MUI Tolak Resolusi Parlemen Uni Eropa

Laporan: Bahrum Rambe

Jakarta-RoL -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak Resolusi Parlemen Uni Eropa yang mengatakn ada teroris di Indonesia. MUI menilai resolusi itu hanya menguntungkan agama tertentu dan memecahbelah bangsa untuk penjajahan baru.

''Resolusi itu jelas-jelas merupakan bentuk campur tangan yang sudah terlalu jauh terhadap masalah dalam negeri Indonesia,'' kata Sekretaris Umum MUI, Dien Syamsuddin di hadapan Ketua DPR Akbar Tandjung di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (31/05/02).

Resolusi itu tidak layak dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat negara-negara yang memahami tata dan etika pergaulan internasional. Dien menilai resolusi itu subjektif, tidak berdasar, tidak sesuai kenyataan di lapangan dan hanya mengedepankan kepentingan agama tertentu.

Menurut Dien lahirnya resolusi tersebut tidak lepas dari informasi-informasi sepihak yang diberikan pihak gereja di Indonesia kepada Sekjen PBB dan kedubes negera-negara asing. ''Kita menyesalkan upaya-upaya internasionalisasi masalah dalam negeri oleh agama tertentu dan bertentangan engan kenyataan umat Islamlah yang pertama menjadi korban kekerasan,'' tambah Ketua PP Muhammadiyah itu.

Sikap kelompok agama tertentu yang mencoba menginternasionalisasi masalah dalam negeri, menurut MUI, mencerminkan rendahnya wawasan kebangsaan dan merupakan penghianatan terhadap bangsa. 

MUI mendesak pemerintah agar tidak berhenti pada retorika yang menolak intervensi asing, tapi harus menindak tegas anasisr dalam negeri yang terlibat upaya internasionalisasi masalah dalam negeri.

Lembaga keagamaan tertinggi di Indonesia itu juga meminta DPR dan Pemerintah demi martabat bangsa agar tidak tunduk pada tekanan dan campur tangan pihak asing yang jelas-jelas ingin memecahbelah bangsa Indonesia. ''MUI juga menolak tuduhan adanya jaringan terorisme di Indonesia, khususnya Maluku dan Poso,'' tambah Dien.

Sementara Ketua DPR Akbar Tandjung sepakat dengan tuntutan MUI. ''Apa yang disampaikan pihak luar, banyak yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Kita tidak boleh menerima sikap atau penilaian orang-orang luar karena banyak yang bias,'' kata Akbar.

Sementara Ketua MUI, KH Umar Shihab menambahkan apa
yang disebut Resolusi Uni Eropa adanya islamisasi di Maluku adalah bohong. ''Yang terjadi adalah sebaliknya. Umat Islam yang dibantai dan pemaksaan masuk agama lain,'' kata Umar Shihab.

Tuduhan Uni Eropa adanya terorisme di Indonesia, menurut Umar adalah tuduhan yang terlalu jauh. ''Seharusnya kalau memang ada teroris di Indonesia pemerintah yang menangkap. Mudah-mudahan dengan pernyataan MUI pemerintah sadar bahwa apa yang dilakukan Uni Eropa sudah intervensi,'' lanjut Umar.

MUI menemui pimpinan DPR didamping ormas-ormas Islam, seperti Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia dll.
 Jun