Selasa, Juli 30, 2002 08:11:41

Pembentukan MRP akan Dibahas 5 Agustus

Jakarta, Peraturan pemerintah (PP) tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), segera dibahas oleh tim penyusun dari Provinsi Papua dan tim Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pembahasannya menurut rencana akan dilaksanakan di Jakarta pada 5 Agustus mendatang.

Hal itu dikatakan Asisten IV Gubernur Papua, Andy Basso Basaleng, kepada wartawan di Sorong. Tim penyusun PP tentang MRP dari Provinsi Papua, diketuai Asisten IV Gubernur Papua Andy Basso Basaleng, menurut rencana akan berangkat ke Jakarta pada Selasa (30/7).

Menurut Andy Basso, sesuai jadwal, pertengahan Agustus 2002 rancangan PP tentang MRP sudah dapat disahkan, dan langsung diberlakukan. Sedangkan penjabaran dari PP itu akan dituangkan secara detail dalam peraturan provinsi dan peraturan daerah khusus yang telah dipersiapkan sejumlah rancangannya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Constan Karma ketika dihubungi Media di Jayapura, Sabtu (27/7), mengatakan penetapan anggota MRP untuk pertama kalinya akan ditetapkan melalui rapat pimpinan antara pihak pemerintah daerah dan DPRD Papua.

Menurut dia, hal itu dimaksudkan untuk tidak menghambat jalannya program otonomi khusus yang sudah mulai diprogramkan sekitar tujuh bulan belakangan ini.

Untuk selanjutnya, tambah Wakil Gubernur, akan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Tapi, tambah Constan Karma, di dalam penetapan keanggotaan MRP untuk yang pertama ini tetap berpegang pada substansi sebagaimana amanat UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa keanggotaannya adalah orang Papua asli yang dipilih secara selektif dari unsur tokoh adat, tokoh agama, dan unsur perempuan Papua, secara proporsional mewakili orang Papua asli dari seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Tanah Papua.

Tentang dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk pembangunan bidang ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, pendidikan/kesehatan, dan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat pada 2002, Constan Karma mengatakan jumlahnya mencapai Rp1,3 triliun.

Menurut dia, sebagian besar akan disalurkan langsung kepada perorangan penduduk Papua asli, dan sebagian kecil, atau dalam jumlah yang lebih kecil disalurkan melalui lembaga tertentu, seperti koperasi atau lembaga perkreditan lainnya.

Wakil Gubernur Constan Karma mengatakan hal itu setelah mendengar saran dari Duta Besar Malaysia Datok Rastam Moh Isa dan Duta Besar Brunei Darussalam Moh Amir saat mengadakan kunjungan kerja ke Jayapura pekan lalu. (MY/N-2-Media)