itu tidak harus untuk dia, tetapi ada dalang di balik layar. Mungkin juga saya salah karena saya menjadi guru dan harus merasa gelisah melihat Otsus dipolitisir luarbiasa. Itulah sebabnya saya panggil paket ini Politik Otonomisasi, bukan paket Otsus atau pembangunan melalui Otsus. 

Tetapi tidak !  Saya harus mengatakan kebenaran. Itu tugas saya sebagai guru. Itu tugas saya sebagai manusia dan sebagai orang Papua. Itu tugas saya sebagai orang yang sudah paham tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam politik otonomisasi di Papua Barat, berdasarkan fakta di Papua Barat maupun fakta dan pengalaman di belahan bumi lain.

Pergulatan sengit berkepanjangan dalam bathin saya itu dimenangkan oleh "kebenaran mutlak." Saya dipaksa tidak bersandiwara juga, seolah-olah tidak tahu, atau tidak mau tahu dan tidak mau bertanggungjawab. Bukti kemenangan "kebenaran mutlak" itu adalah buku ini. Saya percaya sungguh, “kebenaran mutlak” itu sudah menang dan pasti menang, seterusnya dan selamanya, apapun rintangannya, siapapun penguasanya, tak perduli.

Dan lebih penting dari sekedar karena saya seorang guru, ada alasan yang hakiki. Amsal Raja Solaiman 27 : 5 dan 6 berkata:
5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi.
6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah.

Sama persis dengan nasehat Alarhumah Ibunda saya yang sudah ratusan bahkan ribuan kali memukul saya dengan rotannya yang dibuat khusus untuk mendidik saya:
“Eh, anak, kamu harus mau dan berusaha tinggal dengan orang yang punya suara. Kamu harus senang punya mamak suka pukul kamu. Jangan tinggal dengan orang ramah dan senyuman setiap saat. Jangan senang tinggal dengan orang yang berdiam diri yang tidak mendidik. Karena dengan penasehat yang banyak dan terbuka itu engkau akan menjadi bijak dan anak yang berguna.”

Saya lebih condong mengkleim nasehat dari dua sumber ini, karena keduanya berasal dari orang-orang yang paling mengasihi jiwa dan masa depan saya, yang menyampaikannya atas dasar kemanusiaan, secara jujur dari hati nurani mereka. Saya juga mau mengkleim bahwa tulisan ini lebih bersifat teguran yang terbuka, yaitu Surat-Surat Terbuka Anak Koteka, daripada kasih yang tersembunyi dan selalu senyum tetapi tidak mendidik. 

Sekarang saya teringat ucapan Haji Harmoko, sang Ketua MPR RI, sekitar seminggu sebelum Suharto dilantik menjadi presiden: “Kami sudah tanyakan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan mereka mau Suharto dipilih kembali menjadi Presiden.”

Lalu orang sama, dalam kapasitas yang sama, dalam bulan yang sama, melalui TVRI yang sama pula mengatakan: “Saya sudah bertemu Suharto dan menyarankan agar Suhrato mundur saja dari jabatan sebagai Presiden!”

Itulah sosok dan gambaran politik NKRI, “Di kulit berpura-pura baik, tetapi di dalamnya terjadi pembusukan yang luarbiasa hebat, sampai-sampai tetanggapun ikut merasa tidak enak karena bau busuknya politik NKRI.”
Saya secara pribadi sebagai sebuah insan manusia ciptaan Tuhan yang kebetulan ada di Papua Barat dan kebetulan masih sebagai WNI merasa HARUS berterus-terang tentang apa yang saya tahu, perihal kesalahan-kesalahan yang diulangi NKRI dan elit Papua. Itu didikan Ibunda Alharhumah saya, itu didikan ajaran agama saya dan itu pelajaran dari pengalaman saya menonton politik NKRI. Itu adat Papua seperti yang diperjuangkan Alm. Theys H. Eluay, yaitu kejujuran untuk keadilan, kebenaran dan kasih bagi Papua Barat. Itu tugas saya sebagai guru.

Saya harus berterima kasih kepada rekan-rekan anggota AMP dan Demmak yang telah membantu dalam membaca dari draft ke draft, membantu menyediakan fasilitas dan kepada Galang Press Printika yang telah banyak memberikan masukan dalam bidang cetak-mencetak buku. Secara khusus saya berterimakasih kepada Zipuru T. Nengga atas makan dan minum serta rokok yang selalu disediakannya selama menyelesaikan buku ini. Tanpa bantuan mereka semua, saya tahu bahwa buku ini tidak akan pernah sampai tiba ke tangan Anda dalam wujud seperti yang Anda pegang sekarang. Tuhanku, Tuhan bangsa Papua, Tuhan di atas segala Tuhan tahu persis semua sumbangan dan Dia senantias membalas perbuatan baik kita menurut kehendaknya. Terimakasih juga kepada teman-teman dan pendukung, terutama anggota Demmak dan pendukung di luar negeri yang telah membantu sehingga buku seperti ini dapat dicetak.

Saya kira cukup sekian, karena saya tidak mau bersandiwara juga, tetapi …. !!!
Wassalam !

Negeri  Niger-Eropa,
Republik  Irlandia, 
22 Oktober 2001, 
15 :30 GMT (22 :30 WIB)

0.2 Tujuan Penulisan Buku

Kontroversi demi kontroversi, Papua Barat jarang luput dari isu controversial, entah karena tak berdaya, entah hasil melacurkan dirinya, atau karena dimanipulasi; -selalu saja menjadi korban: korban kaum penjajah - kapitalis. 

Ironisnya, kontroversi itu bukan hanya mengorbankan Papua Barat untuk kesekian kalinya, tetapi dengan kebijakan NKRI yang tidak berpihak kepada HAM, demokrasi dan hukum universal itu, NKRI semakin tergadai dan semakin terjerumus ke dalam lumpur krisis yang satu ke krisis yang lain: -krisis kepercayaan, krisis utang, krisis pelanggaran HAM, krisis pengebirian demokrasi, krisis kerusakan lingkungan, krisis keamanan, dan serangkaian krisis lainnya.

Kontroversi kali ini kami sebut Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat. Berdasarkan teori, fakta pengalaman, gelagat politik Jakarta (militer dan politisi), dan dukungan dunia, jelas sekali bahwa RUU Otsus yang disahkan tanggal 22 October 2001, tepat pukul 22:30 WIB itu adalah sebuah Proyek Berdarah, yaitu Awal Babak II Pembantaian Manusia dan Alam Bumi Cenderawasih.

Banyak keanehan gelagat politik Jakarta sejak NKRI berdiri, tetapi kami hanya menyoroti gelagat terakhir dalam rangka Politik Otonomisasi di Papua Barat. Yang paling menonjol adalah perjalanan mendadak dan atau tidak resmi politisi Jakarta ke luar negeri. Dan selalu saja mereka kembali dengan pernyataan: “Negara anu dan anu mengakui Irian Jaya sebagai bagian integral dari NKRI!”

Pertanyaan ini:
Mengapa kalau Papua minta merdeka, politisi Jakarta selalu ke London, Canberra dan Wasthington untuk minta jawaban: “Yes!” atau “No!” ? Apakah benar Jakarta sanggup mengatasi persoalan dalam negeri? Mana buktinya?
	
Anak kecil di kampung Wamena barangkali menjawab secara polos dan sederhana: “Pasti ada jawaban di sana toh, jadi dia pigi ke sana ambil baru kembali kasih jawaban yang diambil di sana sama orang Papua!”

Lalu kita bertanya lagi: Kenapa “jawaban itu”, jawaban kepunyaan sebuah negara yang sudah merdeka setengah abad lebih, berdaulat dan menentang kolonialisme itu disimpan (ada) di sana, di negeri para kolonial, bukan di Jakarta ibukota negaranya sendiri?

Ada bukti kuat, bahwa kontroversi lepas kontrovesi yang melahirkan krisis demi krisis dalam hubungan politik Papua Barat – NKRI sejak 19 Desember 1961 sampai hari ini dapat diselesaikan dengan menjawab dan atau menuntaskan pertanyaan di atas.

Buku “PAPUA MENGGUGAT : Politik Otonomi Khusus di Papua Barat” ini adalah pandangan kritis, analitik, dan komprehensif berdasarkan nilai-nilai manusia ke-Timur-an, nilai HAM, demokrasi dan hukum universal yang anti kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme.

Setelah Papua Menggugat peristiwa November Kelabu 2001: -hari wafatnya Alm. Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay, melalui buku ini Papua kembali Menggugat: -Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat dengan dua dalih utama:
o	Bahwa Politik Otonomisasi (atau Otsus II 2002-2027) adalah murni hasil konspirasi internasional, sebagai tindak lanjut dan limbah konsipirasi politik sebelumnya (yaitu Otsus I 1963-1988) di Papua Barat. 
o	Bahwa kebijakan atas konspirasi itu tidak saja mengorbankan manusia, hewan, tumbuhan dan segala makhluk serta kandungan alam Bumi Cenderawasih, TETAPI lebih-lebih telah menggadaikan NKRI dan seluruh kehidupan masyarakat Indonesia untuk ke sekian kalinya, ke dalam lumpur dan barisan krisis yang mengerikan kalau dibayangkan.

Dengan alasan-alasannya, PAPUA MENGGUGAT; 22 October 2001, 22:30 WIB, Politik Otonomisasi di Papua Barat atas nama dan untuk bangsa Indonesia dan bangsa Papua; menggugat penguasa dan institusi Negara Kesatuan R.I. sebagai kaki-tangan dan budak kapitalisme, yaitu kolonial-imperial yang telah memalangkan nasib bangsa Indonesia dan bangsa Papua, yang telah menjerumuskan kedua bangsa dari krisis yang satu kepada kemalangan yang lain tanpa peri kemanusiaan, tanpa menghargai demokrasi dan hukum dan menyatakan diri: “Dengan resmi Keluar!!!” dari lingkaran setan konspirasi politik internasional yang telah menggadaikan nasib, mendamparkan kehidupan dan memalangkan hidup kami di tangan mesin-mesin kapitalisme yang tidak berperikemanusiaan.

Memperjelas gugatannya, antara lain Papua menjawab pertanyaan seperti:
•	Apa riwayat pemberlakuan Otsus di Papua Barat dan tanggapan yang muncul? 
•	Apa arti sebenarnya dan fenomena yang muncul dari Otsus?
•	Apakah benar Otonomi Khusus bagi Papua Barat adalah “Jalan Terbaik?” 
•	Benarkah kalau orang Papua menerima Otsus berarti membatalkan aspirasi “M”? Orang Papua harus menolak atau menerima Otsus?” Dan “Mengapa?”
•	Apa kaitan istilah Otsus dengan kamus politik freedom, self-determination, independence, autonomy, self-government, dll? Apa kaitannya dengan perpolitikan dunia yang dipimpin AS dan Eropa lewat PBB? 
•	Apa nasib NKRI, bangsa Indonesia, Eropa, AS, Papua Barat sebagai dampak dari Politik Otonomisasi ini? Atau Siapa yang sebenarnya yang untung? Untung dalam hal apa?  Mengapa bisa beruntung ? Mengapa bisa merugi ? Bagaimana caranya mengurangi kerugian dan mengoptimalkan keuntungan?
•	Bagaimana caranya mengurangi kerugian dan mengoptimalkan keuntungan bagi bangsa Papua ? 

Atas nama umat manusia, hewan, tumbuhan, kandungan alam, terutama mereka yang sudah mati serta yang hidup dan yang akan lahir, dan semua makhluk di Tanah Papua Barat, yaitu atas nama Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Allah sb.wt., Raja segala Masa, Raja Bangsa Papua.

Amin ! Ya Alamin !

0.3 Keunikan Buku-Buku Kami

Buku-buku kami begitu unik karena :
1.	Semua buku Edisi Surat-Surat Terbuka Anak Koteka adalah @nti-©opyright
2.	Semua buku Edisi Surat-Surat Terbuka Anak Koteka ditulis dalam cara bercerita ala Papua, tidak dalam bahasa Indonesia formal/ ilmiah.
3.	Semua buku Edisi Surat-Surat Terbuka Anak Koteka tidak menggunakan cara-cara penulisan buku yang baku, bersifat luwes dan lugas.
4.	Semua buku Edisi Surat-Surat Terbuka Anak Koteka berisi kritik tegas tanpa kompromi (terus-terang, langsung dan to the point)
5.	Semua buku Edisi Surat-Surat Terbuka Anak Koteka tidak berpihak kepada siapapun, kecual kebenaran mutlak dan universal yang bersumber dari Sang Ilahi.
6.	Khusus buku ini mengulas berbagai isu terkait dengan Otsus/ Otda, dalam perspektif lokal, nasional, maupun internasional. Tetapi fokus utama ditulis dengan pengetahuan penulis tentang Otonomisasi di dunia, bukan di Indonesia.
7.	Kebanyakan informasi yang dimuat dalam buku berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara lisan, sehingga sumber-sumber informasi tidak tersedia. Lagipula, sumber-sumber yang kami tahu tidak disebutkan dengan alasan yang Anda sekalian tahu persis. Semua informasi penulis pungut di jalan, bukan di bangku sekolah. Jadi, Anda akan lihat semuanya serba berantakan dalam tulisan ini.
8.	Buku ini ditulis untuk Dua Kelompok Pembaca : 
(1) Kelompok Orang Papua, dan 
(2) Kelompok Papindo (Papua-Indonesia) atau poros Jakarta-Papindo. 

Karena itu, buku ini dicetak dalam dua versi. Versi pertama terdiri dari Bagian I-III dan diselipi dengan Bab Pertama dalam Bagian IV. Kemudian versi kedua dicetak dalam jumlah terbatas (20 eksemplar) yang berisi Bagian I-III dan diselipi Bab Kedua di Bagian IV dan dalam sampul dan cetakan yang berbeda untuk diserahkan secara langsung kepada Gubernur Papua bersama para anggota legislativ dan eksekutif di Pemda/ Kota di Papua Barat. 

Mengingat keterbatasan dana, maka Setiap bagian dicetak sendiri-sendiri, terlepas sebagai empat buku. Buku keempat bab yang kedua adalah untuk poros Jakarta-Papindo, tetapi diselingi dengan uraian Bagian lainnya. Dengan ini, penulis berharap agar teguran yang terbuka ini datang dari hatinurani yang murni mau membangun tanah air ku Papua Barat dan bangsaku tercinta orang Papua.

Ternyata yang membuat  Papua Barat terlantar bukan orang asing, bukan orang Indonesia, tetapi adalah apa yang Tom Beanal telah katakan :"Papua Merdeka atau tidak semuanya sepenuhnya ditentukan oleh orang Papua sendiri, bukan orang Indonesia, bukan orang Amerika !" Oleh karena itulah, buku ini dipersembahkan kepada Poros Jakarta-Papindo dan orang Papua.

Kira-kira begitu… 

0.4 Sambutan-Sambutan
04.1 Ketua AMP International

04.2 Direktur WatchPAPUA

0.5 Kata Pengantar: Pdt. Dr. Benny Giay

0.6 Daftar Isi
Judul  i
Pendahuluan
0.1 Sekedar Uneg-Uneg dari Penulis
0.2 Tujuan Penulisan Buku
0.3 Keunikan Buku-Buku Kami
0.4 Sambutan-Sambutan
0.5 Kata Pengantar: Pdt. Dr. Benny Giay
0.6 Daftar Isi

B A G I A N  K E S A T U: 
Seputar Peristiwa & Fenomena Otsus

PAPUA MENCATAT!	KESATU

BAB-I :  
PROSES POLITIK OTONOMISASI NKRI II DI PAPUA BARAT & REAKSI-REAKSI YANG MUNCUL
Pasal Satu: 
SEKILAS RIWAYAT PEMBUATAN UU OTSUS UNTUK PAPUA BARAT	
1.1   CATATAN PEMBUKA : ASAL-USUL IDE "O" DI INDONESIA	3
1.2    PROSES PENGGAGASAN DAN PENGGODOKAN (INPUTTING) RUU OTSUS UNTUK PAPUA BARAT	7
1.2.1 Pendahuluan	7
1.2.2 Garis Besar Proses Pemaksaan Otsus		9
1.2.3 Garis Besar Proses Sosialisasi RUU Otsus	15
1.2.3 Jadi,  Inputting Process Tidak Demokratis	17
1.3    PERISTIWA SEPUTAR PENGESAHAN (PROCESSING) RUU OTSUS	18
1.3.1 Ada tarik ulur waktu tanpa alasan yang logis	19
1.3.2 Ada wacana yang dikembangkan bahwa Otsus itu sama dengan mendukung disintegrasi bangsa Indonesia	20
1.3.3 Ada alasan bahwa daerah kritis (miskin) di Indonesia akan dirugikan karena Otsus	21
1.3.4 Jadi, Processing dari hasil Inputting itu juga Tidak Demokratis	21
1.4   SEKILAS PERISTIWA PASCA PENGESAHAN RUU OTSUS (OUTPUT)	22
1.4.1 Pertama: Aksi Ancaman (Terror dan Intimidasi)     22
1.4.2 Aksi Pembunuhan (Penangkapan, Penculikan, Penghilangan)	24
1.4.3 Cara Teror dan Intimidasi: Mobilisasi Pasukan	   25
1.4.4 Aksi Propaganda Melawan TPN/OPM	   35
1.4.5 Aksi Aneh-Aneh tapi Nyata dan Semrawut	   52
1.4.6 HUKUM ALAM: "Dosa Melahirkan Kutuk, Kebaikan Berbuah Berkat!”		56
Pasal Dua: 
BERBAGAI REAKSI TERHADAP OTSUS BAGI PAPUA BARAT & KALKULASI KEPENTINGAN MEREKA	
2.1  REAKSI DARI PAPUA BARAT	59
2.1.1 Pertama: Dua Bentuk Penolakan Otsus	59
2.1.2 Dua Kelompok yang Menerima Otsus	62
2.1.3 Dua Jenis orang Papua yang: “Bingung Mau Bilang Apa?”	66
2.1.4 Reaksi Pembela HAM, Kaum Intelektual dan Wakil Rakyat di Papua Barat: “Ada Yang Tidak Beres dalam Politik Otonomisasi!”	68
2.2   PANDANGAN ORANG INDONESIA	71
2.2.1 Politisi NKRI :  Otsus adalah Jalan Terbaik	71
2.2.2 Pandangan LSM & Sebagian Orang Awam : Khususnya cara implementasi tidak tepat	74
2.2.3 Pandangan Ilmiah : Otsus tidak tepat dan meleset dari sasaran politik	79
2.3   TANGGAPAN DUNIA BARAT : DOUBLE-STANDARDS	87
2.3.1 Mereka Mendesak Segera Memberlakukan UU Otsus: “Karena?”		87
2.3.2 Mereka Mengecam Pelanggaran HAM di Papua Barat: “Mengapa?”		89
2.3.3 Karena Kita Sudah ada di Era Globalisasi, Era Peradaban Manusia yang Lebih Beradab	90
2.3.4 CATATAN PENUTUP	94

PAPUA MENCATAT! KEDUA

BAB – II: 
BERBAGAI FENOMENA DAMPAK POLITIK OTONOMISASI NKRI DI PAPUA BARAT
Pasal Tiga: 
FENOMENA OTSUS DALAM KACAMATA MORAL ROHANI DAN SOSIOBUDAYA PAPUA	
3.1   AKAR SEGALA KEJAHATAN IALAH CINTA UANG	99
3.1.1 Orang Papua jadi tambah mabuk-mabukan dan menjadi pecandu narkoba	101
3.1.2 Khususnya pejabat pemerintah akan jadi gila dengan persundalan dan jabatan.	102
3.1.4 Orang Papua akan ramai dengan kasus HIV/ AIDS	103
3.1.5 Orang Papua akan jadi malas bekerja keras	105
3.1.6 Tingkat kejahatan sosial akan meningkat	106
3.1.7 Ikatan sosial akan tercabik-cabik oleh ketergantungan kepada uang		107
3.2 IBLISLAH... BAPA SEGALA DUSTA	110
3.3 "KASIH" SEBAGAI HUKUM YANG TERUTAMA	111
3.3.1 Teror dan Intimidasi tidak mengasihi sesama	112
3.3.2 Pembunuhan orang Papua bukti kebencian terhadap sesama manusia	113
3.3.3 Pengerahan Pasukan Milisi adalah bukti kita tidak saling mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri  114
3.4   ALKITAB SUMBER HUKUM HAM	115
3.5   PERJUANGAN "M" RAKYAT PAPUA ADALAH PERANG ANTARA KEBENARAN MELAWAN TIPU-MUSLIHAT	116
3.5.1 Komentar Pembuka		116
3.5.2 Kita Bangga karena kita telah menjadi Bagian dari Pemecahan Masalah (Kebenaran) dan bukan bagian dan Persoalan (Tipu-Muslihat)	117
3.5.3 Dan Karena itu, Kita Berpihak Pada Kemenagan dan atau Kehidupan			119
3.6   NASIB PARA PENGHIANAT DAN PENINDAS	121
3.6.1 Nasehat Umum buat Penghianat dan Penindas     121
3.6.2 Nasib Penghianat		121
3.6.3 Nasib Para Penindas	122
3.6.4 Nasib orang Bernafsu Memperkaya Diri	126
3.7   ORANG PAPUA LUPA ADAT DAN LUPA DIRI	129
3.7.1 Orang Papua Asli-Murni Tahu Dusunnya di mana Ia Layak Cari Makan	130
3.7.2 Orang Papua Asli-Murni Tahu Siapa yang Layak Diwakilinya		131
3.7.3 Orang Papua Asli-Murni Pikir Dua Kali : Apa Dampak Tindakannya Hari ini	132
3.8 CATATAN PENUTUP	133
Pasal Empat:
FENOMENA OTSUS DALAM KACAMATA HAM, DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM	
4.1   NILAI HAM DIKALAHKAN OLEH NILAI NKRI	134
4.2   PRINSIP DEMOKRASI DIKALAHKAN PRINSIP KEBEBASAN SELUAS-LUASNYA DENGAN KEKERASAN NEGARA	136
4.3   KEKUATAN HUKUM DILEMAHKAN OLEH KEKUATAN MILITER	138
4.3.1 Bukti Pelanggar HAM yang Tak Dihukum	138
4.3.2 Bukti Pengganggu Keamanan yang Tak Dihukum tapi Mengkambinghitamkan Rakyat	139
4.3.3 Bukti Pelanggaran UU Otsus		139
4.4.   HAM, DEMOKRASI, SUPREMASI HUKUM & PEMBANGUNAN	141
4.5   OTSUS, DEMOKRASI, HAM DAN PENEGAKKAN HUKUM	143
4.5.1 Jadi, Otsus adalah jalan Penghargaan Terhadap HAM, Menuju Masyarakat dan Negara Yang Demokratis dan Patuh kepada Hukum		143
4.5.2 Jadi, Otsus adalah jalan untuk hidup berpemerintahan dan bernegara yang berkeadilan	145
Pasal Lima:
FENOMENA OTSUS & PEMEKARAN WILAYAH
5.1   MENGAPA ADA PEMEKARAN WILAYAH ?	150
5.2   BAGAIMANA PRAKTEK PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA	152
5.2.1 Tarik Ulur Waktu seolah-olah Dilupakan	153
5.2.2 SK Mendadak dan Saling Tidak Singkron	153
5.2.3 Pansus dan Sosialisasi Manupulasi		154
5.2.4 Biayai Rakyat untuk Berteriak Meminta dan Mendukung		155
5.2.5 Batas Wilayah Tak Keruan dan itu Bikin Repot Rakyat 	156
5.3   TIGA SYARAT PROSES PEMEKARAN WILAYAH	161
5.3.1 Kesiapan Wilayah	161
5.3.2 Good Political Will Penguasa 	162
5.3.3 Kemauan Rakyat	163
5.3.4 Tanggapan Penulis	164

PAPUA	MENGENANG!
Contoh Kasus Politik Otonomisasi di Dunia & di Papua Barat 

BAB III :
SEJARAH OTONOMISASI DI PAPUA BARAT & BEBERAPA CONTOH PENGALAMAN DI DUNIA
Pasal Enam:
RIWAYAT OTSUS DI PAPUA BARAT & DI DUNIA	
6.1 SEKILAS BABAK PERJALANAN PAPUA BARAT	168
6.2   DARI POLITIK KOLONIALISME KE POLITIK OTONOMISASI OLEH DAN UNTUK KAPITALISME	171
6.3 DARI OTSUS PAPUA I  KE PEPERA I (1963 - 1988)	177
6.4   RIWAYAT PAPUA BARAT SESUDAH OTSUS I DAN SEBELUM OTSUS II (1989 – 2002)	182
6.5   PERBANDINGAN OTSUS I & OTSUS II	183
6.5.1 Beberapa Perbedaan		183
6.5.2 Beberapa Persamaan-Persamaanya	184
Pasal Tujuh:
BELAJAR DARI POLITIK OTONOMISASI DI DUNIA
7.1   PAKET OTSUS BAGI RAKYAT PRIBUMI SAAMI DI SKANDINAVIA	187
7.2   PAKET OTSUS  BAGI RAKYAT PRIBUMI INUIT DI KANADA	188
7.3   OTSUS  BAGI BANGSA ROMAS	190
7.4   PAKET KONSERVASI RAKYAT PRIBUMI AMERIKA SERIKAT	192
7.5   PROYEK KONSERVASI ORANG ABORIGIN AUSTRALIA	197
7.6   OTSUS BAGI RAKYAT PRIBUMI GAELIC & CELTIC DI IRLANDIA	204
7.6.1 Latar Belakang Mereka	204
7.6.2 Proses Penjajahan Mereka	206
7.6.3 Manis Pahit Penjajahan (Otsus) di Irlandia	210
7.7 PAKET OTSUS  BAGI BANGSA PALESTINA	215
7.7.1 Mereka punya cultural autonomy	215
7.7.2 Mere punya structural autonomy (self-government)	216
7.7.3 Mereka punya Kedubes di Luar Negeri	216
Pasal Delapan: 
SEKILAS POLITIK OTONOMISASI DI ASIA - PASIFIK
8.1   BANGLADESH	218
8.2   NEPAL	221
8.3   PAKISTAN	223
8.4   SRI LANKA	226
8.5   INDIA	228
8.6   OTSUS BAGI ORANG PAPUA DI BOUGAINVILEA (PNG TIMUR)	232
8.6.1 Sekilas Gambaran Perjuangan Bougainvillea Revolutionary Army (BRA)			232
8.6.2 Gambaran Perbedaan Politik Otonomisasi di Papua Timur dan Papua Barat	233
8.6.3 Sekilas Persamaan Politik Otsus di Papua Timur dan Papua Barat			235
8.7   RRC DAN HONG KONG S.A.R	236
8.8   CATATAN PENUTUP BAGIAN INI	237

B A G I A N  K E D U A:

PAPUA BERTEORI! KESATU
Arti Politik Otonomisasi dalam Berbagai Konteks

BAB - IV:
ARTI POLITIK OTONOMISASI & KAUM MINORITAS/ MASYARAKAT ADAT/ BANGSA PRIBUMI
Pasal Sembilan:
OTSUS (PEMBANGUNAN): APA  ARTINYA?	
9.1   PENGANTAR	245
9.1.1 Pertama, Kita Baca Cerita Dr. Arief Budiman:	245
9.1.2 Kedua, Pembangunan Milik Siapa		247
9.1.3  Ketiga, karena itu perlu diingat bahwa kata “Otsus” dalam Buku ini Disebut "Pembangunan"	248
9.2   PEMBANGUNAN = MENGEMBANGKAN & MENGHANCURKAN	249
9.3   CONTOH OTSUS SEBAGAI PENGEMBANGAN (DEVELOPMENT)	251
9.3.1 Pengembangan Cerita Rakyat (Oral Stories) Menjadi Cerita Buku (Written Stories)	252
9.3.2 Pengembangan Honai Orang Lani (Koteka) oleh dr. Prinz di Wamena		253
9.3.3 Pengembangan Bahasa Daerah  Lisan (Oral Language) menjadi Bahasa yang Tertulis	253
9.4    CONTOH OTSUS SEBAGAI PEMBANGUNAN (CONSTRUCTION)	254
9.4.1 Kita ambil dari perusakan budaya  	255
9.4.2 Konstruksi/ Pembangunan prasarana transportasi 257
9.4.3 Pembangunan gedung-gedung besar	261
9.4.4 Pemekaran Wilayah		262
9.5   ARTI OTSUS SECARA POLITIS	264
9.5.1 Arti berbahaya, yaitu Daerah Operasi Militer dan Eksploitasi Sumberdaya Alam		265
9.5.2 Arti yang bisa saja dibilang Positif	266
9.5.3 Yaitu Otsus dalam Kacamata Jakarta vs Papua	   267
9.6   BEBERAPA JENIS DAN ISTILAH DALAM POLITIK OTONOMISASI	270
9.6.1 Cultural Autonomy / Self-Government/ Internal Self-Determination		270
9.6.2 Structural Autonomy	272
9.6.3 Territorial Autonomy	273
9.6.4 Independence / External Autonomy/ External Self-Determination		274
9.6.5 Perbedaan nation dan state dalam konteks Politik Otonomisasi	275
9.6.6 Beberapa Istilah yang bisa disalah mengerti dalam konteks Politik Otonomisasi	276
Pasal Sepuluh:
MENGUKUR HASIL PEMBANGUNAN	
10.1  KEKAYAAN RATA-RATA SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN	285
10.2  HASIL PEMBANGUNAN YANG MERATA SEBAGAI TOLOK UKUR	286
10.3  PENINGKATAN KUALITAS (MUTU) HIDUP SEBAGAI HASIL PEMBANGUNAN	289
10.4  SUSTAINABLE DEVELOPMENT TOLOK UKUR	291
10.5  PEMBANGUNAN, KAYA-MISKIN DAN KAPITALISME	296
10.5.1 Perbedaan kaya dan miskin adalah hasil dari pembangunan, makanya …	296
10.5.2 Kalau Cara Mengukur Keberhasilan Pembangunan itu hanya mencakup aspek Fisik-Ekonomis, …	298
10.5.3 Tolok Ukur Kaya-Miskin dibuat Kapitalis	299
10.6 APAKAH PEMBANGUNAN MEMANG SEDANG TERJADI DI DUNIA KETIGA?	301
10.6.1 Catatan Pembuka	301
10.6.2 Ringkasan argumen dari Ted Trainer		302
10.7 PENEGASAN PENULIS	310
Pasal Sebelas:
OTSUS & MOTTO "MEMBANGUN INDONESIA YANG ADIL & MAKMUR !"	
11.1  UKURAN MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL : SEBUAH PLURALIST DILEMMA?	316
11.2  UKURAN "MASYARAKAT INDONESIA YANG MAKMUR" ?	320
11.2.1 Tahap I: Masyarakat Tradisional	321
11.2.2 Tahap II: Tahap Prakondisi Lepas Landas	321
11.2.3 Tahap III: Lepas Landas		322
11.2.4 Tahap IV: Bergerak ke Kedewasaan	322
11.2.5 Tahap Terakhir: Jaman Konsumsi Massal yang Tinggi	323
11.2.6 Jadi, “Masyarakat Indonesia yang makmur”, artinya?		324
11.3 PADAHAL, "PEMBANGUNAN ITU RELATIF, TAK PERNAH ADA UJUNG - PANGKALNYA.	326
11.3.1 Sekedar Berteori: Linear Progress vs Earthly (Circular) Progress	326
11.3.2  Bentuk Ketergantungan dan Teorinya sebagai Pendukung Pandangan Penulis	332
11.4 LALU : ORANG PAPUA MAU DIBAWA DARI MANA KE MANA DALAM OTSUS  INI ?	340
Pasal Duabelas:
KAUM MINORITAS / MASYARAKAT ADAT/ BANGSA PRIBUMI DALAM POLITIK OTONOMISISI	
12.1 MASYARAKAT ADAT/ PRIBUMI TIDAK OTOMATIS KAUM MINORITAS	342
12.2 MASYARAKAT PRIBUMI YANG MENOLAK OTONOMISASI DICAP KAUM MINORITAS YANG FRUSTRASI	344
12.3 WALAUPUN OTSUS ADALAH KELANJUTAN DARI POLITIK KUNO, FORMAT OTSUS MASIH SEDANG DICARI-CARI	347
12.3.1 Catatan Umum dari Suara Burung	347
12.3.2 Kembali Belajar dari Irlandia Utara	349
12.4 NASIB KAUM MINORITAS DALAM POLITIK OTONOMISASI	353
12.5 STATUS KAUM MINORITAS DAN PERJUANGAN MENENTUKAN NASIB SENDIRI	355
Pasal Tigabelas:
TEORI TIGA-G DALAM KOLONIALISME, IMPERIALISME & OTONOMISASI	
13.1 TEORI GOD	360
13.2 TEORI GLORY	361
13.3 TEORI GOLD	363
13.4 PANDANGAN TEORI KONSPIRASI TERHADAP TIGA-G	364
13.5 SEKEDAR MENGINGAT KEMBALI	367

PAPUA BERTEORI KEDUA
Meninjau Beberapa Teori Terkait Politik Otonomisasi

BAB - V:
POLITIK OTONOMISASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG
Pasal Empatbelas:
HAM, DEMOKRASI, HUKUM & PEMBANGUNAN
14.1 HAK ASASI MANUSIA (HAM)	371
14.1.1 Definisi, Dasar dan Jenis Hak-Hak Asasi Manusia	371
14.1.2 Pengertian HAM dan kaitan dengan Hak Masyarakat Pribumi	374
14.1.3 Empat karakteristik penting dari HAM adalah:    378
14.1.4 Tanggungjawab negara Melindungi HAM	379
14.1.5 HAM Dalam Pengertian Awam (Hukum Alam atau Hukum Karma)	380
14.2 PERIHAL DEMOKRASI	384
14.2.1 Definisi Demokrasi		384
14.2.2 Konsep-Konsep Kunci Demokrasi	387
14.2.3 Nilai-nilai fundamental dalam demokrasi	388
14.2.4 Lembaga-Lembaga yang dibutuhkan dalam mewujudkan demokrasi:		388
14.2.5 Demokrasi menurut Deklarasi Umum PBB tentang Demokrasi:		390
14.3 KAITAN HAM, DEMOKRASI DAN HUKUM	392
14.2.1 Kaitan HAM dengan Demokrasi	392
14.3.2 Kaitan Demokrasi dengan Hukum	392
14.3.3 Kaitan HAM dan Hukum		393
14.3.4 Catatan Penyimpulan		393
14.4 TUGAS ORANG PAPUA	394
Pasal Limabelas:
TEORI PEMBANGUNAN DI TIGA DUNIA	
15.1 NEGARA-NEGARA DI TIGA DUNIA DAN AGENDA MEREKA	396
15.1.1 Dunia pertama : negara kesejahteraan dipertanyakan, lalu Otsus membawa Papua Barat ke mana?	397
15.1.2  Dunia kedua dan proyek sosialis dianggap menemui jalan buntu, lalu orang Papua mau pilih apa?	399
15.1.3  Negara-Negara Selatan dan Tiga Jenis Permasalahannya	401
15.2 MASYARAKAT DI TIGA DUNIA DAN PERSOALAN MEREKA	408
15.2.1 Negara sebagai Solusi atau Masalah dalam Konteks Tiga Dunia?			409
15.2.2 Politik Sistem Ketiga	411

B A G I A N  K E T I G A -
PAPUA MEMBANTAH & MENGGUGAT:
Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat! 

BAB - VI: 
MENANTANG & MEMBANTAH RETORIKA POLITIK OTONOMISASI NKRI DI PAPUA BARAT 
Pasal Enambelas:
EMPAT ASPEK MUSLIHAT & SATU ALAT PENDUKUNG POLITIK OTONOMISASI
16.1 PERTAMA : MUSLIHAT DALAM BIDANG EKONOMI	422
16.1.1 Pastikan bahwa mereka tetap lebih miskin daripada kami secara ekonomi		422
16.1.2 Polesi kebijakan ini dengan kegiatan construction (pembangunan main-main)	423
16.1.3 Dampak pembangunan "main-main":	424
16.1.4 Amati Sumber Makanan/ Ekonomi Kaum Penjajah dan Basmikan Itu		428
16.2  KEDUA, MUSLIHAT DALAM BIDANG SOSIAL-BUDAYA	430
16.2.1 Tingkatkan program transmigrasi	430
16.2.2 Usahakan terjadi perkawinan silang	431
16.2.3 Hilangkan sejarah mereka dalam kebijakan pendidikan				433
16.2.4 Abaikan budaya mereka!		433
16.2.5 Hapuskan bahasa ibu mereka!	435
16.2.6 Buat mereka jadi "pemalas"!		436
16.2.7 Mabukkan dengan paha putih!	438
16.2.8 Selain yang Sudah Lahir Dibunuh, Yang Mau Lahir Dibunuh/ Dibatasi/ Ditekan		440
16.3  MUSLIHAT DALAM BIDANG LINGKUNGAN ALAM	441
16.3.1 Tanah & Hutan Habis Dipetak-Petak	442
16.3.2 Izin Kepada Perusahaan menebang Kayu sebagai Imbalan Pembuatan Jalan	443
16.3.3 Izin kepada Investor Asing begitu Mudah dan Murah	444
16.3.4 Tidak Ada Analisis Dampak Lingkungan atas Kegiatan yang mereka sebut "Pembanguan" di Papua Barat	445
16.3.5 Pembangunan Manusia Papua dikesampingkan		446
16.3.6 Isolasi Daerah dan Kondisi Geografis selalu Menjadi Alasan Menunda-Nunda dan Mengabaikan Pembangunan Menyentuh seluruh Rakyat Papua		447
16.3.7 Komentar Penutup Bagian ini	449
16.4 MUSLIHAT KEEMPAT DI BIDANG POLITIK	452
16.4.1 Taktik Devide et Impera secara Fisik		452
16.4.2  Taktik Devide et Impera secara Mental/ Psikologis	457
16.4.3  Delay Tactic (Muslihat Ulur-Ulur waktu)	463
16.5  DI ATAS SEMUANYA ADA MANIPULASI MEDIA MASSA	469
16.5.1 Pertama, Izin Terbit	469
16.5.2 Kekurangan perjuangan orang Papua	470
16.5.3 Kontrol Sumber-Sumber Informasi		471
16.5.4 AS Sebagai Penggagas, Pendiri dan Juara dalam Manipulasi Media Massa	472
16.5.5  Intisari : Perhatikan Ini Baik!	476
Pasal Tujubelas: MEMBANTAH & MENANTANG KAITAN  IDE "OTONOMI" DENGAN  ASPIRASI "M"
17.1  MENANTANG MAKSUD OTSUS ADALAH ‘JALAN TERBAIK’	480
17.1.1 Kemungkinan Maksud Poros Jakarta (NKRI)	480
17.1.2 Kemungkinan Maksud Elit Politik Papua	484
17.1.3  Jadi, sebenarnya TIDAK ADA SATUPUN orang Papua mau tetap tinggal dengan NKRI. TETAPI...	487
17.2   MEMBANTAH PERNYATAAN: "OTSUS ADALAH ‘JALAN TERBAIK’ BAGI PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK DI PAPUA BARAT"	488
17.2.1  Bantahan Pertama: Karena Orang Papua Tahu Paket Otsus dalam Kacamata Global, Tidak sesempit kacamata Poros Jakarta - Papindo	489
17.2.2 Alasan Bantahan Kedua: Tuntutan “M” karena rasa kecewa atas militer regime orde baru?	490
17.3  MEMMBANTAH PERNYATAAN: "KALAU ORANG PAPUA MENERIMA "O" BERARTI MEMBATALKAN ASPIRASI ‘M’"	493
17.3.1  Paket “O” dari NKRI dan Tuntutan “M” bangsa Papua adalah dua hal yang berbeda, tidak saling terkait, tidak saling mendukung, tidak saling menghambat dan tidak saling bertolak belakang		493
17.3.2 Pemberlakuan Otsus di Papua Barat adalah Tanggungjawab NKRI di Papua Barat sebagai wilayah jajahannya, dan Tuntutan “M” adalah hak orang Papua sebagai sebuah bangsa terjajah!	494
Pasal Delapanbelas: 
POKOK DAN ASAL USUL SENGKETA ASPIRASI “M” DAN POLITIK OTONOMISASI NKRI DI PAPUA BARAT
18.1 POKOK SENGKETA VERSI ORANG PAPUA	499
18.1.1 KESATU :  Fakta 1 Desember 1961 : Kongres Papua I 1961	499
18.1.2 KEDUA : Pengakuan Sukarno pada 19 Desember 1961 (Trikora)	500
18.1.3 KETIGA : 15 Augustus 1962  (New York Agreement)		501
18.1.4  KEEMPAT : 30 September 1962 (The "Secret"  Memmorandum of Rome)	504
18.1.5  KELIMA : 1 Mei 1963 (Penyerahan Papua Barat dari Belanda kepada NKRI lewat UNTEA)	506
18.1.6 KEENAM :  14 Juli – 4 August 1969 (Pepera)	506
18.1.7 KETUJUH :  19 November 1969 (Resolusi SU PBB No. 2504 (XXVI)	508
18.2 ALASAN NKRI MEMAKSAKAN POLIITIK OTONIMISASI DI PAPUA BARAT ADALAH KARENA NKRI MERASA PAPUA BARAT SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI NKRI	509
18.2.1 PERTAMA: Karena NKRI menganggap Pepera 1969 telah tuntas dan Resolusi PBB 2504 (XXIV) 19 November 1969 adalah kekuatan hukumnya	509
18.2.2 KEDUA: Karena orang Papua dilibatkan dalam rancangan RUU Otsus II (2002 – 2027) maka Otsus II telah mendapat legitimasi secara demokratis dan HAM	510
18.2.3 Karena imbalan yang sebenarnya MEMPERBUDAK Indonesia dianggap sebagai sebuah kebanggaan dan penghargaan	510
18.2.4 KEEMPAT: Karena Otsus adalah dalam rangka “Mempertahankan Nasionalsme ke-Indonesia-an yang telah diperjuangkan dengan darah”	512
18.3 MAKA, JALAN YANG BENAR ADALAH:	514
Pasal Sembilanbelas:
MEMBANTAH RETORIKA POLITIK OTSUS TERKAIT HAM, SUPREMASI HUKUM DAN DEMOKRATISASI
19.1 TETAPI OTSUS BAGI PAPUA BARAT BUKANLAH SALAH SATU BENTUK PENGHARGAAN HAM  PAPUA	517
19.2 MEMBANTAH RETORIKA POLITIK BAHWA OTSUS ADALAH SALAH SATU LANGKAH DEMOKRATISASI	519
19.3 MENANTANG NKRI BAHWA UU OTSUS ADALAH ALAT LEGITIMASI KEKEJAMAN NKRI	521
Pasal Duapuluh:
MEMBANTAH OTSUS SEBAGAI NIAT BAIK JAKARTA UNTUK PAPUA BARAT
20.1 CONTOH REPARASI UNI AFRIKA  -  UNI EROPA	526
20.2 CONTOH HEALING JOURNEY DI BENUA AUSTRALIA	527
20.3 CONTOH ‘ THE TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION’ DI AFRIKA SELATAN	528
20.4 CONTOH PEMBAYARAN KOMPENSASI KEPADA WARGA YAHUDI DI EROPA	529
20.5  MAKA OTSUS II DI PAPUA BARAT ADALAH UPAYA TAMBAL SULAM ATAS HOLLOCUST DAN MENGOBATI MEMORIA PASSIONIS BANGSA PAPUA	531

BAB VIIL
PAPUA MENGGUGAT
Pasal Duapuluh Satu:
PAPUA MENGGUGAT!
21.1 MENGGUGAT ATAS NAMA HAM	536
21.2 MENGGUGAT ATAS NAMA DEMOKRASI	537
21.3 MENGGUGAT ATAS NAMA SUPREMASI HUKUM	538
21.4 MENGGUGAT ATAS NAMA TEORI PEMBANGUNAN DI DUNIA KETIGA	539
21.5 MENGGUGAT SECARA POLITIS	541
21.6 MENGGUGAT BERDASARKAN TEORI PEMBANGUNAN DI TIGA DUNIA	545
21.7 MENGGUGAT BERDASARKAN CONTOH OTSUS DI ASIA-PASIFIK	547
21.8 KESIMPULAN	547

B A G I A N  K E E M P A T:
PAPUA MENGUNDANG! 
Orang Papua bersama Poros Jakarta – Papindo

BAB-VIII:
PAPUA MENGUNDANG	!
KEPADA YTH.:
22. YANG TERCINTA RAKYAT PAPUA DAN RAKYAT INDONESIA DI SELURUH DUNIA
Pasal Duapukuh Dua: 
SARAN-SARAN UNTUK TINDAK LANJUT
22.1 YANG HARUS DIGALAKKAN DALAM OTSUS II DI PAPUA BARAT	558
22.1.1 PERTAMA PANDANGLAH JAUH KE MASA DEPAN:		558
22.1.2 KEDUA, LIHATLAH SEKELILING ANDA:	561
22.1.3 Kata Kunci	564
22.2 TUGAS-TUGAS TAMBAHAN	565
22.2.1 Nama-nama jalan, kabupaten, kota, kampung dan lain sebagainya harus dikembalikan ke nama-nama asli	565
22.2.2 Ethnodevelopment dan ecodevelopment harus menjadi ukuran pembangunan di Papua Barat	565
22.2.3  Wadah kesukuan sosial-adat seperti LMA, Demmak, Mamta dll harus didirikan secara resmi, dan berbadan hukum, harus diakui oleh Pemda Provinsi Papua.	566
22.2.4 Jangan membiasakan diri terlalu percaya kepada barang-barang impor dari Indonesia ataupun dunia barat	567
22.2.5  Orang Papua sekarang harus punya UU Otsus yang disahkan 22 Oktober 2001.	567
22.2.6  Perihal Jual-Beli Tanah	568
22.3 YANG HARUS DITOLAK TEGAS DALAM OTSUS II	569
22.3.1  Pemekaran wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten, Kecamatan/ Desa dengan alasan apapuan juga HARUS ditolak.	569
22.3.2 Perluasan Bandara dan Jalan Raya harus ditunda.	569
22.3.3  Pembangunan Dam seperti di Mamberamo harus dihentikan	569
22.3.4  Exploitasi LNG oleh BP di Teluk Bintuni dan Operasi Penambangan PT Freeport harus dihentikan	570
22.3.5  Penambahan Pasukan ke Papua Barat dengan dalih apapun juga harus ditolak tegas	571
22.3.6 Transmigrasi, Translokasi lokal ataupun nasional, bersifat swakarsa maupun atas biaya pemerintah, entah tenaga terlatih/ terampil untuk kantor-kantor ataupun petani semuanya HARUS DIHENTIKAN dan ditolak	571
22.3.7  Program Keluarga Berencana HARUS dihentikan karena KB adalah cara terhalus untuk membatasi pertumbuhan penduduk asli Papua	572
22.4 TUGAS RAKYAT INDONESIA	573
22.4.1  Pertama, bangsa Papua tidak mau melihat bangsa Indonesia masih jalan di tempat dalam berdemokrasi, menegakkan dan melindungi HAM dan dalam memajukan supremasi hukum		573
22.4.2  Kedua, karena berjalan di tempat atau mundur itu, orang Indonesia melihat perjuangan bangsa Papua sebagai pergerakan etno-nasionalis, bukan sebuah pembebasan bangsa dari penjajahan	574
22.4.3  “Woe Rakyat Indonesia! Inilah yang Sepatutnya Anda Buat!”		575

KEPADA YTH.:   23. YANG TERHORMAT POROS JAKARTA - PAPINDO DI INDONESIA	582
Pasal Duapuluh Tiga:
SARAN BAGI PENGEMBANGAN BAGI NEGARA MAJU UNTUK MEMBANTU PENGEMBANGAN DI DUNIA KETIGA
23.1 SARAN ATAS DASAR TEORI TED TRAINER	586
23.1.1  Mengurangi pemborosan, produksi yang tidak perlu,…	587
23.1.2  Meningkatkan produktivitas setiap keluarga dan kekerabatan keluarga …587
23.1.3  Kita harus membangun skala perekonomian kecil …		588
23.1.4  Dunia barat perlu membangun kembali koperasi-koperasi. …	588
23.2  PENGEMBANGAN YANG ‘‘MEMUASKAN DAN ‘‘COCOK BAGI MASYARAKAT DAN NEGERA DUNIA KETIGA (DALAM HAL INI PENGEMBANGAN DI PAPUA BARAT)	589
23.2.1 Fokuskan pada konsep appropriateness		589
23.2.2 Secara total lupakan saja pemborosan	590
23.2.3  Perhatikan hasil pembangunan pada perkembangan sosial, politik, lingkungan hidup, budaya dan kemanusiaan …	590
23.2.4 Mulailah dari bawah	591
23.2.5 Maksimumkan kemandirian ekonomi lokal	591
23.2.6 Kecil itu manis	592
23.2.7 Gunakan Teknologi Tepat Guna	592
23.2.8 Menerapkan pengaturan-pengaturan yang bersifat Koperasi dan Partisipatory kalau bisa	593
23.2.9 Fokuskan perhatian kepada kesinambungan ekologis	594
23.2.10 Ambil kesempatan yang ada yang membantu dalam pembangunan yang memberi peluang untuk melestarikan dan memulihkan keunikan budaya	594
23.2.11 Kejarlah sekerasnya untuk menggantikan nilai-nilai insentif yang bersifat bendawi dengan nilai-nilai moral.	595
23.2.12 Membangun Ekonomi Kerakyatan	596
23.3 REORIENTASI STRATEGI PEMBANGUNAN MENURUT PEMBANGUNAN DI TIGA DUNIA	600
23.3.1 Pembangunan haruslah mandiri	600
23.3.2 Ecodevelopment harus menjadi fokus utama	602
23.3.3 Ethnodevelopment harus diprioritaskan	605
23.3.4 Masa Depan Pembangunan	606
23.4 PENEGASAN PENULIS	608
23.5  PRINSIP-PRINSIP POLITIK OTONOMISASI YANG DAPAT MEMIHAK KEPADA RAKYAT	609
23.5.1 The principle of compensation….	611
23.5.2 The principle of supervision …	612
23.5.3 The principle of custodianship …13
23.5.4 The principle of guarantee ….	614
23.5.5 The principle of innovation…	615
23.5.6 The principle of feminisation of relations and the principle of autonomy ….	616
23.6 PERTANYAAN PENUTUP UNTUK REFLEKSI:	618
Pasal Duapuluh Empat:
PEKERJAAN RUMAH	620
24.1  PEKERJAAN RUMAH BUAT POROS PAPINDO DAN YANG NETRAL	620
24.2 TUGAS-TUGAS PIHAK CONTRA-OTSUS	621
24.3 TUGAS-TUGAS PENULIS SENDIRI	622
24.4 TUGAS KAMI SEMUA	624