INDONESIA KIAMAT BESAR, TANPA KEJUJURAN JANGAN MIMPI KEADILAN DAN KEMAKMURAN.

Oleh. Fadlon Tripa.

Sejak kolonialisme Belanda angkat kaki dari bumi Nusantara tak banyak terjadi perubahan dalam semua lini ( Poleksosbudhamkam= Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan ) malah mundur kebelakang , lebih baik jaman penjajahan Belanda bila di bandingkan dengan zamannya Soekarno hingga Megawati.

Rancangan / programnya kolonoalisme Belanda jelas tapi Pemerintah NKRI sekarang semua Program perencana pelaksanaannya SAMAR-SAMAR karena di hampir penjabat Negara tidak ada yang JUJUR, baik Presiden maupun ketingkat yang paling bawah.

Kita bisa buktikan dan hampir setiap hari kita baca seluruh media hanya menceritakan episode Perampokan Uang Rakyat ( Uang Negara ) dan politik yang dijalankan gali lobang tutup lobang, pada prinsipnya pemimpin Indonesia tidak bermoral dan tidak merasa bertanggung jawab. Kita tak bisa bayangkan kepercayaan Rakyat yang di berikan lewat Pemilu semua sirna dan lupa akan kepercayaan itu akhirnya Rakyat kehilangan Kepercayaan terhadap MPR, DPR plus Presiden sebagai mandataris MPR.

Kalau ada dalam praktek kehidupan bernegara tumpang tindih wajar karena Rakyat tidak lagi diikut sertakan didalam bingkai Negara, karena Kekuasaan sudah sepenuhnya dikuasai oleh Presiden. Sedangkan kekuasaan Presiden tidak ada Sistim yang mengontrolnya.

Kalaupun ada beberapa Bab/ pasal dalam UUD 1945 yang di amandemen itupun tidak menyentuh pelaksanaan bernegara yang mengatur Kekuasaan Presiden.

Jadi jelas sudah NKRI hanya di miliki oleh beberapa kelompok manusia saja, kita tidak bisa berharap banyak dari NKRI , masih belum terlambat kepada warga negara NKRI yang masih sumpah setia kepada NKRI untuk membentuh wadah baru demi terciptanya manusia yang Hazanah di Dunia dan Hazanah di Akhirat kelak.

Proses politik Pembusukan yang di jalankan oleh NKRI sudah ketahuan hingga ketulang sum-sumnya. Konflik yang terjadi murni Vertikal karena Pemerintah telah membohong rakyatnya sendiri demi kepentingan kelompok/ keluarga atawa KKN.

Pembagian sumbangan dari Presiden yang di ambil dari uang Negara hampir semua pengeluaran tidak di jelaskan dan tak pernah di pertanggung jawabkan.lihat kompas tgl 27-03-2002 Presiden memberi sumbangan kepada TNI/POLRI Rp. 30 Milyar. Kaya benar Megawati bisa menyumbang uang begitu banyak. Kalau uang begitu banyak ada mekanismenya yang mengatur karena ini di atur dalam APBN atawa DIP.

Bisa di tarik kesimpulan kalau mahu selamat didalam perahu yang hampir tenggelam cepat-cepat cari pelampungnya. Pantunnya “” jangan berumah ditepi pantai kalau takut digusur ombak”” bukan jamannya lagi.kalau mahu bikin rumah sudah pasti sekarang kita konsultasi dengan Arsitek.

Muhibbahnya Megawati kebeberapa Negara baru-baru ini; Cina, Korut dll hanya memperbanyak UTANG, Harap diingat ynag menanggung utang bukan Megawati sekeluarga atau kelompoknya Megawati tapi Rakyat, kita tahu pemerintah yang berjalan di Indonesia semua pemerintahan sementara, hampir semua pejabat Presiden Indonesia cuci tangan tak pernah bertanggung jawab baik terhadap Utang Negara maupun Pelanggaran HAM plus minusnya pemerintahan yang pernah dia berkuasa.

Kita berharap para pengikut setia NKRI yang ada di daerah konflik baik di Atjeh, Maluku, Kalimatan dan Papua jangan lagi terbius dengan politik jual Daging Jakarta. Jadi partai politik yang lahir dari Jakarta/ jawa tak usah lagi dikonsumenkan kepada orang-orang daerah. Dan orang daerah harus berani bersuara untuk menolak segala bentuk kebohongan Jakarta yang di bungkus melalui partai-partai politik di Indonesia. Selamat untuk mencoba semoga berhasil.