Kamis, Juni 13, 2002 06:30:00

Mayjen TNI Djoko Santoso: 

Tiga Langkah Tangani Maluku 

Dia belum lama menyandang jabatan itu, tapi semua mata sudah menyorot. Apa yang akan dikerjakan Mayjen TNI Djoko Santoso, Panglima Kodam Pattimura sekaligus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Maluku? Berikut ini wawancara Bernarda Rurit dari Tempo News Room dan Arif Adi Kuswardono dari Majalah TEMPO dengan jenderal santun itu. 


--------------------------------------------------------------------------------
Anda sudah identifikasi kegiatan dan tempat latihan desertir di Maluku? 

Kalau saya sebutkan, nanti mereka pindah, dong! 
Ada yang sudah ditangkap?

Kami sedang membuat inventaris, termasuk senjata-senjatanya. Masing-masing satuan sedang mencari. Di Angkatan Darat sendiri enggak banyak, hanya puluhan. Di antaranya banyak yang sudah kembali. 

Saat Pangdam Pattimura dipegang Brigjen TNI I Made Yasa, jumlah desertir mencapai 120 orang. Angkanya masih seperti itu?

Oh, enggak, mereka sudah mulai kembali (ke pasukan). 

Rencana Anda mengatasi para desertir, termasuk para siluman?

Ya,u-begitu. Itu kan sebenarnya hanya prosedur tindakan. Kami akan bersikap keras dan tegas berdasarkan hukum. Porosnya adalah penegakan hukum. 

Bisakah aparat keamanan bersikap netral, profesional dan memberi jaminan keamanan pada rakyat di Maluku? 

Aparat keamanan itu harus netral. Cuma, permasalahan keamanan itu harus dipahami sebagai muara dari aliran masalah dari berbagai aspek kehidupan. Ada aspek politik, ideologi, ekonomi, budaya, hukum. Jika berbagai aliran itu airnya keruh, muaranya juga keruh. Insya Allah, kami bisa menjamin keamanan. Kami akan melakukan konsolidasi untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Kita adakan pos-pos untuk penegakan keamanan, sweeping dan patroli untuk menegakkan keamanan. Kita coba juga membangun dialog-dialog di antara berbagai pihak. 

Bisa tahu konsep Anda sebagai panglima keamanan? 

Yang pertama, melakukan konsolidasi internal di kalangan TNI sendiri maupun konsolidasi eksternal dengan polisi untuk meningkatkan keterpaduan. Kedua, meningkatkan upaya-upaya untuk keamanan dan ketertiban. Ketiga, adakan upaya rekonsiliasi. Ketiga langkah ini berjalan secara simultan dan bertahap. 

Anda diangkat antara lain untuk menata koordinasi TNI, polisi, dan penguasa darurat sipil. Bagaimana Anda akan menangani itu?

Alhamdulillah, saya sudah melakukan apel dengan kepolisian. Saya juga datang ke asrama Brimob dan berdialog dengan keluarga polisi di situ. Komando operasi sendiri memang berada di bawah kendali gubernur sebagai penguasa darurat sipil daerah.

Kendala apa yang Anda hadapi? 

Setiap penugasan pasti ada kendalanya. Namun, dengan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas, semoga bisa kami atasi. Akhir dari masalah Maluku, saya kira, harus melalui rekonsiliasi dan rehabilitasi daerah dan didukung oleh semua pihak. Kalau itu belum tercapai, enggak akan bisa. 

Dulu pernah juga dilakukan upaya rekonsiliasi dari gubernur, tapi gagal. Apa Anda yakin sekarang bisa dilakukan? 

Rekonsiliasi kami coba rintis dengan dialog-dialog awal. Kita juga harus mempelajari penyebab kegagalan rekonsiliasi sebelumnya. 

Anda sadar menjadi sorotan nasional tapi juga masyarakat internasional? 

Ya, saya sadar. Saya kan perwira tinggi. 

Bagaimana soal penarikan Laskar Jihad dan Front Kedaulatan Maluku? 

Yah semuanya dalam proses. Himbauan-himbauan. Kami adakan dialog-dialog. Soal FKM, sudah dilakukan, sudah ditarik. Kabinet FKM kan sudah dibekukan penguasa darurat sipil.

Laskar Jihad minta jaminan keamanan warga muslim, bila mereka ditarik ke luar Maluku. Aparat bisa melakukan itu? 

Insya Allah kita bisa menjamin keamanan mereka. 

Bagaimana dengan kelompok preman, seperti geng Coker pimpinan Berty Loupatty, yang dikenal dekat dengan militer? 

Hmmm…jadi begini yah hakekatnya pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Apapun yang terjadi semuanya didekati dari hukum. Soal aparat keamanan, kami akan terus memberikan pengertian. Pada kalangan komandan, kami terangkan tuga dan tanggungjawab TNI.

Dalam konflik di Maluku, senjata TNI dan Polri tak sedikit yang hilang. Ada yang bilang, senjata itu disewakan. Bagaimana mengontrol itu? 

Yah kan kami menginventaris senjata. Tapi saya kan belum sampai di situ karena baru empat hari.

Ada rencana mengadili Alex Manuputty, pimpinan FKM, di Jakarta. Anda mendukung? 

Itu bukan menjadi wewenang saya. Itu wewenang penguasa darurat sipil yang ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku.

Tempo hari Gubernur Saleh Latuconsina mengeluhkan masalah koordinasi dengan petinggi TNI dan Polri. Apa tanggapan Anda? 

Sejauh yang saya alami ternyata baik. Tidak ada masalah. Itu yang saya rasakan empat hari bertugas di sana.

Hubungan Anda dengan petinggi kepolisian di Maluku? 

Selama ini tidak ada masalah. Saya apel di sana, enak. Saya ngobrol dengan polisi. Ada upacara pengembalian yang tugas dan menerima anggota Brimob, dan saya menjadi inspektur upacara. Seperti di Jawa Tengah begitu. Kalau polisi yang tugas, Panglima Kodam yang mengantar. Kalau polisi upacara, kami yang jadi inspektur. Kalau upcara prajurit TNI, yang menjadi inspektur Kapolda. Kan begitu. Mudah-mudahan baku tembak polisi dan Kopassus, seperti terjadi di Kudamati tempo hari, tidak terjadi lagi. Kita kan mintanya yang enak-enak saja.

Ada tuduhan keterlibatan anasir internasional. Juga ada kabar 100 warga Belanda yang menengok ke sana. Anda melihat keterlibatan itu? 

Secara jelas belum ada, yah mudah-mudahan tidak begitu berpengaruh. Soal seratus warga Belanda itu, aku belum tahu, orang baru kok.

Indikasi “orang Jakarta” terlibat konflik Maluku? 

Saya sendiri belum tahu, saya kan orang baru. Yah, informasi dasar ada.