Demikian diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ir. David Payung kepada Fajar Papua seusai membuka Pelatihan Kepemimpinan Trnasformasional yang Kreatif GMKI tingkat nasioal di Sahid Mariat Hotel, Jumat (3/8) kemarin.
"Saya kira gerakan merdeka ini akan terus ada, apalagi dwi tunggal Mega dan Hamzah ini sebenarnya sudah teruji ketika pemerintahan Gus Dur, Mega menjadi wapres, dia ditugaskan untuk meminimalisir gerakan-gerakan separatis termasuk mengatasi konflik yang terjadi di Maluku, Sampit dan di Poso, tapi kenyataanya konflik masih terus berlanjut sampai detik ini," katanya.
Dikatakan, itu berarti sudah bisa mereka-reka atau memprediksi bahwa mungkin pemerintahan yang sekarang ini juga tidak akan mampu meredakan keinginan rakyat Papua untuk merdeka, karena ini adalah gerakan politik.
Menurut David, khusus gerakan radikal untuk minta merdeka, hal itu akan tetap ada sepanjang masa selama tujuan mereka belum tercapai. Tetapi kalau gerakan mereka untuk meminta persamaan hak dan derajat, sedikit banyak hal itu akan berkurang dengan komitmen pemerintahan yang ada sekarang untuk memberikan skala prioritas terhadap pembangunan Indonesia Timur khususnya Papua yang tertinggal. "Kalau ini bisa dipenuhi, saya kira gerakan tuntutan merdeka sedikit demi sedikit akan berkurang, tapi gerakan meminta merdeka dari beberapa tokoh atau kelompok akan terus ada," jelas David.
Tuntutan merdeka rakyat Papua, awalnya karena adanya resistensi atau perlawanan untuk menuntut hak-hak rakyat Papua yang selama mereka bergabung dengan NKRI tidak pernah mendapatkan hal yang paling prinsip di dalam berdemokrasi dan prinsip penggabungan terhadap negara kesatuan, sehingga tuntutan merdeka muncul hanya karena selama ini mereka tidak mendapatkan hak mereka. Apalagi jika dilihat dalam perimbangan kontribusi daerah Papua kepada pembangunan NKRI sangat besar sementara hak mereka terabaikan.
Menurut David, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hal menuntut merdeka ada beberapa tingkatan. Ada yang menjadikan hal ini sebagai bargaining posisi terhadap hak-hak untuk bagaimana wilayah Papua ini diberikan kontribusi atau hak yang besar dalam pembangunan infrastruktur, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada kelompok yang sebenarnya memanfaatkan gerakan menuntut merdeka untuk kepentingan lain yang berbeda dengan yang menginginkan Papua merdeka.
Diakui, memang ada gerakan garis keras yang meminta gerakan separatis untuk Papua harus merdeka. Hal itu GMKI melihat sebagai kelompok kepentingan politis yang selama ini mereka tidak mampu perjuangkan dan tidak dapatkan. Dan era kebebasan seperti itu, mereka manfaatkan untuk meminta pisah dari NKRI.
Menurutnya, gerakan-gerakan ini ada dan tidak terlalu besar, tetapi ada gerakan yang ingin meminta persamaan hak terlihat lebih banyak, karena selama ini mereka merasa ditipu dengan apa yang dijanjikan dari pemerintah pusat seperti eksploitasi sumber daya alam negeri ini tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. (fajarpapua)