28-12-2001 17:45 WIB

Catatan HAM Akhir Tahun 68H
Pembunuhan Tokoh Masyarakat Papua dan Aceh

Tiga hari lagi tahun 2001 akan berakhir. Banyak catatan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami bangsa Indonesia selama tahun 2001 ini. Catatan yang tentu saja akan sulit dilupakan oleh seluruh rakyat, terlebih bagi mereka yang terlibat langsung dan menjadi korban pelanggaran HAM tersebut.

Pelanggaran HAM terbanyak mungkin terjadi di Aceh. Pergolakan yang terjadi di wilayah itu sudah memakan cukup banyak korban warga sipil yang tidak berdosa. Puncaknya ketika Rektor Universitas Syah Kuala, Dayan Dawood ditembak mati oleh orang yang tidak dikenal dalam perjalanan pulang kerumahnya, 6 September. Padahal belum genap sepekan masyarakat Aceh dikagetkan dengan tewasnya anggota DPRD Zaini Sulaiman. Lebih ironis lagi penembakan Dayan itu hanya dua hari menjelang kunjungan Presiden Megawati Sukarnoputri ke tanah Serambi Mekah itu.

Seperti biasanya saling tuduh antara Jakarta dan GAM memenuhi halaman koran-koran nasional. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, sehari kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa penembakan itu adalah bagian dari usaha GAM merusak upaya pemerintah menciptakan perdamaian di Aceh

GAM pun tak kalah gertak. Mereka berbalik menuduh aparat yang melakukan pembunuhan itu. Namun semua kasus pembunuhan tokoh masyarakat Aceh hanya berhenti pada perdebatan saling tuding ini. Tidak ada satupun pembunuh yang berhasil diungkap oleh polisi.

Selain di barat di ujung juga timur tepatnya di bumi Cendrawasih juga terjadi pembunuhan atas diri Theys Hiyo Eluay. Tanggal 10 November Ketua Presidium Dewan Papua itu diculik orang tak dikenal seusai menghadiri upacara hari pahlawan di markas Kopassus. Keesokkan harinya, jenasah Theys ditemukan di perbatasan RI dan Papua Nugini.

Kematian Theys membuat sebagian rakyatnya marah, dan terjadi kerusuhan di beberapa tempat di Papua.

Sejumlah kalangan di Presidium Dewan Papua menduga tentara Indonesia berada dibalik peristiwa ini. Karena tidak ada alasan yang cukup kuat bila rakyat Papua dan pendatang ke Papua yang melakukannya. Dewan Presidium Papua pun menjatuhkan ultimatum kepada pemerintah untuk segera mengungkap kasus ini sebelum tanggal 10 Desember.

Dugaan pelaku pembunuhan Theys dilakukan tentara semakin kuat ketika Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras pada tanggal 23 November mengumumkan adanya dokumen operasi tertutup di Papua. Dokumen itu disinyalir sebagai upaya konspirasi pembunuhan tokoh Papua merdeka itu.

Meningkatnya intensitas pelanggaran HAM yang semakin tinggi dirasakan oleh Ifdal Kasim dari Lembaga Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Elsham. Menurut Ifdal pelanggaran HAM sekarang makin rumit jika dibandingkan saat Orde Baru. Jika pada masa orba pelaku pelanggaran sudah jelas yaitu militer, namun di masa sekarang aktor-aktor yang telibat bukan hanya tentara tapi pihak-pihak yang berkepentingan di daerah Aceh dan Papua. Selain itu adanya tuntutan kemerdekaan makin membuat tingakt pelanggaran HAM semakin tinggi.

Pada tahun 2002 mendatang Ifdal tidak yakin pemerintah mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini. Kearena semangat politisi Indonesia semakin rendah dalam menegakkan HAM. Para penguasa lebih mendahulukan rekonsiliasi politik antar elit, sehingga melupakan suara para korban pelanggaran HAM yang lebih sering disia-siakan.