Rabu, 26/06/02 08:57 WIT 

Banyak Daerah Konflik, TNI AD Kekurangan Pasukan

Jakarta, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengalami kekurangan pasukan menghadapi meningkatnya intensitas penugasan satuan-satuan ke berbagai daerah konflik. Itu mengakibatkan jangka waktu penugasan ideal di daerah operasi selama enam bulan harus diperpanjang menjadi sepuluh bulan, bahkan sampai lebih dari setahun. 

Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu mengemukakan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Selasa (25/6). "Meningkatnya intensitas penugasan ini sangat berpengaruh terhadap program penyiapan satuan serta moril prajurit," kata Ryamizard yang datang ke DPR bersama stafnya dengan mengenakan pakaian dinas lapangan. 

Pada saat-saat tertentu jika terjadi eskalasi konflik, lebih dari separuh kekuatan dari keseluruhan satuan di jajaran TNI AD dikirim ke daerah operasi. Padahal, menurut Ryamizard, idealnya maksimal hanya sepertiga dari kekuatan yang ada yang dapat dikirim untuk bertugas ke daerah operasi. Dengan demikian, sepertiga kekuatan lainnya dapat dipersiapkan sebagai satuan cadangan, sementara sepertiga sisanya dapat melaksanakan tugas latihan dan pembinaan di satuan masing-masing, sehingga para anggotanya pun dapat berkumpul dengan keluarga. 

"Karena kekurangan pasukan dan terlalu banyak trouble spot yang harus dijaga oleh TNI AD, maka hanya ada dua shift, pasukan di daerah operasi dan pasukan cadangan. Jadi, begitu pulang dari daerah operasi, para prajurit langsung menjadi pasukan cadangan yang harus siap sewaktu-waktu diberangkatkan lagi," katanya. 

Akibat terlalu lama di daerah operasi, kata Ryamizard, kepekaan prajurit semakin menurun dan biasanya mengakibatkan kelalaian dalam tugas. Dalam kondisi seperti itu, prajurit berpotensi melakukan penyimpangan atau berisiko terbunuh oleh musuh, seperti banyak terjadi di Aceh. 

Kekurangan satu divisi

Ryamizard menguraikan, komposisi kekuatan TNI AD saat ini terdiri dari kekuatan terpusat, yakni satuan Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) dan Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus), serta kekuatan kewilayahan dalam bentuk 12 satuan komando daerah militer (kodam). Satuan Kostrad terdiri dari dua divisi infanteri, masing-masing membawahi tiga brigade infanteri yang diperkuat satuan bantuan tempur (satbanpur), sedangkan satuan Kopassus terdiri dari tiga grup dan satu satuan penanggulangan teror (gultor). 

"Dilihat dari aspek kuantitas personel, satuan tempur dan bantuan tempur TNI AD rata-rata hanya terisi 85 persen dari kekuatan yang seharusnya, dengan peralatan yang pada umumnya masih menggunakan aset dan teknologi lama," ujar Ryamizard. 

Ditambahkan, khusus untuk satuan Kostrad terjadi ketimpangan kekuatan karena hanya memiliki dua divisi. Idealnya terdiri dari tiga divisi, yang masing-masing membawahi tiga brigade, yang juga masing-masing terdiri dari tiga batalyon. "Penambahan satu divisi Kostrad dapat menutupi ketimpangan penyiapan pasukan sehingga kalau sekarang hanya ada 84 batalyon, maka diharapkan akan menjadi tidak kurang dari 100 batalyon. Penambahan divisi ini sudah dicita-citakan ketika Jenderal M Jusuf masih menjabat Panglima ABRI dan sampai sekarang belum terealisir," ujar KSAD. 

Jumlah personel TNI AD pada saat ini tercatat 254.970 orang, atau masih sangat kurang dibanding kebutuhan yang seharusnya sebanyak 280.268 orang. Artinya, terdapat kekurangan sebesar 25.298 orang. Setiap tahun, jumlah personel pensiun sekitar 7.000-11.000 orang, sedangkan penambahan personel baru setiap tahun sekitar 11.100 orang. Dengan demikian, untuk mencapai jumlah personel sesuai struktur organisasi TNI AD dibutuhkan waktu minimal enam tahun, bila tidak terjadi perubahan signifikan terhadap penambahan jumlah personel baru setiap tahunnya. (lam-kcm)
http://www25.brinkster.com/infopapua/info/papuanews.asp?id=312