Freddy Numberi: Masyarakat Dunia Menunggu Hasil Penyelidikan 

Jakarta, Duta Besar Indonesia untuk Italia, Malta, dan Albania Laksamana Madya (Pur) Freddy Numberi menegaskan bahwa hingga kini masyarakat dunia, khususnya masyarakat Eropa, masih tetap menunggu dengan cermat hasil pengungkapan kasus Ketua Umum Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay yang meninggal setelah sebelumnya diculik pada tanggal 10 November tahun lalu. 

"Hal itulah yang menjadi pertanyaan pertama setiap Duta Besar negara lain yang saya temui baik dalam acara resmi atau dalam pertemuan informal," tutur Freddy yang ditemui Kompas beberapa jam sebelum kembali ke Italia, Sabtu (20/4). 

Untuk itulah, pemerintah harus secepatnya mengungkapkan secara terbuka apa yang menjadi motivasi dari pembunuhan Theys. "Dan, jangan lupa justru mereka, orang luar itu, sudah memiliki data yang akurat tentang latar belakang kasus Theys ini. Makanya kalau tidak serius malah kita (bangsa Indonesia- Red) yang dilecehkan," tegasnya. 

Di samping hilang muka, penyelesaian kasus Theys yang berlarut-larut berikut penyelesaian berbagai persoalan dalam negeri, khususnya yang berhubungan dengan penegakan peradilan, juga memberi pengaruh negatif khususnya kepada sektor ekonomi. "Warga dunia juga tengah melihat secara saksama sejauh mana kualitas hakim dan jaksa kita." 

Selain masyarakat dunia, tambahnya, orang Papua sendiri juga sudah empat bulan ini menunggu pemerintah mengungkap latar belakang kasus kematian Theys. "Untuk itulah pemerintah sebaiknya mempercepat pengungkapan kasus ini, karena kalau mengulur-ulur waktu lagi justru akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat Papua terhadap pemerintah. Tentu hal ini tidak kita inginkan," kata mantan Komandan Pangkalan TNI AL Jayapura itu. 

Lebih-lebih, tambahnya, pembunuhan Theys ini kan masuk kategori pelanggaran HAM. Itu sebabnya mata masyarakat dunia juga selalu mengikuti setiap perkembangan kasus Theys. Bahkan, kadang mereka juga membandingkan dengan kasus Slobodan Milosevic yang hanya diselesaikan dalam waktu dua bulan saja. 

Jangan mundur 
Menyinggung tentang otonomi daerah, menurut Freddy yang juga mantan Gubernur Papua itu, dunia Barat menanggapinya dengan positif. "Karena, menurut mereka hanya dengan cara itu pembangunan yang dilakukan bisa langsung dirasakan semua masyarakat. Malah kalau mundur, maka akan dipersoalkan kehendak pemerintah menggulirkan demokrasi." 

Sebab, keuntungan bentuk federal atau otonomi itu juga sudah dirasakan lebih dulu oleh mereka. "Untuk itulah pemerintah harus terus mendorong otonomi menjadi lebih sehat. Salah satu cara dengan menganjurkan agar setiap investor yang akan masuk ke suatu daerah diwajibkan untuk membuat kantor pusat di daerah bersangkutan. Dengan demikian, betul-betul masyarakat setempat bisa menikmati hasil yang diperoleh dari kehadiran investor tersebut. Tentunya dengan tetap mengingatkan apa yang menjadi kewajiban daerah kepada provinsi maupun ke pusat." 

Jangan seperti sekarang, otonomi sudah jalan, tetapi sebagian besar kantor pusat investor masih berada di Jakarta, demikian Duta Besar Indonesia untuk Italia, Malta, dan Albania. (nic-kcm)