Layanan Informasi Indonesia dan Timor Timur, No. 9, Januari - Februari
2002

Agar kapasitas mail anda tidak melebihi kapasitas normalnya, maka layanan informasi ini biasanya dikirim dalam format teks. Layanan informasi dengan layout lengkap dapat diakses di homepage Watch Indonesia!: http://home.snafu.de/watchin/LayananInformasi9.htm)

Daftar isi:

Acara-acara, Kerja Pers dan Pelobian:
- Kerja Lobi Indonesia dan Timor Timur menjelang Pertemuan ke-58 Komisi HAM PBB di Jenewa 
- Laporan Pers Lembaga Misionaris Kristen Protestan di Jerman bagian Barat Daya (EMS): Pernyataan Bersalah dan Awal Baru di Indonesia, 8 Februari 2002
- Peringatan "Global Unions" kepada Pengusaha Indonesia: Ketidaksediaan Memberikan Upah Minimal adalah Jaminan Kegagalan, Laporan Pers dari 24 Januari 2002 
- Laporan Pers: Papua: Ancaman pembunuhan terhadap aktivis HAM, 15 Februari 2002
- Tarik diri dari Indonesia - Pension fund AS Calpers mengedepankan HAM

Indonesia / Timor Timur Dalam Politik Jerman dan Uni Eropa: 
- Timor Timur: Persidangan adalah Kemenangan Bertahap untuk HAM, Laporan Pers anggota parlamen Jerman (PDS) dan pakar Indonesia Carsten Hübner, 9 Januari 2002
- Laporan Pers Kementrian Luar Negri Jerman: Gerd Poppe: Pemerintah Indonesia mesti melindungi aktivis HAM !, 20 Februari 2002

Publikasi dan Laporan :
- ICG : Indonesia - The Search for Peace in Maluku, Asia Report No.31, 8 Februari 2002 
- UNDP Report 2001: Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia

**********************************************************************************


Acara-acara, Seminar, Kerja Pers dan Pelobian:

Indonesia dan Timor-Timur menjelang Pertemuan ke-58 Komisi HAM PBB di Jenewa

Tanggal 18 Maret 2002 Komisi HAM sedunia memulai sidangnya ke-58 di Jenewa. Sebelumnya, forum gabungan NGO se-Jerman "Forum Menschenrechte (forum HAM)" bertemu dengan mentri LN Jerman Joschka Fischer untuk membicarakan perihal politik HAM Jerman. Ketigapuluh wakil forum juga berbicara dengan Komisaris HAM LN Jerman Gerd Poppe dan dengan delegasi Jerman yang akan menghadiri sidang Komisi HAM PBB. Para wakil forum menyerukan agar pemerintah Jerman tidak hanya diam saja melihat HAM
dikorbankan oleh aksi anti-terorisme. Aide Mémoire diajukan sehubungan dengan keberadaan HAM, kondisi perdagangan dunia, hak anak dan hak kebebasan beragama di 20 negara.

Dalam Aide Mémoire "East Timor: Permanent Impunity - Indonesia's Play on Time" komisi Jerman yang terdiri atas Justitia et Pax dan Watch Indonesia! memberikan perhatian besar pada ketidaksungguh-sungguhan pemerintah Indonesia dalam menindak secara hukum kejahatan-kejahatan HAM berat di masa pasca jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999. Pemerintah Indonesia sampai sekarang belum memenuhi usulan yang disuarakan dalam sidang PBB Komisi HAM tahun lalu. Salah satu penyebab utama keberadaan pelecehan HAM berkelanjutan di Indonesia adalah impunitas yang dinikmati militer Indonesia. Usaha penyelesaian konflik di Aceh dan Papua dengan cara mengirim militer dan polisi ke sana justru berdampak eskalasi kekerasan, demikian pernyataan lembaga diakoni EKD, Vereinte Evangelische Mission (VEM) dan Watch Indonesia! dalam Aide Mémoire "Indonesia: Cycle of Violence". Organisasi-organisasi tersebut mendesak Komisi HAM PBB dikeluarkannya resolusi yang mewajibkan pemerintah Indonsia untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengambil langkah-langkah seperlunya demi menjamin keselamatan aktivis HAM.

Aide Mémoire: Indonesia: Cycle of Violence 
http://home.snafu.de/watchin/Aide-Memoire-Indonesia-März2002.html

Permanent Impunity - Indonesia's Play on Time; East Timor
http://home.snafu.de/watchin/Aide-Memoire-East-Timor14.02.2002.html

-------------------------------
Laporan Pers Lembaga Misionaris Kristen Protestan di Jerman bagian Barat Daya (EMS): Pernyataan Bersalah dan Awal Baru di Indonesia, 8 Februari 2002

Untuk pertama kalinya semua wakil-wakil gereja Kristen Protestan Indonesia bagian Timur bersama-sama mengeluarkan pernyataan sikap mengenai kelalaian dan kesalahannya dalam konflik kekerasan di Maluku dan Sulawesi Tengah di waktu lalu. Dalam dua konsultasi yang diadakan dari akhir Januari sampai permulaan bulan Februari di Tomohon (Sulawesi) para peserta m elakukan retrospeksi dan kritik diri atas kegagalannya menyelesaikan konflik pelik yang di mata dunia internasional berulang kali dikategorikan sebagai konflik agama itu. Wakil-wakil gereja mengaku salah karena kurang sekali tanggap terhadap
meningkatnya tendensi kekerasan, kurang sungguh-sungguh dalam menyampaikan asas "non-kekerasan" pada jemaatnya dan juga kurang berani mengutarakan kritik terhadap pemerintah Indonesia. Sikap gereja yang demikian mungkin secara pasif maupun akitf telah turut mendukung budaya kekerasan.

Keinginan untuk rekonsiliasi diiringi oleh seruan para pemimpin gereja untuk membangun ulang rumah-rumah ibadah Kristen maupun Islam, serta seruan kepada jemaatnya untuk mengambil sifat yang aktif baik dalam bidang sosial maupun dalam politik serta turut dalam sebuah "Kampanye anti-kekerasan". Pemerintah Indonesia diserukan untuk segera melucuti senjata para milisi, menindak tegas tindakan main hakim sendiri serta menjamin dengan sungguh-sungguh hak kebebesan beragama sesuai dengan
UUD. Pertemuan-pertemuan itu diselenggarakan oleh EMS. Sehubungan dengan masalah ini, pertemuan tersebut juga adalah pertemuan pertama seluruh wakil gereja Kristen Protestan Indonesia Timur. Untuk waktu mendatang, kerjasama dengan wakil-wakil umat Islam dirasakan perlu, supaya langkah-langkah rekonsiliasi yang konstruktif dapat dirundingkan bersama-sama. 

www.ems-online.org/partner_laender/f_aktuell.html


Peringatan "Global Unions" kepada Pengusaha Indonesia: Ketidaksediaan Memberikan Upah Minimal adalah Jaminan Kegagalan, Laporan Pers dari 24 Januari 2002

Serikat Buruh Internasional untuk Produksi Tekstil, Pakaian dan Kulit (ITGLWF) yang berdomisili di Brussel dalam laporan persnya tertanggal 24 Januari menyampaikan kritiknya pada penolakan pengusaha Indonesia untuk menyetujui keputusan upah minimum. Pengusaha Indonesia mengajukan naik banding terhadap pemberlakuan hukum kenaikan upah minimum yang dimulai sejak 1 Januari 2002. Akibatnya peraturan perundangan yang atas pertimbangan tingginya ongkos kebutuhan harian sudah menentukan supaya upah minimal dinaikkan menjadi 60 US Dollar per bulan itu untuk sementara ditunda dulu. 

Krisis moneter dan merosotnya nilai rupiah mengakibatkan Indonesia kini tergolong negara produksi termurah di dunia. Namun ancaman adanya kericuhan buruh membuat takut investor-investor baru untuk menanam modal. Sekretaris jendral ITGLWF Neil Kearney menyerukan APINDO untuk tetap berpegang pada ketetapan standar dan persyaratan perburuhan internasional supaya industri ekspor berkelanjutan benar-benar dapat dipenuhi dan tidak menambah beban perekonomian negara. Ia mengingatkan akan kemungkinan rugi di pasar negara-negara barat, karena konsumen tidak lagi tertarik membeli produk dari hasil eksploitasi buruh.

http://www.global-unions.org/displaydocument.asp?DocType=PressRelease&Index=991209665&Language=EN


Laporan Pers: Papua: Ancaman Pembunuhan Terhadap Aktivis HAM, 15 Februar 2002

Lembaga kegerejaan Jerman Vereinte Evangelische Mission bersama dengan Justitia et Pax Komisi Jerman, Jaringan Kerja Papua Barat, Diakonisches Werk EKD dan Watch Indonesia! menyerukan Komisaris HAM LN Jerman Gerd Poppe agar mengerahkan semua perangkat diplomatik yang ada demi melindungi keselamatan kedua aktivis HAM di Papua Barat Johannes Bonay und John Rumbiak. 

Seorang staf ELSHAM/IHRSTAD pada tanggal 11 Februari mendapat informasi dari sumber terpercaya di kalangan militer bahwa nama Johannes Bonay dan John Rumbiak, direktur dan koordinator ELSHAM/IHRSTAD, tercantum dalam daftar orang-orang yang akan "dieliminasi" oleh satuan Kopassus.

ELSHAM/IHRSTAD secara rutin memberitakan keadaan di Papua Barat dan berhasil mengarahkan perhatian luar negri terhadap situasi HAM yang memburuk di propinsi Indonesia itu. Lembaga HAM ini telah banyak menemukan indikasi keterlibatan oknum TNI Kopassus dalam pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Eluay tanggal 10 November 2001. Akibatnya, pemerintah Indonesia mendapat tekanan lebih besar dari luar negri supaya kasus tersebut diselidiki sampai tuntas. Tim penyelidik 
KPN yang dibentuk atas perintah Presiden Megawati tidak mendapat dukungan luas dari penduduk Papua, karena anggotanya sebagian besar berasal dari kalangan militer, kepolisian dan pejabat pemerintahan. Organisasi yang bertandatangan menekankan pentingnya menanggapi ancaman pembunuhan terhadap aktivis HAM John Rumbiak dan Johannes Bonay itu dengan sangat serius. 

http://home.snafu.de/watchin/Papua-Todesdrohung-indo.html


Tarik Diri dari Indonesia - Pension fund AS Calpers mengedepankan HAM

Pension fund terbesar AS Calpers (California Public Employees´ Retirement System) mengumumkan penarikan mundur investasinya dari Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, karena sudah tidak lagi memenuhi kriteria "etika" haluan kerja perusahaanya. Penetapan haluan kerja baru diikuti oleh penarikan mundur bertahap pension fund Calpers dari negara-negara, di mana standar sosial, standar HAM serta konvensi-konvensi ILO (International Labour Organisation) tidak dipenuhi. Calpers berketetapan akan ikut mempertimbangkan keadaan pekerja anak dan pekerja paksa, pembatasan gerak serikat buruh, indepensinya sistem hukum dan kepatuhan hukum dalam prosedur pengambilan keputusan tentang investasi.

Sebagian kecil dari modal tetap (1 milyar US Dollar dari keseluruhan 151 milyar US Dollar) Calpers sudah menanam di negara-negara industri berkembang. Di Indonesia yang terkena keputusan tersebut diantaranya adalah perusahaan anak Belanda PT Unilever Indonesia dan PT BAT Indonesia (Perusaahan anak British American Tobacco). Calpers berharap, langkah-langkah yang diambilnya akan diikuti oleh investment fund lainnya bukan hanya karena pengaruhnya yang besar namun juga karena keinginan untuk menciptakan "globalisasi yang lebih manusiawi". Sebaliknya, para pengamat khawatir - walaupun Indonesia pada waktu belum lama berselang telah menunjukkan pertumbuhan perekonomian perlahan dan investor asing juga satu persatu telah kembali ke Indonesia - langkah Calpers akan menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia.

Sumber: Der Standard 23./24.2.2002, Financial Times 22.2.2002, The Wall Street Journal 22.2.2002


Indonesia / Timor Timur Dalam Politik Jerman dan Uni Eropa :

Timor Timur: Persidangan adalah Kemenangan Bertahap untuk HAM, Laporan Pers anggota parlamen Jerman (PDS) dan pakar Indonesia Carsten Hübner, 9 Januari 2002

Anggota parlamen Jerman dan pakar Indonesia dari partai PDS Carsten Hübner menilai sudah agak terlambat proses hukum terhadap pelaku kejahatan HAM warga negara Indonesia yang bertanggung jawab atas masaker di Timor-Timur itu. Proses hukum terlalu lama mengalami penundaan oleh pemerintah. Walaupun demikian, permulaan proses persidangan masih merupakan hanya satu tahap kemenangan untuk usaha penegakan HAM, dikarenakan belum diadilinya tokoh-tokoh seperti misalnya mantan Menhankam dan Panglima TNI Wiranto. Selanjutnya, ia menyampaikan ketidakpuasannya, karena yang diusut hanyalah kejahatan HAM yang dilakukan sebatas waktu menjelang, sewaktu dan setelah pelaksanaan referendum kemerdekaan di tahun 1999 dan bukanya mengikutsertakan pengusutan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu orang selama 25 tahun masa pendudukan. Keadaan HAM di beberapa daerah Indonesia ia nilai masih jelek sekali, khususnya di Papua Barat, dimana gerakan kemerdekaan ditindak dengan aksi kekerasan dan sebagian besar penduduknya hidup tertekan.

Carsten Hübner mengharapkan dari pemerintah Jerman untuk mengikuti dengan cermat sidang hukum serta mengaktifkan pengaruhnya atas pemerintah Indonesia, supaya tanggap terhadap pelecehan HAM yang struktural di masa depan. Sidang pengadilan ad hoc mengenai pelanggaran HAM di Timor Timur tidak boleh hanya menjadi alibi, namun mesti menjadi titik mula usaha reformasi tegas bagi aparat militer den keamanan Indonesia.

http://www.carsten-huebner.de/presse/2002/0109.html


Laporan Pers Kementrian Luar Negri Jerman: Gerd Poppe: Pemerintah Indonesia mesti melindungi aktivis HAM !, 20 Februari 2002

Komisaris HAM LN Jerman Gerd Poppe menyampaikan kekuatirannya sehubungan dengan pemberitaan adanya ancaman pembunuhan terhadap aktivis HAM di Papua Barat (lihat laporan pers: Papua - Ancaman pembunuhan terhadap aktivis HAM). Menurut pemberitaan, Johannes Bonay dan John Rumbiak, figur pemimpin ELSHAM menjadi sasaran ancaman pembunuhan setelah mereka
secara terbuka mengutarakan keraguannya akan kemandirian KPN yang dibentuk untuk mengusut kasus pembunuhan Theys Eluay. 

Gerd Poppe menyerukan pemerintah Indonesia agar menjamin keselamatan aktivis HAM di Indonesia serta tidak mempersulit pekerjaan mereka. Dalam kesempatan itu pun ia memperbaharui seruannya pada Jaksa Agung untuk segera bertindak sepenuhnya dalam mencari kejelasan tentang pembunuhan Eluay serta menghukum pelakunya.

Menurut Gerd Poppe, pembicaraan mendatang antara Uni Eropa dan pemerintah Indonesia juga harus membahas perihal intimidasi terhadap aktivis HAM. Kunjungan Duta Besar Uni Eropa ke Papua Barat sedang direncanakan. Kesempatan itu akan digunakan untuk melakukan pembicaraan dengan pemda maupun Ornop setempat.

http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/aussenpolitik/ausgabe_archiv?archiv_id=2705&type_id=2&bereich_id=5


Publikasi dan Laporan :

ICG : Indonesia - The Search for Peace in Maluku, Asia Report No.31, 8 Februari 2002 

Laporan terbaru ICG mengenai Maluku melengkapi laporan terdahulu dari tahun 2000 (Indonesia's Maluku Crisis: The Issues, Juli 2000, dan Indonesia: Overcoming Murder and Chaos in Maluku, Desember 2000). Bertolak pada retrospeksi ke tiga tahun silam yang dipenuhi aksi kekerasan di Maluku, laporan aktual merangkum perkembangan situasi di waktu lalu, membahas strategi "militer baru" serta memberikan petunjuk dalam mengambil langkah-langkah menuju perdamaian.

Seperti biasa, titik berat laporan ini pun terletak pada peranan militer Indonesia dan gagalnya upaya bertahun-tahun mereka dalam mengakhiri pertikaian berdarah - baik sebelum maupun setelah diberlakukannya keadaan darurat. Walaupun pengiriman satuan militer "netral" "Yon Gab" terkesan telah berhasil meredam konflik-konflik yang ada, sehingga pertikaian terbuka semakin jarang terlihat dan sebagian pengungsi juga sudah bisa kembali lagi ke Maluku Utara, namun konflik pada dasarnya
belumlah tuntas. Baik di Maluku Utara maupun Maluku Selatan umat Kristen dan Muslim masih hidup di daerah-daerah terpisah, kecurigaan mereka terhadap militer masih tinggi dan khususnya di Ambon situasi masih dipenuhi ketegangan. Walau dalam intensitas rendah, konflik masih saja merajalela. Sedangkan militer terlihat sudah puas dengan mempertahankan status quo dan membatasi antisipasinya pada peredaman kericuhan saja. Dengan demikian, penyebab konflikpun yang sesungguhnya jauh lebih rumit tidaklah terselesaikan.

http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=544


UNDP Report 2001: Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia

United Nations Development Programme (UNDP) mengeluarkan laporan National Human Development Report Indonesia yang pertama. Laporan merupakan hasil kerjasama BAPPENAS, Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Development Programme (UNDP). Perhatian utama ditujukan pada hubungan timbal balik antara "human development", demokrasi dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Di dalamnya dipertanyakan suatu jalan keluar untuk mencapai kemajuan stabil di sektor "human development", yang berjalan seiiring dengan perombakan struktur ekonomi dan kelembagaan pemerintahan, serta perpindahan wewenang politis ke tingkat
regional dan lokal.

Laporan terbagi menjadi lima bagian. Bab pertama mengangkat pokok permasalahan. Bab kedua memaparkan perkembangan demokrasi di Indonesia, diikuti oleh gambaran proses transformasi ekonomi di Indonesia dari jaman kemerdekaan sampai saat ini, khususnya dari sudut pandang indikator "human-developement". Bab keempat memaparkan dampak-dampak krisis moneter pada indikator "human-developement". Bab terakhir akhirnya memberikan jawaban terhadap pertanyaan di atas berbentuk usulan: "building a new social consensus for Indonesia - a consensus that renews a shared commitment to human development, establishing that all Indonesians - as citizens of Indonesia - are entitled to nationally mandated standards of human development." (membangun konsensus sosial baru untuk Indonesia - sebuah konsensus yang memperbaruhi kepedulian bersama terhadap perkembangan "human development", dengan mendasarkan asas bahwa semua orang Indonesia - sebagai warga negara Republik Indonesia - berhak atas standar-standar mengenai perkembangan "human development" yang perlu dijamin secara nasional)

Laporan dipenuhi statistik-statistik (sampai 1999): Human Development Index, Human Poverty Index, Gender-related Development Index dan Gender Empowerment Measure. Data-data ini mencakup baik tingkat nasional maupun tingkat propinsi dan distrik.

http://www.undp.or.id/publications/ihdr2001/index.html

**********************************************************************************
Penerbit: Watch Indonesia! e.V. Bekerjasama dengan Umverteilen! Yayasan untuk Dunia Solidaritas
Redaksi: Alex Flor, Antje Mißbach, Jasmin Freischlad, Monika Schlicher, Philipp Burtzlaff, Tia Mboeik.

Layanan Informasi ini didukung dengan sarana Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)
====================
Rabu, 03 April 2002, 19:46 WIB

Perwakilan PBB Cari Masukan di Aceh

Banda Aceh, Rabu


Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta, dilaporkan mencari masukan tentang perkembangan situasi keamanan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan melakukan pertemuan sekitar dua jam dengan Gubernur Abdullah Puteh. 

Tiga perwakilan PBB di Jakarta, Bo Asphund (Resident Koordinator of The United Nation System), Enayet Madani dan Michel Elqiust, melakukan pertemuan dengan Gubernur NAD, Abdullah Puteh di Banda Aceh, Rabu.

Selain dengan perwakilan PBB, di tempat yanb sama gubernur NAD juga menerima Duta Besar Selandia Baru (New Zealand) untuk
Indonesia, Mr. Chris Eldar. Kedua pertemuan yang berlangsung berurutan itu tertutup bagi wartawan.

Usai pertemuan, Gubernur Abdullah Puteh kepada pers menjelaskan
kedatangan anggota Perwakilan PBB dan Dubes Selandia Baru itu hanya kunjungan silaturrahmi sebagai rasa kepedulian atas keprihatinan konflik yang terjadi di Aceh.

Mereka hanya melakukan konfirmasi bagaimana sesungguhnya keadaan saat ini di Aceh dan langkah-langkah yang akan diambil kedepan," kata Abdullah Puteh.

Kepada anggota Perwakilan PBB itu, Gubernur menyatakan situasi
keamanan di propinsi yang berpenduduk sekitar 4,3 juta jiwa tersebut sudah bertambah baik. "Kita terus berupaya mencari solusi agar penyelesaian konflik bisa dilakukan secara arif dan bijaksana," jelas Abdullah Puteh. 

Perwakilan PBB itu juga menanyakan tentang apakah solusi damai itu dapat dipercepat atau masih lama. "Saya mengatakan berharap secepatnya dengan upaya maksimal. Pemda NAD juga melakukan upaya-upaya dialog ini, namun tidak selamanya dialog itu dapat berjalan secara mulus," katanya.

"Baik Perwakilan PBB maupun Dubes Selandia Baru menyatakan bahwa sikap mereka dalam menyikapi konflik Aceh itu yakni dalam konteks menghormati integritas Indonesia. Tetapi kepada Pemerintah RI dan NAD, mereka berharap dapat melakukan kebijakan-kebijakan sehingga konflik berakhir," ujar Gubernur.

Perwakilan PBB juga mempertanyakan tentang kekerasan yang terjadi di Aceh. "Saya menjawab bahwa kekerasan itu memang terjadi oleh karena adanya konflik dan hari ini kita semua berupaya menekan kekerasan. TNI/Polri telah melakukan segala upaya untuk mengurangi kekerasan itu," ujar Puteh.

"Perwakilan asing itu berupaya sesuai dengan ketentuan yang ada untuk selalu membantu Aceh, termasuk bantuan kepada pengungsi. Akan tetapi, selalu berpegang pada prinsip bahwa PBB tetap menghormati integritas Indonesia," demikian Gubernur NAD.
(Ant/Cay)

===============
http://www.pacificislands.cc/pm42002/pinadefault.cfm?pinaid=4098

WEST PAPUA: International campaign for review of West Papua 'vote' 
launched

Dublin (PINA Nius Online, 1 April 2002)

An international campaign for a United Nations review of Indonesia's 39-year rule of West Papua has been launched in Dublin and New York, the Irish Times reported.

It calls on the United Nations Secretary-General Kofi Annan "to act on the suffering of the West Papuan people" and review a disputed "Act of Free Choice."

In New York, a Papuan delegation will present a submission to the United Nations Secretariat.

In Dublin ceremonies, veteran Papuan independence campaigner Fred Korwa, called for a rethink of the United Nations' 1969 "Act of Free Choice" by 1022 elders, the Irish Times said.

This was taken as validating Indonesian rule in the resource rich former Dutch colony bordering Papua New Guinea.

The 1969 act is now widely acknowledged as an undemocratic sham, the Irish Times reported.

Mr Korwa (63), a veteran exile of the fight to end Indonesian rule, told a large audience of being in New York in 1969 and protesting at the UN's conduct over the "Act of Free Choice."

He sang the Papuan anthem, Hai Tan ahku Papua, to open the Dublin ceremonies, the Irish Times reported.

Desmond O'Malley, chairman of the Oireachtas Foreign Affairs Committee, said 1022 tribal elders were taken as representing a population of one million. Many were threatened with being shot by the Indonesian military if they did not opt for Indonesian rule, he said.

The elders "were hand-picked and forced to declare their loyalty to Indonesia under the brutal dictator Suharto," according to the West Papua Action solidarity group.

The Irish Times said the campaign launch was attended by the former Irish foreign affairs minister, David Andrews; Senator David Norris; and Dublin's Lord Mayor, Michael Mulcahy.

The West Papua Action group is calling on the Irish Government to "work actively" in pressing Mr Annan to review the United Nations role in 1969.

Minister for Foreign Affairs Brian Cowen has told the Irish Parliament of his concern "about reports that the rights and freedoms of the West Papuan people were restricted" in 1969.

He has also said he is concerned at reports of ongoing human rights abuses, the Irish Times reported.

West Papua Action's coordinator, Mark Doris, said 100,000 people or 10 percent of the population had been killed since 1963.

Demands for independence have been mounting in West Papua. Human rights activists accuse Indonesian security forces of abuses and say thousands of people have died in years of fighting.

The territory was a Dutch colony. But in the 1960s the Indonesians, who had won their own independence from Dutch colonial rule, began fighting to take control of West Papua from the Dutch.

The province was officially taken over by the Indonesians following the controversial 1969 referendum after the departure of the Dutch following American pressure.

Indonesia has since encouraged the transmigration east of mainly Muslim Asian migrants from its crowded main islands to West Papua. West Papuans are mainly Melanesian and Christian.

PINA Nius Online.
=============
This is what I have: jsindutomojisedu.org.id
====================
Dear Josie,

Thank you very much for your help on the phone this morning. It is a
great relief to know that you will process Sem Karoba's visa directly
with Dublin and thus save us a lot of time.

I will fax the letter later today and Sem will be in himself in the
next few days.

Gary Kelly's fax number is 00 353 1 6620966. He is also very helpful
and said he will give Sem the multiple entry visa as soon as he gets
the application from you.

If there are any problems please contact me at this email address.

Thank you again.

With best wishes,
Bairbre Flood.

=================
>Rabu, 3 April 2002

KPN Yakin Dapat Mengungkap Pelaku Kasus Pembunuhan Theys

Jayapura, Kompas -Tim Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yakin dapat menemukan pelaku penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay. Kasus Theys hampir rampung, namun sopir Theys masih dalam penyelidikan. KPN meminta data dan informasi dari beberapa kedutaan besar asing mengenai keberadaan sopir Theys.Ketua KPN Koesparmono Irsan kepada pers di Hotel Matoa di Jayapura, Selasa (2/4) mengatakan, kasus penculikan dan pembunuhan Ketua PDP Theys Hiyo Eluay sudah 90 persen rampung. Tersangka pelaku telah diketahui dan hasil penyidikan akan diserahkan kepada Presiden untuk diumumkan.
"Kami tidak punya hak memberi keterangan berapa orang pelakunya, identitas dan nama mereka. Semua itu sudah ada tetapi nanti Presiden yang mengumumkan setelah tim melapor kepada Presiden. Kami bekerja atas perintah Presiden dan hasil kerja tim ini akan diserahkan kepada Presiden," kata Koesparmono.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Endriartono Sutarto di Bandung menjamin keberadaan KPN kasus penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay tetap independen tanpa ada pengaruh dari pihak mana pun, termasuk unsur TNI Angkatan Darat. Kepada pers KSAD mengatakan jaminan TNI Angkatan Darat kepada KPN agar kasus itu segera terungkap dan pelakunya dihukum. Sebab, menurut KSAD, tidak ada satu orang pun atau lembaga di negara ini yang terlepas dari konsekuensi hukum. 

"Kalau ada yang bilang kami melindungi para pelaku, itu tidak benar. Silakan ungkap dan tangkap pelakunya, tak peduli siapa orangnya," tandasnya lagi. 

Menurut Koesparmono Irsan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Militer telah diserahkan kepada KPN, tinggal barang bukti belum diserahkan, sedangkan BAP Polri sejak awal kegiatan sudah diserahkan kepada KPN.

Sopir Theys

Dikatakan, sasaran kegiatan KPN pekan ini adalah mencari keberadaan sopir Theys, Aristoteles Masoka. Menurut keterangan saksi terbaru, Ari panggilan akrab Aristoteles Masoka, dibawa dengan sebuah mobil kemudian dilarikan dari Markas Tribuana malam itu juga, 10 November 2001.

Oleh karena itu, polisi sedang berusaha mencari dimana keberadaan Ari sebenarnya. KPN telah minta bantuan Dirjen Imigrasi mengenai kemungkinan Ari lari ke luar negeri, namun tidak ada data sama sekali.

Kedutaan Besar Amerika Serikat pun telah dimintai informasi namun tidak ada. Demikian pula Kedutaan Besar Papua Niugini. Mereka tidak mengeluarkan visa atas nama Aristoteles Masoka. Apalagi Ari ketika itu tidak memiliki paspor.

"Mengenai Ari ini kami masih kabur. Tetapi, tanpa Ari pun kasus kematian Theys dapat terungkap. Kasus ini berdiri sendiri-sendiri, tetapi masih ada hubungan satu sama lain," kata Koesparmono.

Mengenai keterlibatan warga sipil dalam kasus kematian Theys, Koesparmono mengatakan, tidak bersedia merinci identitas pelaku. Pada waktunya masyarakat akan tahu siapa sebenarnya pelaku utama dan pendukungnya setelah ada pengumuman resmi dari Presiden.

KPN tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga tidak menyebut dan merinci identitas pelaku. 

Kedatangan Koesparmono Irsan bersama rombongan untuk bertemu Panglima Kodam Trikora Mayjen Mahidin Simbolon dan Gubernur Papua JP Solossa. Kehadiran tim ini juga memberikan arahan kepada enam anggota tim KPN Daerah, yang dikoordinir Dr Philip Erary. 

Tentang kinerja KPN dibawah pimpinan Koesparmono Irsan, menurut pengamatan KSAD cukup concern dengan nilai-nilai obyektif hukum. KPN, katanya, telah bekerja cukup baik dan menerima banyak laporan berkaitan kasus itu, termasuk masukan dari tim TNI AD yang diterjunkan ke Papua. 

"Saya dengar bulan ini kerja KPN akan rampung dan laporan penyelidikan segera disampaikan kepada Presiden. Yang pasti TNI AD memiliki komitmen tinggi untuk membantu mengungkap kasus tersebut," ungkap KSAD Endriartono. (kor/zal)