Other Updates

 
4

Badan Intelijen Tak Terlibat Pembunuhan Theys

4 Djuanda: Buktikan, TNI dan Intelijen Terlibat Kasus Theys
4 Mahasiswa Papua Desak Selesaikan Penyidikan Kasus Abepura 
4 Jaksa Penyidik Kasus Abepura Telah Periksa 52 Orang Saksi
4 Laskar Jihad Tetap di Sorong
4 Kehadiran Anggota Mabes Polri di Tolak di Fakfak
4 Cagar Alam di Papua Terancam Punah
4 SIREN SONG (Save the Whales),  Poem by Lucia Colmens, USA
4 Inside Indonesia - No. 70 / April-June 2002: Between war and peace   - 
An insider speaks about peace negotiations on Aceh,
Otto Syamsuddin Ishak
4 Tempo Magazine - April 9 - 15, 2002: Theys' Murder: Dial M for Money
4 Stratfor Analysis - 23 March 2002: Indonesian Reform Process Grinding to a Halt
  11 April, 2002 02:43:26 PM

Mahasiswa Papua Desak Selesaikan Penyidikan Kasus Abepura 

http://www.infopapua.com/papua/0402/0801.html
Jakarta, Komunitas mahasiswa Papua se-Jawa-Bali dan Solidaritas Mahasiswa untuk kemnausiaan di Papua mendesak kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menyelesaikan penyidikan terhadap peristiwa Abepura.

Mereka menilai, proses penuntasan terhadap kasus yang terjadi tanggal 7 Desember 2000 itu, dimana telah terjadi tindak kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil, berjalan tersendat-sendat. 

"Kami mendesak kepada Kejagung untuk segera mengajukan tuntutan kasus Abepura sebagai pelanggaran berat ke pengadilan HAM. Untuk itu, sebagaimana diatur dalam UU nomer 26 tahun 2000 (tentang pengadilan HAM), unsur masyarakat harus diikutsertakan dalam tim penyidik Ad Hoc," kata Methi Ronsumbre didampingi sejumlah aktivis mahasiswa Papua dalam sebuah jumpa pers di kantor PBHI, Jakarta, Senin (8/4). 

Berkas kasus Abepura telah diserahkan dari Komnas HAM ke Kejagung pada bulan Agustus tahun lalu. Dalam rekomendasi KPP HAM yang diketuai oleh Albert Hasibuan itu disebutkan, bahwa peristiwa Abepura merupakan kasus pelangaran berat HAM. 

Kejagung sendiri baru menyatakan, bahwa berkas ini lengkap akhir Maret tahun ini. Methi menambahkan, kejahatan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara, bukan hanya tanggungjawab individual, tapi harus menjadi tanggungjawab komando. 

"Demi penyelesaian secara adil kasus itu, dan agar menjamin tidak terjadinya kasus serupa di masa mendatang, maka harus segera diadakan penyelesaian secara khusus terhadap aparat negara yang terlibat daslam kasus tersebut," tegas Methi.(jy-kcm)

   

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004