Yudhoyono Soal Revisi UU Otda: 

Jangan Bicara Kalah dan Menang

Jakarta, Tarik menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal revisi Undang-Undang Otonomi Daerah memancing Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono untuk tampil jadi penengah. "Jangan pernah bicara soal kalah dan menang. Kalau tidak ada revisi, walikota atau yang bupati memang. Kalau ada revisi, pemerintah pusat yang menang," katanya. 

Pernyataan ini disampaikan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi keynote speaker dalam seminar nasional 'Rencana Revisi UU Otonomi Daerah' di Gedung Nusantara V, Gedung DPR/MPR, Rabu (3/4/2002). Ketika itu Menko Polkam membacakan makalah berjudul "Otonomi Daerah dan Prospek di Masa Depan dalam Bingkai Negara Kesatuan RI". 

Untuk diketahui, usulan revisi UU Otonomi daerah ini datang dari pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Sementara para kepala daerah, seperti bupati dan walikota, menentangnya. 

Dalam kesempatan itu Menko Polkam juga meminta agar rencana revisi UU Otonomi Daerah tidak dijadikan isu utama. Sebab, revisi itu bukan tujuan. Dan kalau akhirnya dilakukan revisi, itu adalah hasil dari kajian dan out put yang mendalam dan disetujui bersama. 

"Bila semua mayoritas dari kita suatu saat merasa memang diperlukan penyempurnaan, ya kita lakukan revisi. Tapi jangan ada ide revisi harus dilakukan bulan ini, minggu ini, atau sebaliknya, tidak akan pernah ada revisi," katanya. 

Ditambahkan Yudhoyono, proses yang sedang berlangsung ini merupakan evaluasi dini dalam konteks otonomi daerah. Karena otonomi baru berjalan satu tahun. "Ini on going process (proses yang sedang berjalan, red)," katanya. 

Juga dijelaskannya, bahwa saat ini kita memerlukan sebuah ruang untuk berinteraksi jujur, terbuka, dan sehat. Agar permasalahan-permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah ini dapat dikelola secara bersama dengan baik. (gtp-detik)