Polda Papua Siap Tangkap Panglima Laskar Jihad

JAKARTA (Media): Kapolda Papua Irjen Made Mangku Pastika mengakui pihaknya telah menerima perintah dari Kapolri agar mengantisipasi masuknya Panglima Laskar Jihad Ahlussunah Wal Jamaah Ustadz Djafar Umar Thalib di seluruh Tanah Air.

"Jajaran Polda Papua siap menangkap Panglima Laskar Jihad karena kehadirannya dapat meresahkan masyarakat, terutama mengembangkan isu berkedok agama. Kalau Umar Thalib masuk, aparat sudah siap menangkap," kata Mangku Pastika usai meletakkan batu pertama pembangunan RS Polda Papua di Jayapura, kemarin.
Kapolda mengakui sampai saat ini belum ada laporan atau isu Panglima Laskar Jihad masuk ke wilayah Papua, namun seluruh Kapolres di Papua sudah diperintahkan untuk mengantisipasi masuknya Djafar Umar Thalib dan pengikutnya.

Di sisi lain, tim pengacara muslim (TPM) menyatakan akan melakukan perlawanan hukum jika Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) Maluku menangkap Djafar Umar Thalib. "Kita akan kejar jika PDS Saleh Latuconsina menangkap Ustadz Djafar, sedikitnya praperadilan," kata Koordinator TPM M Mahendradatta kepada pers di Jakarta, kemarin.

Menurut Mahendradatta, TPM yang merupakan penasihat hukum Djafar memperoleh informasi bahwa PDS Maluku berencana menangkap kliennya itu karena dianggap telah melakukan provokasi saat berceramah pada tabliq akbar di Masjid Al Fatah, Ambon pada 26 April lalu.

Informasi itu juga menyebutkan kasus penyerangan Desa Soya yang menewaskan 12 orang dan pembakaran sebuah gereja terjadi akibat pernyataan 'perang rakyat terhadap RMS' yang dikeluarkan Djafar.

Jika informasi itu benar dan rencana penangkapan terhadap kliennya dilaksanakan, hal itu merupakan tindakan mengada-ada, dan hanya merupakan upaya PDS menutupi kegagalannya menjaga ketertiban di Maluku. "PDS Maluku mau cuci tangan atas kegagalannya, termasuk gagal menahan pengibaran bendera Republik Maluku Selatan pada 25 April lalu," ujar Mahendradatta.

Sementara itu, Dubes Kanada untuk Indonesia Ferry de Kerckhove menjelaskan, masyarakat internasional, khususnya Kanada, menolak permintaan sejumlah kelompok di Ambon untuk mengintervensi ke kawasan bergolak itu guna menyelesaikan persoalan. "Soalnya, kami menilai pemerintah Indonesia masih dapat mengatasi situasi di kawasan tersebut," katanya kepada Media di Jakarta, kemarin.

Menurut Kerckhove, kerusuhan di Ambon merupakan tragedi kemanusiaan yang menelan banyak korban. Karena itu, sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari tragedi yang lebih dalam. "Sudah selayaknya pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas untuk menghentikan penderitaan tersebut," jelasnya.

Tiga tokoh agama kemarin juga menyatakan optimistis masalah Ambon akan terselesaikan. Hal itu dinyatakan Ketua PBNU Hasyim Musadi, Ketua Persatuan Gereja Indonesia Andreas A Yewangoe, dan Ketua Kongres Waligereja Indonesia Kardinal Darmaatmadja, usai menggelar pertemuan dengan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta.

Dikatakan Hasyim, dalam pertemuan itu komunitas agama merasa optimistis ketika mendengar pemaparan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi di Maluku. (HJ/Mhj/MS/CR-7/GI/Ant//Ant/X-5)