|[Back]|[Next]
6 Permasalahan dan Keuntungan Tribal Democracy
6.1 Permasalahan
Ada beberapa sebab yang akan menyebabkan permasalahan dalam menerapkan tribal
democracy ini.
1. Sebab Pertama adalah karena orang Papua selama ini sudah dibiasakan dengan
bentuk kepemerintahan yang ada di seluruh dunia, dan khususnya di Indonesia.
Kebanyakan rakyat barangkali berfikir bahwa kita masih akan memiliki Kepala
Desa, Camat, Babinsa, Danramil, Kapolsek dan sejenisnya yang pada prinsipnya
tidak jelas akan pembagian tugas mereka.
Kebanyakan mereka juga tidak melihat bagaimana bedanya antara kepemerintahan
Papua dan kepemerintahan pada umumnya di dunia ini.
2. Sebab Kedua khususnya karena orang Papua yang ada di luar negeri akan
masuk dengan ide dan konsep yang aneh-aneh, konsep yang laku di dunia Barat.
Ini bukan hanya bagi Papua. Kebanyakan mereka yang tinggal di pengasingan
akan masuk dengan back-up dari konglomerat, perusahaan-perusahaan, politisi,
dan pribadi yang pada dasarnya “cari makan” di negara yang baru merdeka.
Mereka akan dipasang sebagai Public Relations (Humas) dari orang-orang di
belakang layar. Mereka ini juga yang akan menolak konsep Demokrasi Kesukuan
karena mereka akan bilang seperti, “Ini ide kampungan, di Barat sana berlaku
seperti begini! Kalau kita orang Papua mau maju seperti di Barat, ikut pola
menejemen pemerintah mereka!” Padahal sebenarnya alasan utama mereka adalah
bahwa mereka tidak akan diberi peluang sedikitpun untuk mengacaubalaukan dan
melanjutkan pembunuhan dan pemusnahan atas manusia Papua serta alam
semestanya.
3. Sebab berikut adalah karena kita akan dipaksakan oleh dunia Barat untuk
harus menerima kenyataan dunia bahwa kita harus punya Presiden yang dipilih
dari Partai Konservatif, Partai Republik, dll. sehingga kita akan “ikut arus”
dan tidak mau pusing dengan gagasan yang bagus ini. Ini hanya akan terjadi
kalau para elit politik Papua tidak punya adat dan tidak mau mengakui bahwa
orang Papua punya adat dan adat itu punya cara yang unik dan sudah mapan
dalam mengatur masyarakat Papua sendiri selama beribu-ribu tahun lamanya.
4. Sebab utama adalah karena orang Papua sendiri tidak tahu bagaimana mau
menjalankan negara kami sendir. Saat ini, bulan Maret 2001, rakyat Timor Loro
Sa’e masih membahas bagaimana UUD negara itu dan sistem pemerintahannya.
Kabarnya mereka sudah membentuk banyak sekali Partai Politik dan siap untuk
kampanye tahun ini, mulai bulan Agustus. Apakah orang Papua mau membahas
bagaimana mau mengatur negaranya setelah kemerdekaan Papua diakui penuh oleh
Indonesia dan dunia? Ataukah memang kita perlu sediakan payung sebelum hujan?
5. Payung Demokrasi Kesukuan adalah payung asli buatan anak koteka, payung
Papua. Kalau payung ini tidak dipakai, banyak orang Papua akan kehujanan dan
basah kuyup, walaupun berada dalam payung buatan asing.
6.2 Keuntungan
1. Keuntungan Pertama adalah bahwa Pemerintah Papua tidak akan kerepotan
membiayai para ahli ilmu pemerintahan, ahli administrasi, ahli menejemen,
dll. untuk mensetup kepemerintahan Papua karena yang akan terjadi dengan
sistem ini tinggal menuliskan sistem yang sudah ada di Papua ribuan tahun
lamanya dan mensahkannya.
2. Keuntungan Kedua adalah bahwa potensi perselisihan antar suku, antar
dearah dan antar agama dan sejenisnya akan sangat dikurangi. Urusan dan
perselisihan akan diminimalkan sehingga yang akan terjadi hanyalah
perselisihan di dalam suku saja, bukan antar suku. Kalau kita melihat
persoalan perang suku di PNG, di Fiji dan di negara-negara Afrika, itu
terjadi karena mereka masyarakat suku tetapi mereka mau memaksakan sistem
kepemerintahan Barat yang tidak mau mengenal dan tidak mau mengakui bahkan
mau menghancurkan sistem kepemimpinan kesukuan yang sudah ada dan mapan dalam
masyarakat kesukuan atau pribumi.
3. Keuntungan Ketiga adalah bahwa rakyat Papua akan menikmati arti
“kemerdekaan” sepenuh-penuhnya, merdeka secara politik, sosial, budaya,
ekonomi, hukum dan kebangsaan serta merdeka secara manusia dan individu.
Misalnya, suku Lani sebagai suku terbesar di Papua tidak akan menjadi
penjajah buat suku-suku minoritas di Papua karena masing-masing suku mengurus
sukunya sendiri dan tidak diperkenankan mengurusi suku lain, entah kecil atau
besar. Suku Serui-Biak (Serbia) tidak akan ada hak mengatur seluruh Papua
seperti yang terjadi sekarang. Dengan kata lain, setiap suku di Papua akan
memiliki suara yang sama, hak yang sama dan kewajiban yang sama pula.
Sekarang ini kelihatan orang Jawa menjajah Indonesia karena sistem
pemerintahannya yang salah, bukan hanya karena orang Jawa mau menjajah
suku-bangsa lain di Indonesia tetapi justeru karena sistem kepemerintahan ala
Baratlah yang memaksa Jawa untuk berperan sebagai penjajah. Dengan kata lain,
budaya imperialisme yang diwariskan Belanda kepada Indonesia tidak akan
ditransfer ke dalam kepemerintahan Papua Barat nanti. Misalnya, tidak akan
ada suku tertentu menjadi superior di dalam kepemerintahan Papua dengan
alasan suku lain belum maju, belum berkembang, belum terdidik atau alasan
apapun juga.