[Up]|[Back]|[THE END]

7. Kesimpulan dan Saran

Kami lihat dulu kecenderungan-kecenderungan perjuangan rakyat Papua dewasa ini dan proyeksikan apa yang akan dihasilkan kalau kecenderungan itu berlanjut bahkan setelah Papua Merdeka. Kemudian dalam saran diberikan masukan penting agar menjadi catatan khusus bagi seluruh rakyat Papua kalau nanti Pemerintahan Papua terbentuk agar tidak ada pihak tertentu, kelompok tertentu, atau negara tertentu yang turut taruh tangan dalam urusan dalam keluarga besar orang Papua; yang akibatnya adalah kemelaratan dan kemiskinan. Cita-cita kemerdekaan tidak akan terwujud, sama dengan nasib Indonesia sekarang. Hanya untuk inilah kami berikan peringatan sebelum semuanya terjadi.

Inilah payung keselamatan sebelum hujan permasalahan rumah tangga Papua menimpa setelah rumah tangga itu terbentuk.

7.1 Kesimpulan

Demokrasi Kesukuan lebih mirip dengan Kepempimpinan Kolektif yang dibentuk dalam Musyarawah Besar Papua lebih mencirikan kondisi obyektif rakyat Papua daripada hasil Kongres Papua II 2000 dengan kepemimpinan pyramidalnya. Kepemimpinan pyramidal sangat menakutkan karena potensial melahirkan Soeharto-Papua. Akibatnya rakyat Papua akan bilang: “Mengapa kita merdeka?”

Demokrasi Kesukuan menolong rakyat Papua mempertahankan jatidirinya sebagai orang Papua, sementara itu aktif mengambil bagian dalam kecenderungan bangsa sedunia untuk mengglobalisasikan dunia.

Demokrasi Kesukuan akan membuat rakyat Papua MERDEKA MUTLAK: secara politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Tidak akan ada permasalahan seperti yang ada di Indonesia sekarang. Memang dunia ini harus ada masalah, tetapi masalahnya tidak akan separah Indonesia.
Demokrasi Kesukuan sejalan dengan proyeksi Tatanan Dunia Baru yang sedang terbentuk saat ini.

Demokrasi Kesukuan menganut Teori Menejemen Collegial Models, dipadukan dengan sebagian kecil porsi Formal dan Structural Models. Sedangkan dalam departement menganut Teori yang berfokus pada tasks (task oritented management). Ini sebuah kombinasi teori menejemen yang cocok dengan kondisi obyektif orang Papua.

Dan Demokrasi Kesukuan adalah hasil telaah dari kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam sistem pemerintahan sedunia dan lebih menyentuh hati-nurani rakyat Papua. Kesalahan-kesalahan negara lain seperti Indonesia, PNG, dll. dan kelebihan mereka perlu kita jadikan patokan.

Dengan Lembaga Tinggi Negara yang ada, alam Papua, adat Papua dan semua hal yang asli Papua tidak akan punah tanpa jejak. Semua akan tinggal bukan di Gedung Museum tetapi di alam nyata di tanah Papua.
Inti perhatian Demokrasi Kesukuan adalah:

a) Agar Suharto-Papua tidak diberi peluang
b) Agar Perang Suku dalam bentuk modern (secara politik) tidak lahir dan memperburuk situasi Papua. Walaupun orang lain akan berpendapat bahwa Demokrasi Kesukuan potensial melahirkan konflik antar suku, itu perlu dimengerti dengan pandai. Yang mereka maksud sebenarnya begini: “Demokrasi kesukuan tidak berpihak pada mereka, dan tidak menguntungkan mereka!” Itu inti pesannya. Apakah orang Papua mau mendirikan negara untuk kepentingan orang kedua dan orang ketiga yang tidak turut berjuang dan mati?
c) Tidak akan ada peluang investor asing menggunakan kelompok dan suku tertentu untuk menindas kelompok dan suku lain di Papua.
d) Tidak ada peluang bagi imperialisme dan neo-kolonialisme di Papua, yaitu perbudakaan di alam kemerdekaan seperti di Indonesia.
f) Tidak ada peluang besar bagi praktek kolusi, korupsi, nepotisme dan konspirasi di Papua.
g) Lebih berpihak pada orang Papua daripada pihak selain orang Papua.

Demokrasi Kesukuan merupakan satu-satunya model demokrasi yang “terbaik” di dunia, demokrasi dalam arti sesungguhnya, yaitu bukan demokrasi yang derekayasa pihak kedua atau ketiga dalam sebuah negara merdeka.
 
7.2 Saran  

Berdasarkan semua analisis dan tinjauan ini, disarankan agar:
Pemerintahan Papua sama sekali tidak boleh mengkopi pola pemerintahan ala Barat tetapi perlu mensahkan sistem yang sudah ada dan sudah diterima dan berlaku sejak ribuan tahun di tanah Papua.

Partai politik tidak dibentuk berdasarkan Paham Politik, seperti Partai Sosialis, Partai Nasionalis, Partai Konservatif, Partai Demokrat, dll. Yang akan ada hanya Partai-partai berdasarkan suku-suku yang ada di Papua.

Tentara dan Polisi serta sistem Pengadilan seperti yang ada di Indonesia ataupun yang sudah diakui di bangku pendidikan politik tidak dipakai.

Disarankan agar Bentuk Pemerintahan Negara Papua adalah Negara Konfederasi Suku-Suku Papua (Confereration of Papua Tribes).
Sehubungan dengan bentuk pemerintahan di atas, maka Kepala Negara dapat disebut Kepala Suku Besar atau The Big Tribal Leader.
Sistem pemerintahan Papua yang disarankan adalah pemerintahan Tribal Democracy (Demokrasi Kesukuan).

Perlu dilakukan seminar-seminar secara terpadu dan bertahap dengan menghadirkan pakar politik, pakar hukum ketatanegaraan, pakar sejarah, antropolog dan para Kepala Suku/ Ondoafi/Ondofolo, dipandu oleh Pilar Intelek Papua dan Pemuda untuk membahas lebih lanjut. Tujuan seminar-seminar dimaksud adalah memperjelas gagasan ini hingga kepada tingkat implementasinya sehingga semua pihak dapat memberikan masukan dan sanggahan; entah untuk membatalkan atau untuk melengkapinya dan seterusnya mengimplementasikannya. Kami dari Aliansi Mahasiswa Papua dan The West Papuan Community siap untuk berdiskusi mencari jalan terbaik bagi bangsa dan negera kita.