Masyarakat Tolak Kehadiran Laskar Jihad Di Papua

http://www.infopapua.com/papua/0302/2601.html 

Sorong, Masyarakat Papua di Sorong yang diwakili oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM serta pimpinan gereja, menolak dengan tegas kehadiran Pasukan Jihad yang diwadahi oleh Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Sorong. Penolakan ini disampaikan dalam suatu siaran pers melalui pernyataan sikap bersama, berdasarkan pertemuan di Gereja Immanuel Boswesen Sorong beberapa waktu lalu.

Siaran pers yang diwadahi oleh Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Kristen (BKSGK) Kota dan Kabupaten Sorong itu dilangsungkan di ruang pertemuan gereja Emaus Senin (25/3) kemarin pagi. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat dan sejumlah media cetak maupun elektronik.

Lima point pernyataan sikap yang dibacakan oleh Yulius Buce Takerubun, pembantu Pastor Gereja Emaus, masing-masing :

(1) menolak dengan tegas kehadiran Pasukan Jihad dan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Sorong dan Papua pada umumnya.

(2) Menolak dengan tegas semua bentuk selebaran, bulletin (bulletin Laskar Jihad) VCD tentang kerusuhan Maluku dan Maluku Utara di Sorong dan Papua pada umumnya yang isinya menghasut dan memprovokasi.

(3) Menolak dengan tegas kehadiran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tujuannya memprovokasi kehidupan antar umat beragama di Sorong dan Papua umumnya.

(4) Mendukung hasil konferensi Masyarakat Adat Papua yang dilaksanakan di Jayapura tanggal 25 – 28 February 2002, yang isinya antara lain, masyarakat adat Papua menghargai dan terbuka untuk bekerja sama dengan pihak luar dalam rangka menciptakan Papua sebagai wilayah yang bebas dari kekerasan, penindasan dan keserakahan. Masyarakat adat Papua menghargai dan menghormati warga masyarakat lain yang hidup di tanah Papua dengan perilaku yang tidak membedakan suku, agama dan ras.

(5) Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang berdomisili di Sorong dan di seluruh Tanah Papua baik pribumi maupun pendatang untuk tetap membina dan menjaga kerukunan hidup bersama.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pernyataan sikap tersebut, menurut Wanma, Ketua BKSGK, yaitu untuk menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Sorong dan Papua pada umumnya yang selama ini terjalin dengan baik. Selain itu, untuk menjaga dan memelihara hubungan antar etnis Papua maupun pendatang di Sorong, menjaga serta memelihara kondisi keamanan di Sorong maupun Papua yang relatif makin baik, menjaga proses sosialisasi dan pelaksanaan otonomi khusus Papua berjalan dengan baik, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Indonesia.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Wanma juga membantah, pernyataan bahwa kehadiran pasukan jihad di Sorong mendapat dukungan masyarakat Sorong seperti yang dilansir BBC London.

“Masyarakat yang mana. Ini tidak benar dan sama sekali pemutarbalikan fakta, buktinya sekarang seluruh komponen masyarakat menolak kehadiran laskar jihad dan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, di Sorong. Kehadiran mereka dapat memicu konflik dan mengganggu stabilitas keamanan yang selama ini kondusif,” tegas Wanma.

Ia juga mempertanyakan siapa yang memberikan ijin kepada mereka untuk beroperasi di Sorong. Bahkan kini telah mendirikan sekretariatnya di Remu tepatnya di belakang toko Hansen. Wanma meminta kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan situasi yang sementara berkembang.

Ia mensinyalir ada oknum-oknum yang bergerilya memprovokasi situasi dan memperkeruh suasana. Bahkan Wanma menangkap sinyal ada pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan momentum pemilihan Bupati Sorong untuk membuat chaos di Sorong. Senada dengan pendeta ML. Wanma, mantan anggota DPRD Kabupaten Sorong, Hasmi Moha menyatakan keberatan dengan kehadiran Laskar Jihad dan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kehadiran mereka, menurutnya, berpotensi menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang berdampak pada stabilitas keamanan yang relatif kondusif. Ia juga menuding Mohammad Coya, Ketua ICMI Sorong yang memfasilitasi atau ada di belakang kehadiran Laskar Jihad di Sorong. 

Menurutnya, kelompok-kelompok ini merupakan kelompok Islam fundamental alias ekstrim. Sedangkan ketua MUI Sorong, seperti yang ditirukan pendeta Wanma mengatakan, kehadiran Laskar Jihad dan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah untuk melakukan dakwah-dakwah agama di masjid-masjid. Namun menurut Wanma, dakwah-dakwah tersebut tetap saja berpotensi memprovokasi umat.

Untuk itu seluruh komponen masyarakat tetap pada pendiriannya yaitu menolak kehadiran mereka di Sorong, sebagai upaya antisipasi dini. “Lebih baik mencegah dari pada mengobati, kita harus belajar dari pengalaman di Maluku,” kata Wanma.

Sementara di tempat terpisah Kapolres Sorong Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Drs Faisal Abdul Nasir kepada wartawan meminta insan pers untuk tidak membuat pernyataan dan memancing keadaan yang membuat umat beragama yang sudah hidup rukun di tanah Papua khususnya Kota dan Kabupaten malah terpecah.

“Seharusnya memberikan berita yang bisa menyejukan publik, karena masalah ini sangat riskan. Kalau ada hanyalah ada orang yang mencari popularitas saja, untuk mencari jati diri,” kata Faisal. Faisal mengakui, jihad ada di SP 3, namun selama ini hanya sebatas menyebarkan agama, melakukan kegiatan dakwah di masjid-masjid. “Saya kira selama ini kegiatan mereka tidak mengganggu stabilitas keamanan,” tambah Faisal. (Fajar Papua)