1. Dalam wacana Perdamaian dan Pelurusan Sejarah Papua Barat, Kiranya Bapak Presiden merestui tindak-lanjut Dialong Nasional tanggal 26 Februari 1999 dan memprakarsai Dialog Internasional tentang proses Penyatuan Irian Barat ke dalam Pangkuan Republik Indonesia. Dialog dimaksud harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip Keadilan, Kebenaran, Kebenaran, Kejujuran, Kesejajaran, Aspiratip, Harmoni dalam perspektif legalitas Hukum.
2. Besar kerinduan dari Rakyat Papua Barat agar pada tanggal 1 Januari 2000 Presiden Republik Indonesia Bapak K.H. Abdulrahman Wahid yang memiliki mata hati yang mendalam tentang penderitaan Rakyat Papua Barat selama 36 tahun, dimampukan Allah SWT agar hadir bersama Rakyat Papua Barat mengakhiri momentum abad XX dan menyambut milenium III dan meninggalkan segala macam bentuk penindasan. Untuk itu seluruh Rakyat Papua Barat telah berdoa dan berpuasa.
3. Sebagaimana perlakuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap propinsi lain di Indonesia, kami mohon agar para Tapol-Napol asal Papua Barat termasuk tahanan politik akibat peristiwa Pengibaran Bendera Bintang Kejora pada tanggal 1-7 Juli 1998, Juli 1999, dan Desember 1999 sebagai hadiah Natal dan Lebaran Idul Fitri kepada Rakyat Papua yang selama 36 tahun merindukan kebebasan untuk mengungkapkan nuraninya atas dasar prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.
4. Pemerintah Republik Indonesia segera mencabut pencekalan terhadap 5 tokoh Papua Barat yang dilakukan oleh mantan Menhankam Pangab Jend. Wiranto dengan alasan keamanan negara tanpa proses pengadilan.
5. Berkenan meresmikan perubahan nama Propinsi Irian Jaya menjadi Propinsi Papua Barat, sebagai awal perjuangan menuju kebenaran hakiki yang sesuai dengan Sunatullah (kebenaran kodrati).

Jayapura, December 10, 1999

Atas Nama Rakyat Papua Barat
Tim Negosiasi Pasca 1 Desember 1999

Ketua Tim
Pdt. Herman Awom

Sekretaris Tim

Thaha M. Alhamid