Educating the World, for a Free & Independent Confederated Tribal-States of West Papua

 

Tuesday, June 11, 2002 12:16:04 PM

Sekjen Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka Ditangkap 


Jayapura, Kompas -Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DMMK) Benny Wenda ditangkap polisi. Wenda diduga telah menghasut masyarakat dan memimpin sejumlah pertemuan gelap untuk menyerang pos-pos TNI/Polri. Namun, penangkapan itu tidak diterima masyarakat Jayawijaya dengan melakukan demo ke kantor DPRD Papua. Mereka menuntut agar polisi segera membebaskan Wenda.

Sekretaris Dinas Penerangan Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Drs Yosef Iswanto di Jayapura, Senin (10/6) mengatakan, Wenda ditangkap hari Sabtu lalu di kediamannya karena terbukti melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa hari sebelumnya, Wenda memimpin pertemuan gelap bersama kelompok masyarakat Jayawijaya. Mereka menyusun rencana penyerangan terhadap pos-pos TNI/Polri di Papua.

Selain menangkap Wenda, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa dua paspor Indonesia milik Wenda dengan nomor H.59.3036, paspor Papua Niugini (PNG) bernomor 107107, tiga buah pipa ukuran 10 cm untuk membuat bom rakitan, satu busur dan 11 anak panah bermata kayu, delapan buah panah bermata besi, sejumlah peralatan kantor seperti stempel, bantal stempel, buku dan buletin.

Selain itu, ditemukan sejumlah dokumen mengenai perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Surat Keputusan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka dan lainnya. Dokumen-dokumen ini dimiliki Wenda sebagai bagian dari jaringan kerja sama dengan kelompok OPM.

Benny Wenda memiliki hubungan dekat dengan pimpinan OPM Pegunungan Tengah, Matias Wenda yang saat ini masih berada di perbatasan Jayapura-PNG.

Aksi Demo 

Setelah Wenda ditangkap, hari Minggu, sekitar 80 warga Jayawijaya mendatangi kediaman Kepala Polda Papua di Angkasa, Jayapura. Masyarakat koteka ini minta agar Kepala Polda segera membebaskan Wenda. 

Senin kemarin, aksi demo ratusan massa Jayawijaya kembali digelar di Kantor DPRD Papua. Mereka menuntut agar DPRD Papua segera menfasilitasi pembebasan Benny Wenda yang ditangkap polisi.

Simon Wenda, perwakilan massa mengatakan, Benny tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Karena itu ia harus dibebaskan sebelum massa melakukan tindakan-tindakan brutal.

Namun, Anggota Komisi A DPRD Papua Paskalis Kosay yang juga berasal dari daerah pemilihan Jayawijaya menegaskan, massa jangan memaksakan kehendaknya kepada polisi atau anggota DPRD kalau ada warga yang benar-benar melanggar hukum. Tidak ada warga negara Indonesia yang kebal hukum. (kor) 

 

Important News

Indonesia: Disintegration of the Last Great Colonial Power?, By Kerry B. Collison

ARMED CONFLICTS REPORT 2001: Indonesia - Irian Jaya (West Papua) (1969 - first combat deaths)
Update: January 2002

The Amungme, Kamoro & Freeport : How Indigenous Papuans Have Resisted the World's Largest Gold and Copper Mine, by Abigail Abrash

West Papua campaign launched at UN

International law and w. papua's right to independence By pwagner@wnec.edu

HRW World Report- Indonesia

Views and Positions of the Government of Indonesia Regarding Human Rights

Indonesia- Ending Repression in Irian Jaya

Why I Wrote the book on Theys Eluay's assassination? by Sem Karoba

Amnesty International Annual Report 2002
released May 28, 2002,
Covering events from January - December 2001, INDONESIA

WASIOR BRACES FOR AN IMMINENT MILITARY OPERATION

Papuan Representatives Heading to Jakarta to Meet Mega-Hamzah Government

Fighting talk as independence movement gambles on action

The right of peoples to self-determination in the prevention of conflicts 

issue 344 - April 2002, New Internationalist Magazine's Speial Edition on West Papua, by Chris Richards and Paul Kingsnorth

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0206/11/daerah/sekj23.htm 
   
© Copyright 1999-2001. All rights reserved. Contact: Tribesman-WEBMASTER   Presented by The Diary of OPM