KONTAK PEMBACA: Penolakan Pemekaran Papua Adalah Rekayasa PDP

Sinar Harapan, 23 Januari, 2004

Redaksi Yth,

Masalah separatisme merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia di masa mendatang, oeh karena itu mengharapkan kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu memertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu bibit-bibit ancaman separatis telah nampak jelas di hadapan kita, bibit separatisme tersebut selain Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pihak asing sebagai pendukungnya dengan mengendarai organisasi Presidium Dewan Papua (PDP).
Salah satu kegiatan dari dari PDP yang menonjol adalah mengkampanyekan pemekaran provinsi Papua, dengan alasan jika Papua di pecah menjadi beberapa provinsi maka hal itu bertentangan dengan UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dan memecah belah masyarakat Papua.

Alasan yang sering dikemukaan petinggi-petinggi PDP tersebut terasa sangat mengada ada dan menyesatkan bagi masyarakat, sebab pemekaran provinsi tersebut adalah murni aspirasi masyarakat Papua yang telah muncul dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Papua sejak masa pemerintahan Pak Harto tahun 1980-an.

Namun pada masa itu, pemerintah belum bisa memekarkan provinsi Papua dengan berbagai pertimbangan, antara lain adalah masalah jumlah penduduk dan penyebarannya yang tidak merata, sebagai syarat terbentuknya suatu provinsi baru.

Oleh karena itu, penolakan pemekarkan provinsi Papua hingga saat ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam PDP dan faksi pendukungnya, sementara sebagian besar masyarakat Papua mendukungnya. Dengan alasan, bahwa kondisi Papua saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan masa tahun 1980 an, di mana jumlah penduduk dan penyebarannya sudah merata, ditambah sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan roda pemerintahan daerah sangat memadai, sehingga masyarakat di Papua mendukung rencana pemerintah untuk memekarkan provinsi Papua untuk memperlancar pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sendiri.
Melihat kondisi saat ini, dimana selama ini masyarakat sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan, maka sudah saatnya seluruh komponen masyarakat di Papua menyadari, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua hanya bisa terjadi apabila provinsi Papua dimekarkan. Dengan demikian seluruh elemen masyarakat di pelosok daerah akan mendapat kesempatan untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya, sehingga hasil pembangunan yang dicapai akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Papua.

Dengan adanya pemekaran provinsi Papua tersebut dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua, maka bibit-bibit separatisme akan dapat diatasi, karena pemekaran adalah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Otsus Papua yang mengamanatkan desentaralisasi kekuasaan dan pembangunan kepada daerah-daerah hingga ke tingkat Kabupaten. Dengan adanya penolakan pemekaran, berarti menolak Otsus Papua yang mana keberadaan Otsus tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Masalah separatisme tidak terlepas dari adanya ketidakpuasan atau ketimpangan ekonomi dan pembangunan antara daerah. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua, maka akan dapat mengikis pemikiran kelompok-kelompok yang pro kemerdekaan, sehingga masalah separatisme dengan sendirinya akan sirna dari bumi Papua. Dengan demikian persatuan dan kesatuan masyarakat akan tetap terjamin.

Oleh karena itu adanya keraguan dari pihak PDP bahwa pemekaran adalah untuk memecah belah masyarakat Papua sangatlah tidak rasional, karena bercermin dari provinsi lain yang telah dimekarkan terbukti mengalami kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang pembangunan dan masyarakatnya semakin sejahtera. Untuk itu masyarakat Papua harus menyadari bahwa sepak terjang PDP terbukti semakin menyengsarakan masyarakat Papua.

Jimy Obey
Di Papua


Copyright © Sinar Harapan 2003