Ada yang Ingin Ganggu Otonomi Khusus Papua

Jakarta, Ada kelompok tertentu dalam masyarakat Papua, baik yang berada di Papua maupun di Jakarta, ingin mengganggu pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Mereka tidak menghendaki adanya pemberian wewenang dan kekuasaan yang luas kepada rakyat maupun pemerintah Provinsi Papua.

Hal tersebut dikemukakan Ketua dan Sekretaris Forum Sabang Merauke (Forsam) Wolas Krenak dan Frans Maniagasi dalam keterangannya di Jakarta kemarin. Keterangan itu berkaitan dengan rencana kunjungan 200 kepala suku Papua yang dijadwalkan akan diterima Presiden Megawati Soekarnoputri pagi ini di Istana Negara.

Kelompok tersebut, kata Frans, telah merancang, merekayasa, dan memobilisasi kelompok masyarakat Papua yang masih lugu, untuk tujuan-tujuan politis. Rakyat Papua, katanya, dijadikan komoditas bahkan tameng dalam rangka mewujudkan konspirasi politik untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya.

Forsam menilai, wisata kepala-kepala suku Papua ke Jakarta tersebut tidak mengindahkan prosedur, etika, dan tata cara yang biasa. Umumnya, kata Frans, masyarakat yang hendak bertemu Presiden memberi tahu rencananya kepada gubernur setempat atau setidak-tidaknya berpamitan.

"Ternyata tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan secara resmi Gubernur Papua Salossa, ada 200 kepala suku Papua berangkat ke Jakarta hendak bertemu Presiden Megawati Soekarnoputri. Ini memprihatikan," katanya.

Diakui, setiap rakyat Indonesia mempunyai hak untuk bertemu dengan presidennya. Tapi proses dan mekanisme pertemuan tersebut, apalagi menyangkut tokoh-tokoh masyarakat dari daerah, maka prosedur dalam tatanan kehidupan bernegara dan berpemerintahan patut ditegakkan. "Keteledoran itulah yang patut disesalkan," kata Frans.

Menurut Wolas maupun Frans, kondisi sosial kemasyarakatan dan keamanan di Papua saat ini sangat baik dan kondusif. Situasi ini jangan sampai terusik oleh hal-hal yang sensitif bagi masyarakat Papua, seperti wisata politik 200 kepala suku Papua.

Forsam meminta supaya praktik-praktik lama yang memobilisasi tokoh-tokoh masyarakat Papua agar dihentikan. "Rakyat Papua jangan lagi dieksploitasi untuk kepentingan politik sesaat. Sedangkan kepada tokoh-tokoh Papua kami minta jangan mudah diperdaya individu-individu untuk kepentingan mereka," kata Frans lagi.

Sudah waktunya, kata Frans, semua elemen di Papua menyatukan visi, misi, dan langkah bersama dalam rangka memberdayakan masyarakat Papua sehingga masyarakat mengetahui hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara yang selama ini telah mengalami banyak penderitaan.

Seperti diketahui, Papua masih penuh dengan konflik. Kasus terakhir yang pecah di Papua adalah pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Eluay. Kasus tersebut membuat pemerintah membentuk Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang dipimpin Koesparmono Irsan untuk mengusut insiden tersebut. (Den/N-2-media)
http://www.infopapua.com/papua/0302/0910.html