Educating the World, for a Free & Independent Confederated Tribal-States of West Papua

 

Saturday, June 01, 2002 09:07:18 PM

Sucofindo Bekerjasama dengan Pemda Papua Kontrol Pencurian Ikan

TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Sucofindo bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Papua untuk mengontrol penangkapan ikan di laut untuk mencegah pencurian ikan. “Mengingat hasil ekspor ikan kita banyak sekali yang tidak terpantau, entah itu dicuri atau dengan duplikasi izin yang tidak benar maka kita coba merumuskan suatu konsep pengawasan terhadap pencurian ikan ini,” kata Presiden Direktur Sucofindo Didie B. Tedjosumirat kepada Tempo News Room di Jakarta, Jumat (31/5) malam. 

Metode atau cara yang akan digunakan, jelas Didie, adalah dengan Vessel Monitoring System (VMS). Metode ini mengontrol kapal-kapal penangkap ikan diatas 30 GT (gross ton) yang sedang melakukan penangkapan di perairan di Indonesia. “Tentunya masing-masing kapal tersebut dilengkapi dengan transfonder sehingga keberadaannya dapat kita pantau,” ujar dia. 

Memang metode ini masih mempunyai kelemahan, yaitu hanya kapal-kapal yang dilengkapi dengan transfonder saja yang mampu dipantau. “Namun yang kita harapkan adalah pasti akan ada kontrol dari kapal-kapal yang sudah mempunyai transfonder dan mereka pasti akan melaporkan jika ada kapal pencuri ikan,” jelas Didie. 

Program yang rencananya akan dibiayai dari pinjaman dari Perancis ini, menurut Didie, seharusnya bisa dijalankan pada 2003 mengingat teknologi ini sebetulnya bukanlah teknologi baru. “Namun sampai saat ini karena adanya kendala dari pemerintah untuk menentukan teknologi yang akan dipakai,” ujarnya. 

Selain kendala yang sifatnya teknis, sebenarnya ada satu lagi kendala yang cukup berarti, yaitu dari segi hukum. “Karena pemakaian transfonder pada setiap kapal tangkap kan butuh undang-undang yang mengaturnya,” papar Didie. 

Pemakaian transfonder ini, menurut Didie, tentunya butuh tarif, pengadaan barang dan sebagainya. Jadi tentu saja perlu persetujuan DPR untuk membuat peraturannya. 

Sistem ini sebetulnya juga tidak terlalu mahal karena pemerintah hanya tinggak menyediakan infrastrukturnya saja. “Kami perkirakan untuk membangun infrastruktur ini menelan biaya sekitar Rp 300 miliar,” tutur Didie. Tapi sistem ini tentunya, harus didukung dengan transfonder di masing-masing kapal. 

Pelaksanaan program ini juga harus melibatkan aparat keamanan. . “Kami hanya bertugas memantau saja. Untuk law enforcementnya tetap aparat keamanan yang melakukannya,” ujarnya. 

Selain kerjasama mengenai pemantauan pencurian ikan, Sucofindo juga bekerjasama dengan Pemda Papua merumuskan konsep untuk mengontrol pengawasan terhadap ekspoloitasi sumberdaya alam. “Sektor-sektor yang kita tangani adalah sektor perikanan, kehutanan dan pertambangan,” katanya. 

Pengawasan yang akan dilakukan nanti seperti pengawasan terhadap illegal logging, penebangan hutan oleh industri pertambangan dan pencurian ikan. Program ini akan berlangsung berkesinambungan dan terpadu. “Namun kita masih belum menemukan metode yang akan dipakai,” kata Didie. 

Saat ini ada dua alternatif, yaitu dengan teknologi dan dengan manusia. Untuk metode dengan teknologi jelas akan mahal dan lebih murah dengan manusia. “Namun dengan manusia juga masih kita pertimbangkan, makanya kita akan pikirkan lagi yang terbaik,” papar Didie. (Wahyu Mulyono) 
http://www.tempo.co.id/news/2002/6/1/1,1,10,id.html

Important News

Fighting talk as independence movement gambles on action

Foreign Affairs, Defense and Trade Reference Committee on  Australias Relationship with PNG and the island states of Oceania

The right of peoples to self-determination in the prevention of conflicts 

Pemberlakuan Otsus Harus Memberdayakan Putra Papua

issue 344 - April 2002, New Internationalist Magazine's Speial Edition on West Papua, by Chris Richards and Paul Kingsnorth

 
   
Copyright 1999-2001. All rights reserved. Contact: Tribesman-WEBMASTER   Presented by The Diary of OPM