TEMPO Interaktif, Jakarta: Polisi di Jayapura belum mengetahui dugaan penculikan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay (64 tahun), yang terjadi Sabtu (10/11) malam sekitar pukul 22.00 WIT. Polres Metro Jayapura maupun Polda Irian setelah dikonfirmasi menyatakan belum menerima laporan mengenai penculikan tersebut.

Wakapolres Jayapura, Kom (Pol) Anton, mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui perihal penculikan Theys yang terjadi malam ini. Demikian pula AKP Yusuf Usman, petugas piket Polda Irian. “Kami baru mendengarnya, kapan terjadinya,” tanya Usman. Setelah diberitahu, dia justru mengucapkan terima kasih dan menjanjikan kapada Tempo News Room untuk menelepon kembali sekitar satu jam kemudian setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan petugas di lapangan.

Seperti diberitakan Metro TV, Theys dilaporkan diculik oleh sekelompok orang tidak dikenal. Menurut isterinya, ia mengetahui kabar penculikan atas suaminya dari sopir pribadi yang sedang membawa Theys kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah jamuan makan malam di rumah Pangdam Trikora.

TEMPO Interaktif, Jayapura: Rakyat Papua akan memperingati hari kemerdekaan dan kadaulatan bangsa Papua, Jumat 1 Desember ini. Dewan Presidium Papua (PDP) sendiri sudah menyiapkan sejumlah agenda yang akan digelar pada tanggal itu. Di antaranya, upacara pengibaran bendera Bintang Kejora dan pembacaan sikap politik bangsa Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Upacara pengibaran bendera ini akan dilaksanakan pada pukul 06.00 WIT dan diturunkan lagi pada pukul 18.00 waktu setempat. Malam harinya juga akan di gelar Pesta Rakyat di Taman Imbi, di pusat Kota Jayapura.

Presidium Dewan Papua, rupanya, menyadari betul bahwa sejumlah agenda mereka akan ditentang Pemerintah Indonesia. Dan, bila dipaksakan, bisa memicu sejumlah kekacauan. Karenanya, Senin 20 November lalu, Presidium Dewan Papua terbang ke Jakarta dengan maksud bertemu Presiden Abdurahman Wahid. Di samping membicarakan agenda 1 Desember itu, pertemuan juga dipakai untuk menanyakan kelanjutan rencana dialog yang pernah dikembangkan oleh kedua belah pihak.

Sayangnya, nasib apes sedang merendengi Presidium Dewan Papua. Di Jakarta, rencana pertemuan mereka dengan Presiden Wahid gagal berlangsung. Demikian pula rencana pertemuan dengan Menko Polsoskam Soesilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, di Jayapura, mereka terancam ditangkap pihak keamanan. Setidaknya, saat ini, Sekjen Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid, sudah ditangkap dan sedang diperiksa Polda Irian Jaya. Kabar penangkapan terhadap aktifis Presidium Dewan Papua lainnya juga terus meruap di tanah Cendrawasih itu.

"Penangkapan ini adalah bukti kekalahan diplomasi Pemerintah Indonesia. Setelah gagal melakukan diplomasi kepada dunia Internasional dan rakyat Papua, Pemerintah Indonesia lalu main tangkap," tegas Thom Beanal, Wakil Presidium Dewan Papua. Kepada tokoh yang selama ini dikenal vokal memperjuangkan nasib rakyat Papua itu, terutama dalam kasus Freeport itu, wartawan TEMPO Interaktif, Kristian Ansaka dan Wenseslaus Manggut mencoba mencari informasi soal persiapan Peringatan 1 Desemebr dan penangkapan aktifis Presidium Dewan papua. Wawancara berlangsung di hotel Relat Indah, Argapura --sekitar 3 kilometer dari Jayapura. Berikut petikannya:

Sejumlah anggota Presidium Dewan Papua kabarnya sudah ditangkap?

Ya. Thaha Alhamid sudah ada di Polda Papua. Saya juga sudah mendengar bahwa Pak Theys akan dijemput tentara di Bandara. Saya tidak tahu, apakah mereka mau menggendong pak Theys dari Bandara ke Polda. Saya juga mendengar bahwa Willy Mandowen, Pendeta Herman Awom dan Otis Mambor yang mantan tahanan politik itu akan ditangkap. Saya tidak tahu mengapa mereka ditangkap.

Komentar Anda tentang penangkapan itu?

Ini adalah bukti bahwa Pmerintah Indonesia telah gagal dalam berdiplomasi. Pemerintah dulunya menganggap kami ini bodoh. Setelah lobi internasional kami sukses dan rakyat Papua semakin mendukung kami, Pemerintah sepertinya terkejut. Karena merasa gagal, mereka lalu main tangkap. Penangkapan ini adalah bukti bahwa Pemerintah Indonesia berjiwa kerdil.

Penangkapan ini ada kaitannya dengan 1 Desember?

Ya. Ini adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk mengagalkan sejumlah agenda yang sudah ditetapkan Presidium Dewan Papua pada 1 Desember nanti. Dan agenda yang kami rencanakan adalah upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, Pesta Rakyat dan Doa Bersama. Bagaimana kami bisa mematangkan rencana-rencana itu jika sebagian dari kami sudah ditangkap? Ini adalah cara pemerintah untuk menggagalkannya. Dan ini jelas mencerminkan jiwa pemerintah Indonesia yang sangat-sangat kerdil.

Kabarnya, Presidium Dewan Papua dan Muspida sudah sepakat bahwa upacara pengibaran itu tidak ada. Yang ada hanyalah bendera dinaikkan secara biasa saja?

Itu jelas bohong besar. Kami jelas ditipu oleh mereka. Dalam kesepakatan yang kami buat, tidak ada poin soal pelarangan itu. Tetapi setelah ditandatangani, mereka menambahkan lagi poin lain. Ini jelas penipuan dan upaya mengadu domba Presidium Dewan Papua dengan rakyat Papua. Karena rakyat akan marah besar jika upacara pengibaran bendera itu dilarang.

Apakah Presidium Dewan Papua pernah mendialogkan soal 1 Desember ini dengan Pemerintah Pusat?

Bagaimana kami berdialog, pemerintahnya menghindar terus. Sudah berapa kali kami ke Jakarta, tetapi Presiden selalu tidak punya waktu. Padahal, kami ini (ingin) berdialog, baik soal 1 Desember itu maupun soal kelanjutan dialog yang pernah kami kembangkan.

Kelanjutan dialog mengenai apa?

Sebelum ke Amerika untuk mengikuti Sidang PBB yang baru lalu, kami bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid untuk membicarakan rencana dialog dengan Presidium Dewan Papua. Tapi Presiden sarankan agar kami ke Amerika dulu mengikuti pertemuan negara-negara Pasifik. Saat kami kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hasil pertemuan di Amerika itu, Presiden sedang sibuk. Menko Polsoskam Soesilo Bambang Yudhoyono juga sibuk. Katanya, Menko Polsoskam sedang sibuk mengurusi Atambua. Jadi terpaksa kami kembali ke Papua. Dan pada 20 November 2000, saya, Theys Eluay, Willy Mandowen, dan Pendeta Herman Awom kembali ke Jakarta untuk bertemu Menko Polsoskam. Tapi gagal juga. Kelihatannya, Indonesia kalah dalam diplomasi, sehingga Menko Polsoskam dan Presiden Gus Dur berusaha mengindar. Ini bukti dari kekalahan Indonesia.

Omong-omong, agenda apa saja sih akan dilakukan pada 1 Desember nanti?

Menurut rencana, kami akan lakukan pengibaran bendera Bintang Kejora untuk memperingati HUT Kemerdekaan Bangsa Papua ke 39, kemudian doa syukur, dan pesta rakyat. Kami mau bicara acara ini dengan Muspida Tk I Papua. Tapi kami disibukkan dengan penangkapan Sekjen PDP Thaha Moh. Alhamid yang dilakukan polisi. Jadi, sampai sekarang, kami belum bicara soal agenda 1 Desember. Kalau mereka (Pemda Papua, red) bilang ada, itu jelas bohong.

Persisnya bagaimana mereka berbohong?

Kami sepakati, benedera Bintang Kejora yang berkibar di Kodya Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Yapen Waropen akan tetap berkibar sampai tanggal 1 (Desember). Tapi, pihak keamanan menyambung satu kalimat, "Sedangkan di sembilan kabupaten lainnya tidak dikibarkan." Penambahan satu kalimat ini merupakan rekayasa dari pihak keamanan. Ini sangat bahaya, sebab kami sudah sosialisasikan hasil kesepakatan itu, bahwa Bendera Bintang Kejora boleh berkibar di seluruh Kabupaten di seluruh tanah Papua. Kalau mengikuti tambahan kalimat yang dibuat pihak keamanan, saya kkawatir rakyat akan marah pada 1 Desember nanti. Polisi tidak tahu malu. Kapolda jangan omong kosong dan main tambah kalimat. Polisi coba malu sedikitlah. Kami tidak pernah sepakat seperti yang ditambahkan itu. Kesepakatan yang lain, yaitu pada 2 Desember 2000, Posko Satgas Papua yang berada di Gedung Dewan Kesenian Jayapura serta Bendera Bintang Kejora dipindahkan ke rumah Ketua Lembaga Musyawarah Adat Theys Eluay di Jalan Bisteer Pos 5, Sentani.

Anda kok luput dari upaya penangkapan ini?

Saya tidak salah toh. Saya ini orang baik-baik. Tapi kalau saya ditangkap, nanti Indonesia yang rugi. Sebab rakyat di Timika akan tutup Freeport. *****