Mabes TNI Umumkan Temuan Kasus Theys pada 17 April

Jakarta, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) akan mengumumkan kepada publik temuan kasus kematian Ketua Dewan Presidium Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pada 17 April mendatang. TNI berjanji jika ada anggotanya yang terlibat tidak akan ditutup-tutupi.

"Mudah-mudahan pada jumpa pers 17 April ini sudah bisa dipublikasikan hasil dari tim Mabes TNI tersebut. Pokoknya, jika ada keterlibatan anggota TNI, itu tidak akan kami tutup-tutupi," kata Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel Poltak Sidjabat saat dihubungi Media tadi malam.

Hanya saja, dipastikan Sidjabat, pembunuhan itu tidak dilakukan atas perintah institusi. Kalaupun ada perintah, imbuhnya, bukan berasal dari kalangan TNI. "Kepastian tidak adanya perintah dari atasan kan sudah cukup kuat dengan adanya pernyataan serupa itu yang diucapkan oleh Panglima TNI, KSAD, Pangdam Trikora, dan Danjen Kopassus. Jadi, ya, pasti tidak ada perintah," katanya. 

Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan mengatakan, pembunuhan terhadap Theys bisa disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat jika di dalamnya terdapat motif politik.

Namun, dikatakan Asmara, dalam laporan tim pemantau kasus Theys yang dipimpin oleh Bambang W Soeharto dan Wakilnya, Irjen (Purn) Koesparmono, tidak dijabarkan tentang ada tidaknya motif politik dalam kasus tersebut.

"Tim yang dikirim oleh Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti lapangan dalam kasus tewasnya Theys hanya melaporkan bahwa upaya penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian yang mengalami hambatan," paparnya.

Oleh karena itu, diterangkan Asmara, kemudian Komnas HAM mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah komisi independen agar penyelidikan tersebut mendapat dukungan politik.

Pada kesempatan terpisah, kemarin, Ketua Tim Pemantau Komnas HAM untuk kasus Theys Bambang W Soeharto mengatakan, tim pemantau yang dipimpinnya memang telah melakukan penyelidikan dari bawah, dengan menanyai sejumlah saksi.

Dan sebagai penyelidik, menurut Bambang, ada keharusan untuk mengumpulkan semua bukti yang mengarah pada kemungkinan. "Salah satu dasar pengumpulan bukti itu tentu berangkat dari adanya indikasi motif politik dalam pembunuhan tersebut. Sebab, Theys adalah tokoh politik," ujarnya.

Namun, kata Bambang, sebelum sempat semua bukti yang terkumpul dicocokkan dengan polisi, sudah muncul desakan dari PDP agar kasus Theys dituntaskan lewat berbagai aspek. Sehingga, tambahnya, kemudian muncul usulan kepada pemerintah untuk dibentuk sebuah komisi yang independen, maka terbentuklah Komisi Penyelidik Nasional (KPN) kasus Theys.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), AM Hendropriyono, membantah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay. Bantahan tersebut disampaikan Hendropriyono kepada Ketua MPR RI Amien Rais, Selasa malam (2/4), di kediaman Amien Rais, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta.

"Pak Amien, saya sedih sekali mengapa kok seolah-olah saya berada di belakang pembunuhan Theys," ujar Amien mengutip pernyataan Hendropriyono, kemarin, di Gedung MPR/DPR, usai menerima Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI). (mi)