Other Updates

 
4

POETRY for West Papua by Lucia Colmes, an American Supporter of West Papuan Independence

4Hukum dan Kriminal: KASUS YHEYS TAK TERPISAH DENGAN SEMUA PELANGGARAN HAM DI PAPUA
4Nasional - Ralph Boyce: Berita USA Today Tak Mewakili Pemerintah AS : TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah AS Menyangkal Pemberitaan USA Today
4Nasional - Polri Bantah Kirim Perwira Menegahnya ke Pakistan
4 Menurut siaran televisi Belanda ('Andere Tijden') yang kemarin (19 maret 2002) telah disiarkan, Prins Bernhard telah berlobi di tahun 1961 diluar kanal-2 resmi (secara rahasia)
4Things are also happening In Ireland for you and the people of WP.
4Politik: AS TEGASKAN BANTAHAN KIRIM PASUKAN KE INDONESIA
Sabtu
4Pemkot Bentuk Komisi Penanggulangan AIDS/HI
4Abdurrahman Wahid: Konsep Demokrasi merupakan Tradisi Masyarakat Indonesia
4Kasus Theys Akan Terungkap Awal Mei
4"Anti kekerasan antara elemen masyarakat di Papua"
4"Konferensi Kejahatan Negara di Papua"
4Hindari Hubungan Buruk, RI Harus Ungkap Kematian Theys
4Bintang Kejora dan Hai Tanahku Papua
  23 March, 2002 06:43:23 PM

Hukum dan Kriminal: KASUS YHEYS TAK TERPISAH DENGAN SEMUA PELANGGARAN HAM DI PAPUA

Jum'at, 22 Maret, 2002 9:49:50 AM

Jakarta - Pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay tidak dapat dipisahkan dari berbagai pelanggaran HAM di Propinsi Papua yang sistemik dan terencana. 

Kesimpulan tersebut adalah salah satu hal yang mengemuka pada Konferensi `Kejahatan Negara di Papua` yang dihadiri ratusan warga Papua serta aktivis LSM, Kamis di Jakarta. 

Para pembicara antara lain sejarawan dari LIPI Asvi Warman Adam, pengamat TNI dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Aris Santoso, cendekiawan dari Papua Dr Benny Giay, serta dihadiri aktivis HAM Dr George Junus Aditjondro dan Wakil Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Tom Beanal. Dalam acara tersebut juga dibacakan kesimpulan penelitian Elsham, LBH dan Kontras setempat yang menyebutkan akar masalah konflik di Papua disebabkan kepincangan proses integrasi karena warga Papua tidak pernah berinisiatif untuk integrasi yang dinilai merupakan keputusan sepihak pemerintah RI. 
http://www.antara.co.id/berita.asp?id=24054 

   

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004