Content Menu:   
4 TIMOR LOROSAE ANGGAP RI TIDAK SERIUS ADILI PARA JENDERAL PELANGGAR HAM
4 Pemerintah Tengah Menyusun Naskah RUU Anti Teorisme
4 TIM KPN KASUS THEYS MULAI LAKUKAN PENYELIDIKAN
4 2nd Asia Pacific International Solidarity Conference, March 29 - April 1

>>> 4 weeks to go! <<<
4 WEST PAPUAN ACTIVISTS IN GRAVE DANGER
4 Kostrad Tetap Amankan PT Freeport
4 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union concerning kidnapping and subsequent murder of Mr. Theys Eluay, Chairman of the Papuan Presidium Council, in Muara Tami on
November 11th
4 [In response to question by former Irish minister for foreign affairs,
David Andrews, TD. Both are in the Fianna Fail party]
4 Kasus Theys Tuntas 1 Mei, 27 Februari 2002
4 COURT AFFIRMS DISMISSAL OF LAWSUIT AGAINST FREEPORT-McMoRan COPPER & GOLD INC.

 

 

 

 

Bagi kami, 1 Mei merupakan hari penghinaan

Jayapura, Permintaan Presiden Megawati Soekarnoputri kepada KPN agar kasus kematian Ketua PDP (Theys Hiyo Eluay) tuntas pada 1 Mei mendatang, tampaknya bukan merupakan kabar gembira bagi Presidium Dewan Papua (PDP).

Hal itu seperti yang dikatakan Wakil Ketua PDP, Thom Beanal saat bertandang ke Redaksi Cenderawasih Pos, kemarin. Menurut Thom Beanal, justru dengan target yang harus tuntas pada 1 Mei 2002 itu merupakan penghinaan bagi rakyat Papua.

"Menurut Ibu Mega 1 Mei itu merupakan hari bersejarah bagi Papua, itu menurut dia (Maksudnya Presiden Megawati). Tetapi bagi kami justru melihat hari tersebut merupakan hari penghinaan bagi rakyat Papua,"kata Thom Beanal.

Menurut Thom Beanal, meskipun Pemerintahan Megawati menganggap bahwa tanggal 1 Mei sebagai hari bersejarah dengan kembalinya Irian Jaya (sekarang Papua) ke Pangkuan RI, namun tidak demikian bagi dirinya. Sebab menurutnya, sejak masuknya Irian Jaya atau Papua ke NKRI yang jatuh pada tanggal 1 Mei, merupakan awal dari penindasan, pembantaian atau pembunuhan terhadap orang Papua.

Sehingga dengan adanya target pemerintah bahwa Kasus Theys harus sudah terungkap pada 1 Mei, menurut Thom, justru merupakan suatu penghinaan besar. "Bila pemerintah mengumumkan pada tanggal 1 Mei, berarti pemerintah ingin mengumumkan bahwa yang terhebat itu adalah pembunuhan Theys sebagai seorang tokoh masyarakat. Jadi saya rasa pada saat 1 Mei itu pemerintah menghina orang Papua,"katanya berkali-kali.

Bahkan menurut Thom, penuntasan kasus terbunuhnya Theys oleh pemerintah yang harus kelar pada tanggal 1 Mei, merupakan puncak penghinaan.

Selain itu Thom juga mempertanyakan maksud dan tujuan dari pemerintah dengan melakukan pembentukan KPN untuk menuntaskan atau menguak kasus terbunuhnya Ketua PDP itu. Sebab, kata Thom Beanal, kali pertama sejak terjadinya pembunuhan terhadap Theys, pihak kepolisian sudah melakukan investigasi. Dan sementara

hasil investigasi dari pihak Kepolisian belum diumumkan kepada masyarakat, pemerintah kembali membentuk beberapa tim untuk menyelidiki kasus Theys dan tim terakhir adalah KPN.

"Seharusnya ketika polisi melakukan investigasi, dia (polisi) harus mengumumkan hasil investigasi mereka. Mengapa tidak diumumkan saja agar kita bisa menilai benar tidaknya hasil investigasi tersebut,''katanya bernada tanya.

Terkait dengan itu, maka kata Thom Beanal semuanya itu hanya merupakan cara atau rekayasa untuk mengaburkan kasus pembunuhan terhadap Theys itu. ''Polisi sudah melakukan penyelidikan, tapi yang terjadi justru satu tim selesai lalu pergi, kemudian datang lagi satu tim, lalu selesai, pergi lagi. Dan sekarang ada tim KPN yang katanya 1 Mei harus bisa menuntaskan kasus itu. Jadi polisi salah apa TNI salah apa, mengapa mesti tunggu sampai 1 Mei,"tandasnya.

Ditambahkan, seharusnya KPN ini dibentuk sejak awal terjadinya pembunuhan terhadap Ketua PDP itu untuk mengungkapkan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. ''Sehingga kami berpikiran bahwa tim-tim yang dibentuk selama ini termasuk KPN hanya untuk menyamarkan atau menghapuskan orang-orang yang terlibat. Jadi seharusnya pemerintah menurunkan tim yang betul-betul independen dengan melibatkan dunia internasional,''paparnya.

Ditegaskan oleh Thom Beanal bahwa KPN itu tidak akan mungkin indepeneden. "Tim ini (KPN) tidak independen, karena ia harus bertanggungjawab kepada negara atau kepada Megawati. Jadi misalnya pemerintah yang suruh bunuh apa yang terjadi. Sebab kami lihat pemerintah terlibat,''ujarnya. (nat-cepos)

The Jakarta Post - February 27, 2002

Papua wants Theys murder trial held in Jayapura

R.K. Nugroho, The Jakarta Post, Jayapura

Irian Jaya Governor Jaap Salossa demanded on Tuesday that the trial for the killers of Papuan separatist leader Theys Hiyo Eluay be held in the province's capital of Jayapura.

The governor made the request during a meeting with three members of a government-approved team investigating November's slaying of Theys, the leader of the rebel Papua Presidium Council (PDP) in Jayapura.

Salossa did not specify the reasons for his request.

Koesparmono Irsan, who chairs the team, countered that the venue of the
trial
for Theys' murderers would be decided after it was clear whether the
case was
a common crime, or a human rights atrocity.

"If it is a human rights violation, the trial will be staged in Jakarta because the case should be dealt with by ad-hoc judges and prosecutors," Koesparmono said.

During the meeting with the governor, koesparmono, a retired general, was accompanied by two other team members, Dr. Amarsing and Rev. Erary, a local Papuan leader.

On the second day of their visit, the three team members also met with Papuan provincial legislative council speaker Jhon Ibo at his office in Jayapura.

The visit by the team, called the National Investigation Commission
(KPN),
was put together for a preliminary investigation into the mysterious
death of
Theys.

However, Koesparmono said that the meetings with Salossa and Ibo were not part of the investigation, as the team just wanted to inform them about the team's arrival, its membership, and the mechanism of the inquiry.

The team was scheduled to return to Jakarta on Wednesday after gathering preliminary information from relevant authorities in Jayapura for three days, he added.

The information included the dossiers of potential suspects and witnesses provided by the provincial police and military.

Meanwhile, Theys' widow, Yaneke Ohee and her son Boy Eluay told, The Jakarta Post that they were ready to testify before the latest government-approved team -- provided that it manages to uncover the truth about the murder case.

"With this team, we hope the real killers and their motives will be known," Yaneke said.

Boy said that he is prepared to be an eyewitness should he be summoned by the government's team.

The latest statements by Theys' family were surprising to many Papuans, as they were rumored to have rejected the KPN, which was established by President Megawati Soekarnoputri on Feb. 5.

However, Yaneke admitted that she and her family had actually been opposed to the investigations because there have been at least five such teams looking into the case, but none have been successful.

"What we want is a credible team -- which includes foreigners -- so we will no longer need to question the results," she added.

Theys was found dead in his car on Nov. 11, the day he was seen kidnapped by assailants. The abduction took place while he was on his way home from the celebration of the Heroes Day at the Army's Kopassus elite force in Jayapura.

Kopassus troops have been accused of involvement in the murder. It has been thought that this prompted the Indonesian Military to set up its own team to study the case.

 

Last Update:  03/02/02 03:02:41 AM

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004