Date: Tue, 10 Oct 2000 21:52:14 -0600 (MDT)
Subject: KABAR-IRIAN: [ID] KASUS WAMENA BERDARAH BUKAN SALAH PRESIDEN

NASIONAL
- ----------------------------------------------------------------------------
 KASUS WAMENA BERDARAH BUKAN SALAH PRESIDEN
Tuesday, October 10, 2000/1:43:40 PM

Jayapura, 10/10 (ANTARA) - Pihak Gereja Kristen Injili (GKI) Irian Jaya menilai, kasus Wamena berdarah yang telah menelan korban 30 jiwa penduduk bukan merupakan kesalahan Presiden Abdulrrahman Wahid, walaupun Kepala Negara mengijinkan pengibaran bendera Papua "Bintang Kejora".

Ketua Sinode GKI Irja, pendeta Herman Saud STh mengatakan di Jayapura, Selasa, kasus berdarah tanggal 6 Oktober di Wamena, ibukota kabupaten Jayawijaya yang timbul akibat penurunan bendera Bintang Kejora oleh aparat kepolisian itu murni kesalahan Presidium Dewan Papua (PDP) yang dipimpin Theys Hiyo Eluay, sebab sebelum Presiden memberikan ijin Bintang Kejora telah berkibar dimana-mana atas perintah PDP.

Agar bendera tidak diturunkan aparat keamanan, Eluay menghadap Presiden, dan dengan berbagai dalih merayu Presiden akhirnya Presiden memberikan ijin bagi pengibaran bendera yang sudah berkibar.

"Eluay memang lihai karena dengan mengatas-namakan penduduk ia berhasil mempengaruhi Presiden hingga memberikan ijin, yang akhirnya menimbulkan berbagai kritikan terhadap pribadi Presiden," katanya.

Ia mengatakan, Eluay juga yang memerintahkan Satgas Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh pelosok Irian Jaya. Karena itu Eluay harus bertanggung jawab atas korban jiwa dan harta benda yang timbul akibat
kebrutalan Satgas Papua.

Ketua Sinode GKI, gereja dengan jemaat paling banyak di Irja itu selanjutnya mengatakan memang Presiden tidak konsisten, karena sering mengeluarkan pernyataan politik yang kontroversil seperti mengijinkan nama Irian Jaya
diganti dengan Papua dan ijin pengibaran bendera. 

"Walaupun begitu Presiden tidak perlu disalahkan, sebab yang sangat berperan dalam kegiatan melepaskan Irja dari lingkungan negara kesatuan RI dan yang paling berperan menimbulkan semangat masyarakat menuntut kemerdekaan Papua Barat adalah Presidium Dewan Papua pimpinan Theys Eluay," kata Saud.

Ia mengatakan, karena dari kejadian itu telah menimbulkan korban jiwa, maka pihak gereja menghimbau masyarakat agar tidak mengibarkan bendera.

"Tapi suara gereja kalah dengan suara Theys Eluay hingga warga Irian Jaya termasuk warga GKI ikut-ikutan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Akibatnya jatuh korban dimana-mana seperti di Sorong, Manokwari, Nabire dan paling akhir di Wamena," tambahnya.

Kesalahan Polisi

Ketika ditanya secara terpisah Theys Eluay mengatakan pihak kepolisian harus bertanggung jawab atas kasus penurunan bendera di Wamena yang menyebabkan puluhan penduduk meninggal dunia.

"Sebab sesuai kesepakatan antara Muspida Irian Jaya dengan PDP pada pertemuan tanggal 3 Oktober, penurunan bendera Bintang Kejora di seluruh Irian Jaya diundurkan hingga tanggal 19 Oktober.

Tapi tanpa mengindahkan putusan yang sudah diambil oleh pimpinan wilayah termasuk Kapolda, polisi bertindak ceroboh menurunkan bendera. Karena itu pihak kepolisian jelas bersalah dan harus bertanggung jawab," katanya.

Secara moral mungkin PDP salah, tapi secara fisik Polres salah. Jadi tuduhan bahwa PDP bersalah dan harus bertanggung jawab sangat keliru, kata Theys Hiyo Eluay.

Wartawan ANTARA dari Wamena melaporkan, kondisi keamaman di kota itu sudah pulih setelah pihak kepolisian berhasil menahan puluhan penduduk yang diduga menjadi otak kerusuhan. (U.JPR02/JPR01/B/RND01/10/10/:0 13:32)