May 2002

2002 | 2001 | 2000 | 1999

Jan  |  FebMar  |  AprMay  |  June  |  July  |  Aug | Sept  | Oct  |  Nov  |  Dec

 

 

4 Irian Jaya police hand over evidence of Theys' murder
4 Presidium Dewan Papua Tolak Hasil KPN
4 Military linked to militias, By Ian Timberlake: The Washington Times
4 Thousands protest against Integrasi throughout West Papua
4 Pemberlakuan Otsus Harus Memberdayakan Putra Papua
4

Indigenous environmental activists.....

4 INDONESIA: Protests over inquiry into army's murder of Eluay
4 Letter of TPN/OPM Commander of Norther West Papua, Gen TPN PM Awom to Sec-Gen. of the UN
4

Tokoh OPM dan 300 Anggota Menyerahkan Diri di Jayapura

4 Polda Papua Siap Tangkap Panglima Laskar Jihad
4

Letter to Editor, Indonesia's rogue military, The Washington Times

4 Indonesia - OCHA Consolidated Situation Report No. 74
4 Bedah Buku "Papua Mengugat"
4 PDP Tunggu Keputusan Presiden
     
Senin, 06/05/02 19:44 WIT 

Presidium Dewan Papua Tolak Hasil KPN



Jayapura, Presidium Dewan Papua (PDP) menolak hasil temuan Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang diumumkan Ketua KPN Koesparmono Irsan beberapa waktu lalu. KPN bekerja tidak independen karena mendapat tekanan dari luar, sehingga membelokkan hasil temuan sesungguhnya di lapangan. PDP minta pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) didampingi ahli HAM dan pengamat politik internasional.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDP Thaha Mohammad Alhamid di Jayapura, Sabtu (4/5). Hasil temuan KPN dinilai tidak obyektif dan dibelokkan dari fakta pelanggaran HAM menjadi kriminal ringan.

Di dalam keanggotaan KPN pun ada pro dan kontra. Ketua KPN daerah Philip Erary dan anggota John Ibo menyatakan tidak puas dengan kesimpulan dan pengumuman yang disampaikan Ketua KPN di Jakarta. Temuan di daerah telah menjurus kepada pelanggaran HAM berat dan melibatkan institusi negara.

"Karena itu, sikap PDP atas pengumuman hasil temuan KPN, yakni menolak. Kami tetap meminta tim KPP HAM didampingi expert internasional di bidang HAM dan politik, sehingga kasus ini dapat diangkat secara transparan," kata Thaha.

Menurut dia, Amerika Serikat sejak awal kematian Theys Hiyo Eluay (Ketua PDP) bersedia bantu mengirimkan tim ahli ke Papua untuk mendampingi Komisi Nasional (Komnas) HAM dalam kasus penyelidikan kematian Theys. Pernyataan itu kembali ditegaskan Duta Besar Amerika Serikat Mr Ralph Royce ketika berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu.

Apabila melalui jalur pemerintahan ahli internasional tidak berhasil datang ke Papua akan ditempuh melalui jalur agama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kalangan Gereja di Pasifik Selatan melalui para Uskup yang menyelenggarakan pertemuan Juli 2002 di Australia, salah satu agenda membahas masalah pelanggaran HAM di Papua termasuk kasus penculikkan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay.

Kasus Theys, menurut Thaha, termasuk pelanggaran berat HAM karena melibatkan institusi negara. Tetapi, kasus ini sengaja dibelokkan dengan alasan kematian Theys sebagai upaya menjaga terjadinya disintegrasi bangsa. (kor-kcm)

© Copyright 1999-2001. All rights reserved. Contact: TribalWEBMASTER   Presented by The Diary of OPM