POLITIK OTONOMI DAN REGIONAL 

Oleh Moses Werror

Politik otonomi khusus dan kestabilitas kawasan(regional) adalah tjara baru jang dipakai oleh negara2 kolonial dan negara2 industri untuk melandjutakan pendjadjahannja terhadap ummat manusia dan mengambil untung dari kekayaan bangsa pribumi. Kami berulang-ulang kalih menjatakan bahwa kolonialisme tidak akan habis dimusnakan atau hapus dari muka bumi ini karena itu adalah hidup dari negara2 industri djadi tetap kolonialisme tsb akan timbul dengan tjara2 lain untuk kepentingan ekonomi dari negara2 industri tsb jaitu: " Otonomi khusus untuk daerah2 dan bangsa pribumi jang masih diperkosa hak2nja dan didjadjah oleh negara2 lain.

Untuk memperkuatkan kerdja sama jang baik dibentuk organisasi2 kawasan seperti Asian, Pacific Islands Forum dan APEX dllnja. Negara2 kolonial tsb dengan bermatjam-matjam tjara masuk kedalam organisasi kawasan dengan dali2 bermatjam-matjam untuk memperkuatkan posisinja dalam organisasi kawasan tsb. Di kawasan Asia dan Pasifik Selatan jang memainkan peranaan ini adalah Australia , New Zealand dan Indonesia.

Didalam dua konferensi dari Komiti Dekolonisasi PBB di Port Moresby Papua New Guinea telah dibitjarakan dan diresolusikan putusan jang sangat baik untuk memberikan kesempatan bagi daerah2 dan bangsa pribumi untuk memilih(1) merdeka penuh dan berpemerintahan sendiri(2) merdeka berasosiasi dengan negara jang berkuasa didaerah itu(3) merdeka berasosiasi dengan negara merdeka didaerah itu(3) tinggal didalam negara berkuasa itu dengan mendapat hak2 khusus Otonomi. Sudah diresolusikan di PBB dan diterima sebagai satu putusan untuk menolong bangsa2 pribumi jang berada dibawah kekuasan pemerintah2 Kolonial termasuk Indonesia.

Otonomi khusus adalah perintis djalan untuk satu stabilisasi kawasan atau Regional stability. Menurut rentjana Komiti Dekolonisasi PBB masa tugasnja harus berakhir pada akhir tahun 2000 tetapi mendjadi persoalan karena masih banjak daerah2 bangsa pribumi banjaknja di kawasan Pasifik Selatan ini sehingga sudah tiga kali diadakan konferensi Komiti DPBB dua kali di Port Moresby Papua New Guinea tahun 1993/1997dan satu kali di Nadi Fiji 1998.

Satu kenjataan mengenai politik stabilitas kawasan sekarang ditjoba di kepulauan Bougainvlle oleh Australia, New Zealand dan PNG. Rakyat Boungainville berdjuang untuk lepas dari Papua New Guinea dan merdeka tetapi sampai sekarang belum diakui hak2 rakyat Bougainville malahan dipaksakan dengan otonomi khusus dan perundingan2 masih diadakan sampai sekarang. Pemimpin2 rakyat Bougainville petjah dua, pro merdeka penuh dan pro otonomi khusus. Banjak rakyat tewas dalam perang dengan pasukan2 Papua New Guinea sampai masuknja Sunline tentara sewaan dari Inggris/Afrika ada anggotanja disewa pada waktu peristiwa sandra Wapenduma Papua Barat.

Sehingga karena kepentingan kestabilitas kawasan maka Australia dan New Zealand serta negara2 Spearhead Melanesia mengirim pasukan2nja untuk mendjaga sekuriti Pasukan mini PBB di Pasifik Selatan menolong mendjaga keamanan dan New Zealand dan Australia membantu menjediakan fasilitas2 untuk perundingan dan itu sangat berhasil dengan penetapan2 dan keputusan2 untuk dasar penjelesaian persoalan Bougainville demi kestabilsasi kawasan dan keutuhan negara Papua New Guinea.

Politik kepentingan stabilisasi kawasan ini sekarang djuga dimainkan di Timor Timur oleh Australia-Indonesia memakai PBB, Pemerintah Australia mengandjurkan kepada Presiden Habibie supaya berikan otonomi khusus 10 tahun untuk Timor Lalose dan sesudah itu baru diadakan referandum tetapi Presiden Habibie tolak karena terlalu pertjaja kepada intelegens RI bahwa kalau adakan referandum pasti rakyat Timor-Timur pilih tetap dengan NKRI maka Presiden Habibie mengaku adakan referandum dan hasilnja lepas dari NKRI. Nanti besok Timor Lalose berpemerintah sendiri itu sangat sulit menghadap pasukan2 militia asal bangsa Timor Lalose sendiri jang mau tetap dengan NKRI sekarang masih berada di Timur Indonesia. Buktinja Ramos Horta jang sangat kuatir dapat dibatja dalam wawantjaranja dengan wartawan2 jang sering katakan dengan memaksakan Pemimpin2 dan rakyat Papua untuk terima otonomi khusus dari Presiden Wahid-Megawati, katanja terima daun olive jang diberikan oleh Wahid jaitu otonomi nanti dikemudian hari baru pikir merdeka. Koh djadi kenapa dia tolak otonomi jang dikasih oleh Presiden habibie? Untung PBB djadi bisa Timor Lalose bisa merdeka kalau tidak Ramos Horta mendjadi Gubernur TimTim dibawah NKRI. Usaha dia untuk ambil hati Jakarta itu bisa tetapi jang akan menentukan adalah pasukan2 militiaTimor Lalose jang mau tetap diNKRI masih ada aktip di Atambue dan Indonesia seluruhnja.

Papua. Tawaran paksaan otonomi khusus Wahid-Megawati jang sekarang didjalankan atau dipaksakan terhadap Bangsa Papua seperti tahun 1969 dipaksakan Bangsa Papua dengan todongan sendjata ABRI untuk terima tetap di NKRI, sekarang djuga dipraktekan itu dengan paksaan untuk bangsa 

Papua terima otonomi khusus.

Jakarta-Canberra-Wellington-POM ada pakai pemimpin2 Papua untuk memaksakan Bangsa Papua terima otonomi khusus ala Boungainville dan untuk menghasilkan politik stabilitas kawasan. Bukti2nja Wahid idzinkan Bendera Bintang Pagi berkibar disampaing bendera RI sebagai simbul kebudajaan djadi akan sama dengan perlakuan Australia terhadap bendera Abroginal di Australian dan bendera Maori di New Zealand, Otonomi khusus seperti di Bougainvile. Pernjataan Menteri Luar Negeri New Zealand setelah bertemu dengan delegasi Presidium Dewan Papua katanja pemerintah New Zealand akan menolong mempersiapkan satu pertemuaan antara pemimpin2 bangsa pribumi Papua dengan pemerintah Indonesia.
Ini terang dengan kundjungan Menteri Luar Negeri RI di Canberra untuk mempersiapkan kundjungan presiden Wahid. Pernjataan politik Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer berulang-ulang menjatakan sikap pemerintah Australia Irian Jaya adalah bagian mutlak dari NKRI maka dengan demikian katanja penting supaya masalah Irian Jaya diselesaikan setjara damai dengan dialok2 dari pada memakai tangan besi. Politik Bougainville dengan tjara2nja sedang disiapkan agar untuk Howard-Wahid tanda tangani dan didjalankan di tanah Papua.

Perkembangan politik sekarang di Jakarta-Jayapura. Golongan Pdt Philp Erari. Machael Manufandu, Morin, Degey akan mendjadi Komisi Otonomi khusus membitjarakan soal2 otonomi dengan pemerintah pusat Jakarta dan pemernitah daerah Jayapura, mereka ini dianggap berpolitik moderat dari pada Gubernur Salosa dllnja. Mereka minta Presiden Wahid agar membebaskan tahanan2 termasuk 5 anggota Presidium Dewan Papua. Nama Papua untuk propensi-Propensi Papua dan rakyat Papua. Jang mereka rupa mungkin soal bendera Bintang Pagi. Pertanja apakah Komisi Otonomi itu akan dilibatkan anggota2 Presidium Dewan Papua kata meraka itu nanti sekarang kami berempat sendiri dengan pemernitah daerah. Menurut Presiden Wahid bahwa sudah diberikan instruksi kepada Panglima Kepolisian untuk membebaskan para tahanan Desember1,2000 tetapi anehnja belum djuga didjalankan, djadi mungkin sebelum Presiden kundjungi Papua mereka akan dibebaskan? Atau dengan tjara sembungi dipindahkan ke Jakarta nanti kita lihat perkembangannja.

Presidium Dewan Papua tidak lagi dipertjajai oleh Rakyat Papua dan pemerintah Wahid-Megawati, sudah ada andjuran2 supaya badan baru dibentuk mengambil alih kedudukan Presidium Dewan Papua. Maka golongan 4 Erari untuk otonomi dan mungkin wakil2 daerah ganti anggota2 Presidium Dewan Papua akan dipilih dan kapan dipilih bebas atau didalam pengaruh pemerintah pusat.

Bangsa Papua sudah berdjalan keluar dari NKRI sekarang dipertengahan djalan menudju tanah Papua merdeka penuh. Kita keluar karena sudah pada waktunja. Bangsa Papua berhati baik selama 39 tahun untuk menolong dan menjelamatkan Bangsa Indonesia dari pada pendjadjahan kekuatan komunis Rusia dan China. Kebaikan bangsa Papua itu dibalaskan dengan ABRI/TNI/POLRI membangkaikan manusia2 Papua jang tidak bersalah sama sekali, perkosaan dan pembunuhan dari kekedjaman TNI/POLRI ini masih berlaku didjaman reformasi-demokrasi ala Wahid-Megawati sehingga dalam KongresPapua-II telah diputuskan dalam resolusi Kongres Papua-II Juni 4,2000 melepaskan diri dari NKRI(Tanah Papua dan Bangsa Papua lepaskan diri dari lingkingan NKRI). Sudah tjukup banjak orang Papua sudah mati untuk perdjuangan tanah Papua merdeka maka kami minta dengan segala hormat kepada semua Pemimpin2 Papua, Presidium Dewan Papua, Organisasi2 massa, Kristen, Islam, Wanita, Pemudi/Pemuda dan TPN,OPM serta rakyat djelata seluruhnja di tanah Papua. Kami mohon dengan tegas semua TOLAK OTONOMI KHUSUS tawaran Wahid-Megawati karena otonomi itu hanja diberikan untuk Orang2 Pendatang bukan Orang Papua. Siapa orang Papua dari Pemimpin kebawah ke rakyat djelata jang mau terima Otonomi Khusus, kami minta supaya rakyat Papua suruh mereka tinggalkan tanah Papua dan berangkat ke Indonesia.

Pemimpin dan anggota2 Presidium Dewan Papua telah memproklamasikan bahwa MERDEKA ADALAH HARGA MATI. Dan putusan Kongres Papua-II tegas menjatakan keluar dari NKRI djadi tidak boleh terima Otonomi Khusus ala Wahid-Megawati regim.

Perhatian mengenai bahajanja politik Otonomi dan stabilitas Kawasan ini adalah politik tjara baru jang didjalankan oleh pemerintah2 kolonial dan industri termasuk Indonesia. Kalau bangsa Papua terima Otonomi khusus itu adalah kematian bagi ras Melanesia di tanah Papua. Otonomi bukan untuk orang Papua tetapi untuk orang Pendatang dan Indonesia dengan kontjoh2 negara2 industri. 

Apabila Pemimpin2 Papua terima Otonomi khusus seperti politik otonomi khusus jang sekarang dipaksakan terhadap rakyat Bougainville di PNG, kalau Pemimpin2 Papua dan bangsa Papua tidak berhati-hati maka kita akan masuk kedalam perangkap otonomi dan stabilitas Kawasan dengan sendirinja Bangsa Papua akan musnah, mendjadi budak dan miskin di tanah air sendiri. Satu dosa jang paling besar dan tidak diampuni oleh pahlawan2 perang kemerdekaan tanah Papua jang telah gugur dibunuh oleh pemerintah kolonial-militaris Indonesia ABRI/TNI/POLRI.

KETEGASAN SIKAP

Tolak Otonomi Khusus dan tuntut Wahid-Megawati mengakui Desember 1,1961 dan mulai transisi pemerintahan tahun 2001 dan merdeka penuh sebelum tahun 2005. Supaya pemerintah Wahid-Megawati bantu mendirikan negara Papua. Apabila permintaan ini ditolak maka tanah Papua
minta negara2 lain untuk menginternasionalisasikan tanah Papua untuk satu dua tahun supaya Pemimpin2 Papua menjusun tjara sistim pemerintah jang berdasarkan asas2 demokrasi, pengertian, penghargaan,djudjur dan takut kepada Tuhan Allah.

ANDJURAN

Keterangan tambahan. Diwaktu transisi dibawah Komiti internasional/PBB supaya diadakan kongres Papua Merdeka, Anggota2 Senat dipilih, Pemerintah semertara beranggotakan wakil2 rakyat dari daerah menduduki Kabinet menteri2 pemerintahan transisi. Komiti persiapan draft konsistusi dan peraturan2 atau perundangan2 kenegaran dan supaya tata tjara Pemilihan Umum bagi Presiden dan Wakil Presiden dan peraturan2 harus selesai dan ditetapkan oleh Senat Papua Merdeka sebelum akhir tahun 2004.

Kepada para sardjana2 kaum Tjendekiawan Papua supaya mempersiapkan konsep2 mengenai sistim pemerintah atau negara dengan tjontoh Amerika Serikat, Inggris atau Belada. Mata uang untuk tanah Papua kami minta supaya Dollar Amerika karema Amerika adalah negara jang paling kaya dan berkuasa sekarang. 

Selesai