Friday, June 28, 2002 06:25:24 PM

Kongres AS Pantau Kasus Theys

JAYAPURA - Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) menaruh perhatian pada kasus terbunuhnya Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay. Perhatian yang diberikan, di antaranya permintaan kepada Pemerintah AS untuk memberi jaminan keselamatan bagi petinggi PDP.

Anggota PDP Yorrys Raweyai kepada Pembaruan di Jayapura Kamis (27/6) mengungkapkan, dua anggota Kongres AS telah mengirim surat kepada Pemerintah AS untuk menjamin keselamatan Wakil Ketua PDP Thom Beanal dan fasilitator dialog PDP Willy Mandowen, selama kunjungannya ke Washington AS pekan lalu, dan perjalanan kembali ke Papua.

Dalam suratnya, dua anggota Kongres AS yakni Robert A Underwood dan Eni Faleomavaega menyebutkan, permintaan jaminan keamanan tersebut diajukan setelah mempelajari masih adanya ancaman fisik, menyusul terbunuhnya Ketua PDP Theys H Eluay pada November 2001 lalu. Ancaman itu tidak hanya terhadap para pemimpin PDP, tetapi juga terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) dan aktivis perdamaian pro kemerdekaan.

"Adanya surat dari Kongres AS membuktikan kasus Theys ini telah menjadi simpati dunia,'' ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Yorrys mengatakan, Pemerintah Pusat jangan membiaskan kasus Theys ini untuk mengaburkan substansi permasalahan yang sebenarnya. 


Tidak Memuaskan

"Dari awal rakyat Papua cuma mau tahu apa Pemerintah Pusat punya niat untuk selesaikan kasus ini. Sederhana saja, siapa yang membunuh, siapa yang menyuruh, apa motifnya dan apa bisa dibawa ke suatu pengadilan yang terbuka atau tidak,'' katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, saat ini masyarakat Papua mulai bertanya-tanya dan membuat asumsi sendiri, setelah melihat hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Penyelidik Nasional (KPN) untuk kasus Theys ternyata tidak memuaskan. 

"Artinya dengan tidak adanya kejelasan penyelesaian kasus Theys dalam waktu yang cukup lama, pemeritah telah menciptakan persoalan baru di kalangan rakyat Papua,'' tandasnya.

Yorrys menjelaskan, gejala pembiasan kasus Theys oleh Pemerintah Pusat tampak pada pembentukan KPN. Sekjen Komisi Nasional (Komnas) HAM Asmara Nababan pernah menyatakan bahwa KPN bukan bentukan Komnas HAM, dan Komnas HAM tidak pernah terlibat. "Hanya ada anggota Komnas HAM yakni Koesparmono Irsan yang terlibat dalam KPN, tetapi itu secara pribadi,'' ujar Yorrys.

Akan tetapi, kata Yorrys, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa KPN itu dibentuk atas usul Komnas HAM. "Di sinilah letak sikap pemerintah yang membiaskan kasus Theys dengan berbagai persoalan baru,'' katanya.

Ditemui terpisah, Ketua DPRD Provinsi Papua John Ibo mengatakan, kaum intelektual di Papua telah sampai pada kesimpulan bahwa kasus penculikan dan pembunuhan Theys Eluay adalah kejahatan negara. Sebab merujuk pada hasil Sidang Tahunan MPR, ada dua hal yang penting menyangkut Papua, yakni tindak tegas gerakan separatis dan cegah pengibaran bendera Bintang Kejora. (139/037/A-17)

----------------------------------------------------------------
Last modified: 28/6/2002