 |
KOMUNIKE POLITIK PAPUA
MUSYAWARAH BESAR PAPUA 2000
DI SENTANI - PORT NUM-BAY TANGGAL 26 PEBRUARI 2000.
KAMI RAKYAT PAPUA YANG BERMUSYAWARAH DARI TANGGAL 23 - 26
PEBRUARI 2000 TELAH MEMBICARAKAN DAN MENGGUMULI HAK-HAK POLITIK, HUKUM, KEADILAM
DAN KEMANUSIAN RAKYAT PAPUA SEBAGAI BANGSA DENGAN INI MENYAMPAIKAN
KOMUNIKE POLITIK BANGSA PAPUA SEBAGAI BERIKUT :
1. BANGSA
PAPUA MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA KIAI HAJI ABDURRAHMAN WAHID YANG TELAH DENGAN
PENUH
PERHATIAN MENDENGAR JERITAN HATI RAKYAT PAPUA MENGENAI IDENTITAS DIRI KAMI
BANGSA PAPUA SEHINGGA MENETAPKAN PEROBAGHAN NAMA IRIAN MENJADI PAPUA PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 1999. DAN OLEH KARENA ITU, KAMI AKAN SETERUS DAN SELAMANYA
MENGGUNAKAN NAMA PAPUA SEBAGAI SEBUTAN UNTUK MENGGANTIKAN NAMA IRIAN.
PENGHARGAAN YANG SAMA KAMI SAMPAIKAN JUGA KEPADA PRESIDEN RI KE TIGA B.J. HABIBI
YANG TELAH MENERIMA RAKYAT PAPUA UNTUK BERDIALOG PADA 26 PEBRUARI 1999 DI ISTANA
NEGARA JAKARTA.
2. RAKYAT PAPUA MENYESALKAN DAN MENGANGGAP TIDAK
SAH PERALIHAN KEDAULATAN
BANGSA PAPUA DARI BELANDA MELALUI PBB KEPADA
PEMERINTAH INDONESIA PADA 1 MEI 1963. PENYERAHAN KEDAULATAN BANGSA
PAPUA TERSEBUT, TIDAK PERNAH MENDAPAT PERSE-TUJUAN DARI RAKYAT DAN DEWAN
NASIONAL PAPUA BARAT YANG MEMPUNYAI HAK DAN KEWENANGAN UNTUK MENENTUKAN NASIB
BANGSA PAPUA.
3. BAHWA SEBAGAI KONSEKUENSI DARI TIDAKSAH NYA
PERALIHAN KEDAULATAN RAKYAT BANGSA PAPUA OLEH BELANDA MELALUI PBB KEPADA
INDONESIA. MAKA RAKYAT PAPUA DENGAN TEGAS MENOLAK HASIL PEPERA YANG TELAH
DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN NEW YORK AGREEMENT 15 AGUSTUS
1962.
PENOLAKAN SELURUH HASIL PEPERA YANG DISELENG-GARAKAN DAN DI
MENANGKAN OLEH INDONESIA PADA TAHUN 1969 TERSEBUT BERDASARKAN ALASAN SEBAGAI
BERIKUT:
3.1. PELAKSANAAN PEPERA TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN NEW YORK
15 AGUSTUS
1962 PASAL 18 BUTIR D, " YANG MENETAPKAN KEBEBASAN MEMLIH
BAGI SEMUA ORANG DEWASA - PRIA DAN WANITA, DAN BAHWA DALAM MELAKSANAKAN ACT OF
SELF
DETERMINATION HARUS SESUAI DENGAN TATA KEBIASAAN ATAU PRAKTEK
NTERNATIONAL", ATAU ONE MAN ONE VOTE.
3.2. PEMERINTAH INDONESIA
MELAKSANAKAN ACT OF SELF DETERMINATION YANG DISEBUT PEPERA DENGAN CARA
MENIADAKAN HAK-HAK DAN KEBEBASAN POLITIK RAKYAT PAPUA, DENGAN MENGINTIMIDASI
SECARA POLITIK DAN MILITER, MENANGKAP, MEMENJARAKAN DAN MEMBUNUH RAKYAT PAPUA
YANG MENENTANG CARA-CARA INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PEPERA YANG TIDAK SESUAI
DENGAN JIWA NEW YORK AGREEMENT.
3.3. BAHWA 1026 ORANG YANG DI PILIH
INDONESIA YANG MENENTUKAN HASIL PEPERA
SEBAGAI KEMENANGAN INDONESIA ADALAH
SEGELINTIR RAKYAT PAPUA. HANYA O,8 % DARI 800.000, RAKYAT PAPUA. MAYORI-TAS
RAKYAT PAPUA YAKNI; 99 ,2 % YANG KARENA DI INTIMIDASI TIDAK MEMBERIKAN HAK
SUARA.
4. BAHWA KAMI BANGSA PAPUA SETELAH BERINTEGRASI DENGAN INDONESIA
MELALUI
PELAKSANAAN PEPERA YANG TIDAK ADIL DAN PENUH KECURANGAN,
(BANDINGKAN BUTIR 3), DAN SETELAH 36 TAHUN BERADA DALAM NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, BANGSA PAPUA MENGALAMI PERLAKUAN-PERLAKUAN KEJI DAN TIDAK MANUSIAWI :
PELANGGARAN HAM, PEMBUNUHAN, PEMERKOSAAN, PEMBODOHAN, PEMISKINAN,
KETIDAK
ADILAN SOSIAL DAN HUKUM YANG MENGARAH KEPADA ETNIC DAN KULTUR
GENOSIDE BANGSA PAPUA , MAKA KAMI ATAS DASAR HAL-HAL TERSEBUT DIATAS MENYATAKAN
KEHENDAK KAMI UNTUK MEMILIH MEDEKA - MEMISAHKAN DIRI DARI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KEMBALI KESTATUS KAMI SEMULA SEBAGAI BANGSA DAN NEGARA PAPUA, 1
DESEMBER 1961. SEBAGAI MANA SUDAH DISAMPAIKAN OLEH BANGSA PAPUA KEPADA PRESIDEN.
B.J. HABIBI BESERTA PARA MENTERI KABINET REFORMASI INDONESIA PADA 26 PEBRUARI
1999 DI ISTANA NEGARA JAKARTA.
5. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEHENDAK BANGSA
PAPUA UNTUK MERDEKA - TERPISAH DARI NEGARA RI ( SESUAI BUTIR 4 ), KAMI AKAN
MENEMPUH DENGAN JALAN DIALOG DAN DENGAN CARA-CARA DAMAI SERTA DEMOKRATIS UNTUK
MENDAPATKAN PENGAKUAN PEMERINTAH INDONESIA DAN BANGSA-BANGSA.
6.
SEHUBUNGAN DENGAN - PENGAKUAN KEDAULATAN HAK-HAK RAKYAT PAPUA MAKA SEMUA
BENTUK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RI DI PAPUA SUPAYA DI NEGOSIASIKAN DENGAN RAKYAT
PAPUA SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN RAKYAT PAPUA.
7. KOMUNIKE POLITIK INI
KAMI MENYAMPAIKAN DENGAN HORMAT KEPADA PEMERINTAH
INDONESIA, PEMERINTAH
BELANDA PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DAN PBB SEBAGAI
PIHA-PIHAK YANG TELAH
MENIADAKAN HAK-HAK POLITIK BANGSA PAPUA. JUGA
DISAMPAIKAN KEPADA
NEGARA-NEGARA DAN BANGSA-BANGSA DI DUNIA UNTUK IKUT
MENGETAHUI ALASAN -ALASAN
DAN MENDUKUNG KEHENDAK BANGSA PAPUA.
ATAS NAMA MUSYAWARAH BESAR BANGSA
PAPUA 23 - 26 PEBRUARI 2 000;
THEIS HIYO ELUAY.
PEMIMPIN BESAR
BANGSA PAPUA
TOM BEANAL.
PEMIMPIN BESAR BANGSA
PAPUA
PESERTA MUBES PAPUA 23 - 26 PEBRUARI 2000.