Pihak-pihak yang Ingin Pisah dari NKRI Harus Ditindak Tegas

Jakarta, Minggu

Pemerintah Indonesia harus mampu bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti RMS (Republik Maluku Selatan), termasuk menghentikan kegiatan pengibaran bendera.

Hal itu dikemukakan mantan Kabakin ZA Maulani dalam bedah bukunya berjudul, "Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia" di Jakarta, Minggu (28/4). Menurutnya, penegakan hukum merupakan hal yang penting, karena tanpa ada kepastian hukum maka kekacauan atau chaos akan terjadi. "Di Aceh pemerintah Indonesia bisa bersikap tegas, kok di Maluku tidak bisa, nanti bisa menjadi pertanyaan," tandasnya.


Menurutnya, kenyataan selama ini, RMS memiliki hubungan dengan organisasi gereja di Maluku dan gereja di Amerika Serikat (AS), karena itulah pemerintah AS menuduh apa yang terjadi di Maluku dan Poso adalah proses Islamisasi yang dilakukan Jakarta melalui perang kecil-kecilan. "Itulah mengapa pemerintah menahan diri agar tidak dituduh melakukan Islamisasi di Maluku," ungkapnya.

Karena itu, pemerintah harus memberi penjelasan kepada dunia luar bahwa apa yang dilakukan Indonesia terhadap RMS dalam rangka memelihara integritas wilayah nasional dan tak ada sangkut paut dengan penyebaran agama Islam.

Ia menjelaskan, bahwa RMS juga ada hubungannya dengan turut campurnya orang asing seperti dari Belanda dan Australia, yang tujuan akhirnya melemahkan Indonesia yang kebetulan selain berpenduduk Muslim terbesar juga memiliki kekayaan alam luar biasa, dan secara geografis terletak pada posisi strategis antara dua benua dan dua samudra.

Maulani menambahkan, jika pemerintah tak tegas, maka bisa terjadi turut campurnya rakyat dalam mengatasi separatisme seperti ketika peristiwa pemberontakan PKI Madiun. (Ant/ima)