Kamis, 23 Mei 2002, 14:32 WIB

Negara Lain Wajib Hormati Kedaulatan Indonesia

Laporan : Glori K. Wadrianto

Jakarta, KCM

Negara-negara lain wajib menghormati kedaulatan Indonesia berkenaan dengan langkah-langkah penyelesaian konflik domestik seperti terjadi di Maluku, ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono.

Demikian hal itu diutarakan Bambang Yudhoyono yang ditemui usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (23/5). 


Penilaian Bambang Yudhoyono ini disampaikannya menyusul adanya rekomendasi parlemen Eropa yang mendesak pemerintah Indonesia mengunang pelapor khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa guna menyelidiki kasus-kasus penyiksaan warga sipil oleh Tentara Nasional Indonesia di Aceh dan Papua serta Maluku. Resolusi itu sendiri, seperti diketahui ditandatangani oleh 13 anggota parlemen Eropa, Selasa (21/5) sore waktu setempat. 

Kendati demikian, dijelaskan Bambang Yudhoyono, pemerintah Indonesia belum menerima secara resmi rekomendasi dimaksud. Tapi, selama rekomendasi tersebut untuk memberikan atensi dan kontribusi pada kerja sama teknis dan kemanusiaan, pemerintah Indonesia akan menyambut baik. 

"Tetapi, tentunya, kalau sudah mendikte langkah-langkah politik atau mendikte kebijakan-kebijakan politik, mestinya menjadi kurang tepat," ujarnya.

Menko Polkam, lalu, mengaku menolak untuk memberikan penilaian terlalu cepat terhadap rekomendasi tersebut. Alasannya, seperti disebutkannya, pemerintah Indonesia belum menerima rekomendasi itu. 

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Presiden Hamzah Haz pun menilai rekomendasi parlemen Eropa tersebut belum tepat waktu. Karena, pemerintah Indonesia sendiri telah merekomendasikan terbentuknya tim investigasi independen. 

"Saya kira belum waktunya itu. Karena, kita sudah membentuk tim investigasi, yakin kita saja," tegas Hamzah Haz. 

Kembali ke Menko Polkam, menyangkut tim investigasi yang dibentuk pemerintah Indonesia itu, ia memaparkan hal itu merupakan upaya yang telah dilakukan untuk menemukan fakta guna menuntaskan kasus-kasus yang terjadi di daerah konflik selama ini. Utamanya, di Maluku. 

"Oleh karena itu, kami akan mempelajari rekomendasinya seperti apa. Tapi, satu yang jelas, permasalahan Maluku ini betul-betul permasalahan domestik yang baiknya negara lain juga menghormati kedaulatan Indonesia," tegas Bambang Yudhoyono. (prim)

http://www.kompas.com/utama/news/0205/23/033313.htm