Surat Kabar Harian Papua Post, 18 Juli 2001

PELANGGARAN HAM MASIH TERUS WARNAI PAPUA 

Gubernur J.P. Salossa : Terjadi Terhadap Hak Dasar Hidup Rakyat

Pelanggaran-pelanggaran HAM di tanah Papua, khususnya di daerah terpencil masih saja terjadi. Dan hal itu terjadi terhadap hak-hak dasar rakyat di Propinsi Papua ini. Di dalam GBHN tahun 1999, terdapat keputusan khusus yang ditetapkan sebagai bagian dari ketetapan MPR. Adalah ketetapan No.4 tahun 1999 tentang pemberian otonomi khusus bagi propinsi Papua dan Aceh. Sehubungan dengan hal itu, ada satu klausal yang penting namun selama ini kurang diresponi oleh masyarakat. Yakni soal pelanggaran HAM di kedua propinsi yang diberi kekhususan ini.

Demikian seperti dikemukakan Gubernur Papua Drs.J.P. Salossa, M. Si, tadi malam, pada acara pelaksanaan pelatihan fasilitator pemberdayaan Hak Asasi Manusia yang bertempat di Aula BPG Kotaraja Jayapura. Lebih jauh dikemukakan gubernur Salossa, hingga kini telah dan tengah berlangsung mengembangkan bagaimana menyusun konsep mengenai otonomi khusus. Masyarakat patut untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa seluruh perjuangan yang telah kita laksanakan pada tahap awal telah diresponi oleh DPR RI.

Dalam rangka memproses lebih lanjut otonomi khusus Papua, pihak DPR RI kini telah menetapkan badan pekerja menjadi agenda persidangan dalam bulan Juli ini. Sementara, pansusnya diharapkan sudah terbentuk pada hari Senin kemarin. Dikatakan oleh Salossa bahwa perjuangan tersebut merupakan jalan yang panjang. Kurang lebih tiga bulan diperjuangkan otonomi khusus untuk dibicarakan, barulah pada minggu terakhir ini mendapat respon yang baik. Lebih jauh dikemukakan Gubernur Salossa, masih ada hal yang terus diupayakan. Yakni soal penyelesaian pelanggaran ataupun kasus-kasus yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia di tanah Papua.

Dan hal ini merupakan amanat dari GBHN. Karena pihaknya menyambut baik Forum Nasional Kepedulian HAM di tanah Papua dengan inisiatif yang sangat baik untuk menyelenggarakan pelatihan terhadap fasilitator yang akan melakukan kegiatan-kegiatan. Yang nantinya akan mewujudkan suatu suasana yang aman dan rekonsiliasi di Propinsi Papua untuk mewujudkan daerah ini menjadi daerah damai, aman dan sejahtera.

" Setiap orang dari kalanang sosial manapun juga, setinggi ataupun serendah apapun baik itu pendidikan, strata kedudukannya, baik itu masyarakat yang moderen maupun masyarakat yang primitif semua menambakan sesuatu yang rasa aman," kata Solossa. " Dan ancaman terhadap rasa aman berupa fisik dan bersifat kejiwaan,lebih cenderung didasarkan pada perasaan dan tindakan dari seseorang itu sendiri atau pengaruh dari orang lain dalam menjalani kehidupan," tambahnya.

Diakhir arahannya Solossa mengoreksi pendapat filosofi yang mengatakan demokrasi atau Suara Rakyat adalah suara Tuhan. Menurutnya pernyataan tersebut tidak selalu benar. Pasalnya Suara Tuhan hanya diwartakan oleh orang-orang yang takut dan menghormati Tuhan. Hal ini dikatakan dengan harapan agar tidak sembarang orang mengatas namakan Rakyat, mengaku sebagai demokrat dan mengklaim dirinya sebagai wakil rakyat, lalu mencacimaki orang lain yang tidak sepakat dengannya, dan kemudian mengatakan ini Suara Rakayat dan Suara Tuhan. (han)

© 2002 The Diary of Online Papua Mouthpiece