Educating the World, for a Free & Independent Confederated Tribal-States of West Papua

 

4

International law and w. papua's right to independence By pwagner@wnec.edu

4 Report from AMP Numbay after Meeting the Deputy Police Commander for Papua.
4 Further Story of the Arrest of Benny Wenda, S.Sos, the Secretary-General and or Chair of the Koteka Tribal Assembly
4 Tim 16 Mei Berhasil Temui Akbar Tandjung Hari ini dijadwalkan ketemu Presiden Megawati
4 International law and w. papua's right to independence By pwagner@wnec.edu
4

Makam Theys Dibakar *Untung ketahuan, sehingga hanya krans bunga yang ludes *Pelaku Masih dalam Penyelidikan

4 Masyarakat Papua Mendesak Pembentukan Komda HAM
4 Presiden: Tak Perlu Ragukan Pemerintah Tuntaskan Kasus Theys
4 TNI Tidak Tolerir Upaya Menggoyang Pemerintah
4 Hubungan Militer Indonesia dan AS Harus Dipulihkan
4 THE CHAIR OF KOTEKA TRIBAL ASSEMBLY (DeMMAK), Benny Wenda IS ARRESTED Peoples' Reaction will soon trigger violence and the International Community Should be Wise NOT to Close Their Eyes on the Ongoing Humanitarian Crises in West Papua
4 Ada Provokator yang Terus Mengacau di Papua
4 Ada Kaitannya dengan Pembunuhan Theys *Awom: Ini pasti ulah provokator untuk kacaukan Papua*Masyarakat Papua Diminta tak Terpancing
Saturday, June 08, 2002 06:23:41 PM

Tim 16 Mei Berhasil Temui Akbar Tandjung 

Hari ini dijadwalkan ketemu Presiden Megawati 

JAYAPURA-Rencana Tim 16 Mei yang 'dikomandani' Ketua DPRD TK I Papua, Drs John Ibo untuk menemui Ketua DPR-RI Ir Akbar Tandjung, berhasil. Dalam pertemuan yang dimulai pukul 11.00 WIB itu, Tim 16 Mei menyampaikan beberapa keputusan DPRD Papua terkait dengan pembunuhan Theys Hiyo Eluay dan pelanggaran HAM lainnya. 

Adapun keputusan DPRD Papua yang dibacakan John Ibo di depan Akbar Tandjung dan Komisi II DPR-RI itu antara lain, pertama, mengenai adanya penolakan secara resmi DPRD Papua tentang rekomendasi dari KPN mengenai kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay dan meminta kepada pemerintah melalui DPR untuk membentuk KPP HAM sejalan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. 

Yang kedua yaitu mengharapkan upaya pemerintah untuk membentuk Komnas HAM daerah khususnya di Papua selain yang ada saat ini di Makassar. 

Ketiga yaitu tentang pemberlakuan Papua sebagai zona damai dan kepada pemerintah agar segera menarik pasukan non organik dari Papua seperti Kopassus dan Brimob yang datang dari luar Papua. Keputusan yang lain yaitu tentang penyelenggaraan dialog nasioanal dan jaminan hak hidup rakyat Papua oleh pemerintah. 

Setelah beberapa keputusan itu disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi mahasiswa yang dibacakan oleh Flippus Suebu. Aspirasi mahasiswa itu pada dasarnya menyatakan bahwa yang diinginkan rakyat Papua adalah kepastian jaminan hidup dan jaminan HAM (supaya tak terjadi pelanggaran HAM). 

Phil Erary yang ikut dalam Tim 16 Mei itu kepada Cenderawasih Pos membenarkan bahwa tim tersebut telah berhasil menghadap Ketua DPR-RI Akbar Tandjung. 

Dikatakan oleh Phil Erary, setelah mendengar semua yang telah disampaikan oleh Tim 16 Mei, Ketua DPR Ir. Akbar Tandjung menyambut secara baik dan menghargai delegasi dari Papua. Dan yang lebih menggembirakan lagi, Akbar Tandjung berjanji segera menghubungi Presiden Megawati untuk mau menemui para delegasi dari Papua ini. 

''Dan saat ini telah ada informasi bahwa besok (Jumat, 7/6) Presiden akan menemui Tim 16 Mei ini tepat pukul 10:00 WIB bertempat di Istana Merdeka,''tuturnya. 

Adapun hal-hal yang akan disampaikan kepada Presiden Megawati adalah hal-hal yang sama seperti yang disampaikan saat bertemu Komnas HAM dan Ketua DPR Ir. Akbar Tandjung dan juga akan mendengar hasil Penyelidikan KPN pada tanggal 29 April sesuai dengan janji Presiden tanggal 1 Mei lalu. 

Terkait dengan hal tersebut, Phil Erary mengharapkan kepada seluruh komponen masyarakat Papua untuk mendukung langkah-langkah yang diambil oleh para delegasi Papua ini sehingga terbangun suatu dialog yang terbuka antara rakyat Papua dengan Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan rekonsiliasi. 

Phil Erary juga menyampaikan banyak terimakasih kepada Presiden yang telah memberi waktu bagi delegasi Papua untuk menyampaikan seluruh aspirasi rakyat Papua dengan harapan agar segera dalam waktu dekat untuk menyampaikan jawabannya. 

Selanjutnya sebagai mantan anggota KPN Kasus Theys bersama Ketua DPRD Drs John Ibo, Phil Erary menilai setelah dilakukan proses penyelidikan yang telah dilakukan dan laporan ke Presiden, maka pihaknya menilai, sesungguhnya penyelidikan tersebut belum final. ''Oleh karena itu kami berdua mendukung aspirasi rakyat tentang kesimpulan KPN bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap Theys Hiyo Eluay termasuk pelanggaran HAM berat, karena itu kami mendorong pemerintah untuk membentuk KPP HAM,''ujarnya. (nce) 

Important News

International law and w. papua's right to independence By pwagner@wnec.edu

Why I Wrote the book on Theys Eluay's assassination? by Sem Karoba

Amnesty International Annual Report 2002
released May 28, 2002,
Covering events from January - December 2001, INDONESIA

Papuan leaders want troops withdrawn

WASIOR BRACES FOR AN IMMINENT MILITARY OPERATION

Timor Lorosa'e President's Opinion on the Contrary to Jose Ramos-Horta's opinion on Supporting Independence Movement in Aceh and West Papua

Papuan Representatives Heading to Jakarta to Meet Mega-Hamzah Government

Fighting talk as independence movement gambles on action

Foreign Affairs, Defense and Trade Reference Committee on  Australia’s Relationship with PNG and the island states of Oceania

The right of peoples to self-determination in the prevention of conflicts 

Pemberlakuan Otsus Harus Memberdayakan Putra Papua

issue 344 - April 2002, New Internationalist Magazine's Speial Edition on West Papua, by Chris Richards and Paul Kingsnorth

 
   
© Copyright 1999-2001. All rights reserved. Contact: Tribesman-WEBMASTER   Presented by The Diary of OPM