|
1. Segel - X1414 viii
2. Persembahan ix
3. Ucapan Terimakasih x
4. Sekapur Sirih dari Penulis xi
5. Pendahuluan xiv
6. Kerangka Pemikiran Buku II xix
7. Daftar Tabel xviii
8. Daftar Bagan xviii
9. Daftar Isi xix
BAB-V:
OTONOMI (KHUSUS) DAN POLITIK OTONOMISASI
PASAL TIGABELAS: OTSUS MENURUT RETORIKA (POLITIK) 5
13.1 ARTI OTONOMI (KHUSUS) 5
13.2 WACANA PEMBANGUNAN SEBAGAI PERTUMBUHAN, KEMAJUAN DAN
MODERNISASI 13
PASAL EMPATBELAS: OTSUS MENURUT REAL-POLITIK 19
14.1 PEMBANGUNAN MENURUT PENGALAMAN DI INDONESIA 19
14.2 ARTI POSITIF DAN ARTI NEGATIF DARI OTSUS 22
14.3 TIGA WACANA DALAM POLITISASI OTSUS 34
PASAL LIMABELAS: BEBERAPA JENIS DAN ISTILAH DALAM POLITIK
OTONOMISASI 44
15.1 JENIS OTONOMI DALAM POLITIK OTONOMISASI 44
15.2 BEBERAPA ISTILAH YANG BISA DISALAH MENGERTI DALAM
KONTEKS POLITIK OTONOMISASI 49
15.3 PERBEDAAN NATION DAN STATE DALAM KONTEKS POLITIK OTONOMISASI
53
PASAL ENAMBELAS: POLITIK OTONOMISASI DALAM PERSPEKTIF
TEORI TIGA-G 56
16.1 CATATAN PEMBUKA 56
16.1 SEKEDAR MENGINGAT KEMBALI 57
16.2 TEORI TIGA-G DALAM KOLONIALISME, IMPERIALISME & OTONOMISASI?
58
BAB VI:
KLEIM BAHWA OTSUS UNTUK MEMBANGUN PAPUA BARAT: APA BETUL?
67
PASAL TUJUHBELAS: MENGUKUR HASIL PEMBANGUNAN 68
17.1 KEKAYAAN RATA-RATA SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
68
17.2 HASIL PEMBANGUNAN YANG MERATA SEBAGAI TOLOK UKUR 69
17.3 PENINGKATAN KUALITAS (MUTU) HIDUP SEBAGAI HASIL PEMBANGUNAN
72
17.4 TOLOK UKUR KEMAJUAN LEWAT SUSTAINABLE DEVELOPMENT
74
Pasal Delapanbelas: Otsus dalam Motto: "Membangun
Indonesia yang Adil dan Makmus!" 78
18.1 UKURAN MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL: SEBUAH PLURALIST
DILEMMA? 79
18.2 UKURAN "MASYARAKAT INDONESIA YANG MAKMUR"?
82
18.3 PADAHAL, "PEMBANGUNAN ITU RELATIF, TAK PERNAH
ADA UJUNG - PANGKALNYA. DAN KALAUPUN ADA, ITU TIDAK BERTUJUAN
MENGUNTUNGKAN DUNIA KETIGA." 88
PASAL SEMBILANBELAS: PEMBANGUNAN DI TIGA DUNIA DAN PEMBANGUNAN
DI DUNIA KETIG 104
19.1 CATATAN PEMBUKA: KRISIS DALAM PEMBANGUNAN (ANTARA
TEORI DAN FAKTA) 104
19.2 NEGARA DALAM PEMBANGUNAN: SEBUAH SOLUSI ATAU MASALAH?
105
19.3 PEMBANGUNAN DI TIGA DUNIA 109
19.4 PEMBANGUNAN DI DUNIA KETIGA 119
PASAL DUAPULUH: APAKAH PEMBANGUNAN MEMANG SEDANG TERJADI
DI DUNIA KETIGA? 128
20.1 PEMBUKA 128
20.2 RINGKASAN ARGUMEN TED TRAINER 129
BAB VII:
KLEIM BAHWA OTSUS UNTUK MEMBANGUN MELINDUNGI DAN MEMAJUKAN
DEMOKRASI, HAM, DAN SUPREMASI HUKUM: APAKAH BENAR?
PASAL DUAPULUH SATU: REALITAS DEMOKRASI DALAM POLITIK OTONOMISASI
NKRI DI PAPUA BARAT 141
21.1 DEFINISI DEMOKRASI 141
21.2 EMPAT KUNCI DEMOKRASI 144
21.3 NILAI-NILAI FUNDAMENTAL DALAM DEMOKRASI 145
21.4 LEMBAGA-LEMBAGA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI
150
21.5 DEMOKRASI MENURUT DEKLARASI UMUM PBB TENTANG DEMOKRASI
152
21.6 UNSUR-UNSUR PENTING DALAM BERDEMOKRASI 154
PASAL DUAPULUH DUA: HAK ASASI MANUSIA DALAM POLITIK OTONOMISASI
NKRI DI PAPUA BARAT 158
22.1 DEFINISI DAN DASAR HAK ASASI MANUSIA 158
22.2 KARAKTERISTIK HAM 161
22.3 ULASAN SEPUTAR PIAGAM HAM PBB 163
22.4 TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAM 164
22.5 HAK SIPIL, POLITIK, EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA 167
PASAL DUAPULUH TIGA: FAKTA SUPREMASI HUKUM DALAM POLITIK
OTONOMISASI NKDI DI PAPUA BARAT 176
23.1 ARTI HUKUM SECARA SEDERHANA 176
23.2 JENIS-JENIS LAPANGAN HUKUM 177
23.3 HIERARKI HUKUM 179
23.4 FUNGSI, ASAS DAN TUGAS HUKUM 183
23.5 OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI SISTEM HUKUM 184
23.6 UU OTSUS VS. UU PEMDA DAN INPRES TENTANG PEMEKARAN:
MANA YANG LEBIH TINGGI DALAM HIERARKI HUKUM? 188
BAB – 0:
RANGKUMAN & ANALISIS
PASAL KOSONG SATU: RANGKUMAN-RANGKUMAN
PASAL KOSONG DUA: ANALISIS KRITIS
PASAL KOSONG TIGA: PERTANYAAN-PERTANYAAN RENUNGAN
CATATAN KAKI DAN REFERENSI: 332
BUKU-BUKU TERBITAN watchPAPUA AND ASSOCIATES |
