 |
Mahasiswa Tuntut Dialog untuk Selesaikan Masalah Papua
Students Demand Dialogue to Resolve Problems in West Papua
Jakarta, Kompas
| Aliansi Mahasiswa Papua se-Indonesia dan The West Papuan Community
menginginkan adanya dialog dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah
Papua. Hal yang hendak dicapai dalam dialog ini adalah penjelasan
pemerintah tentang apa dasar hukumnya sehingga pemerintah memasukkan Papua
ke dalam wilayah Indonesia. "Dialog tersebut harus terbuka. Selain itu harus dihadiri warga Papua dan Pemerintah Indonesia. Harus pula menyertakan Pemerintah Amerika, Australia, Belanda dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak-pihak yang berkepentingan," ujar Ketua Aliansi Dimianus Wanimbo di Jakarta, Rabu (12/1). Tawaran akan diberikannya otonomi atau pemekaran wilayah Papua dianggap tidak akan mendapat tanggapan sebelum dilaksanakannya dialog ini. Mereka beranggapan, kesalahan Indonesia adalah adanya klaim atas wilayah tersebut yang hanya didasari ambisi ekspansionis anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada sidang-sidang BPUPKI Mei 1945. Sementara pihak lain seperti Amerika, Australia dan Belanda turut serta dalam menghilangkan hak Papua Barat sebagai bangsa dan negara dalam proses dekolonisasi. Selain itu, secara langsung maupun tidak langsung, mereka mengambil bagian dalam pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat sejak 1963. Wanimbo melanjutkan, pertemuan yang telah dilaksanakan antara mantan Presiden Habibie dan 100 warga Papua belum dapat dikatakan dialog. Yang terjadi adalah monolog. "Sejak disampaikannya Aspirasi Rakyat Papua Barat 27 Febuari 1999, belum ada jawaban resmi dari Pemerintah RI," tambah Wanimbo. Nama Papua Aliansi Mahasiswa Papua se-Indonesia dan the West Papuan Community juga menyatakan menyambut baik pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua atas keputusan Presiden Abdurrahman Wahid. Pengembalian nama itu merupakan keputusan bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, historis, maupun hukum. Sanggahan beberapa kalangan terhadap kebijakan Gus Dur itu merupakan refleksi ketidakpahaman masing-masing kalangan terhadap kebenaran fakta sejarah, fakta ilmiah, maupun fakta politis yang ada. "Pihak-pihak tersebut perlu kembali memperdalam pengetahuan tentang masalah Papua sebelum memberi sanggahan," tutur Wanimbo. Penggunaan nama Papua merupakan hak rakyat dan wilayah tersebut yang telah berabad-abad digunakan sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. (joe) |
The Alliance of West Papua Students nationwide wants dialogue with the govern-ment to solve the problem of West Papua. The goal of this dialogue is to explain legal reasons from the government for annexing Papua into its nation-state.
"The dialogue should be transparent. At the meantime we would also invite the people of West Papua and Indonesian government. Other governments like USA, Australia, the Netherlands and the United Nations will be involved, too. Arguments from various parties on Mr. Gus Dur's policy pproving the change of the name reflect their misunderstandings regarding the existing historical, political and objective truth. "Those parties need to learn more about problems related to Papua before giving their arguments," says Wanimbo. The use of Papua as the name is the right of the people who live in the region, which has been there for centuries, even before the unified Indonesia was formed.
|