AKAR MASALAH  TUNTUTAN RAKYAT  PAPUA PENENTUAN NASIB SENDIRI

(SELF-DETERMINATION)

OLEH

LEMBAGA REKONSILIASI HAK-HAK  ASASI MASYARAKAT KOTEKA (LERHAMKOT)

PAPUA BARAT

Di sampaikan kepada Yth:

1.    Presiden RI, K.H. Abdurrahman Wahid di  Jakarta;

2.    Wakil Presiden RI, Megawati Sukarnoputri di  Jakarta;

3.    Ketua MPR RI, Dr. Amien Rais di Jakarta;

4.    Ketua DPR RI, Ir. Akbar Tanjung di Jakarta;

5.    Menkopolsoskam, Agum Gumelar di Jakarta;

6.    SEKJEN KOMNAS HAM di Jakarta;

7.    KETUA DPRD TK. I Propinsi Papua di  Jayapura;

8.    LBH Papua di Jayapura;

9.    ELS-HAM Papua Barat di Jayapura.

Alamat: Jl. Jeruk Nipis Kotaraja, PO Box 1212 Papua, Telp/Fax : 0967) 583462, 586158

E-mail: Tiom_Wamena@hotmail.com

PAPUA BARAT 2001

Kata Pengantar

(1)        Mengapa rakyat Papua Barat mengadakan perlawanan terus-menerus sebelum dan sesudah integrasi dalam NKRI sampai sekarang ini?

(2)         Mengapa perlawanan rakyat West Papua atas sejarah proses integrasi itu diberikan stigma OPM/GPK, separatis dan makar oleh penguasa Indonesia?

Sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan ini dapat dibaca dalam seluruh laporan studi ini.  Perlu menyimak pula  apa yang dikatakan Menkopolsoskan, Bapak Agum Gumelar  dalam pertemuan dengan Tim Otsus Papua yang mengakui bahwa  “Saya ingin di Papua hal-hal yang terjadi di masa lalu yakni hal-hal yang tidak benar dan tidak adil yang membuat rakyat sengsara, harus dihentikan dan tidak boleh ada lagi. …”(Cenderawasih Pos, 27 Juni 2001, hal. 2).

Pernyataan Menkopolsoskam mengingatkan kita bahwa, nampaknya para penguasa dan pejabat Indonesia telah mengakui dan menyadari bahwa ada kesalahan dalam proses sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap rakyat West Papua. Tetapi, ketika orang-orang Papua Barat bangkit dan berusaha meluruskan proses distorsi historis bangsanya, selalu diberikan stigma OPM/GPK, separatis, makar dan berbagai stigma yang lain.  Pemberian stigma-stigma seperti ini sebagai senjata ampuh pemerintah Indonesia untuk membelenggu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran dan demokrasi serta hak asasi manusia di Papua Barat.

Lebih lengkapnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, Lembaga Rekonsiliasi Hak-Hak Asasi Masyarakat Koteka (LERHAMKOT) Papua Barat, sebagai salah satu lembaga yang memperjuangkan pendidikan demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, serta kedamaian telah mengadakan studi tentang hasil-hasil PEPERA 1969 dalam dokumen PBB Annex I A/7723 untuk menyampaikan kebenaran sejarah. Perjuangan LERHAMKOT terlepas dari aspirasi Merdeka dan Otonomi Khusus. Karena, misi LERHAMKOT adalah memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kedamaian dan demokrasi serta hak asasi manusia. Studi ini dapat dibuat sebagai bahan masukan kepada Indonesia untuk dijadikan sebagai referensi dalam menyikapi tuntutan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri dan meminimalisasi kekerasan terhadap orang-orang Papua.

Semoga hasil studi ini bermanfaat bagi kita semua.

Papua Barat, 27 Juni 2001

Go up