April 2002

2002 | 2001 | 2000 | 1999

Jan  |  FebMar  |  AprMay  |  June  |  July  |  Aug | Sept  | Oct  |  Nov  |  Dec

 

 

4 SIARAN PERS - No: 11/SP-Kontras/IV/02 Tentang: Proses Pengungkapan Kasus Theys dan Upaya Pemutusan Pertanggungjawaban Negara
4 Komando Tersesat di Pusaran Konflik
4 Mengapa Kopassus 'Tersesat' 
4 Kasus Theys Mirip Penculikan Aktivis
4 Pembunuh Theys Lebih dari Satu Kesatuan
4

150 TENTARA AKAN DI KIRIM KE PAPUA, Situmorang: Dalam konteks rotasi, bukan penambahan

4 Budaya Konflik Kian Mengkhawatirkan
4 Motif konspiratorial, Motif pembunuhan Theys
4 Saksi Pembunuhan Theys Ketakutan
4 "Mereka Cuma Eksekutor"
4

BP Tak Bertanggung Jawab Atas Kematian 48 Bayi di Bintuni

4 Proses Amdal LNG Bintuni Sudah Libatkan Masyarakat
4 Peace on the net - A guide to resources for peace-makers, Jane McGrory
4 Gubernur Papua Optimis Pembunuh Theys Segera Terungkap
4 Tempo Magazine - April 16 - 22, 2002, Interview: Koesparmono Irsan: "Everything has been in the open"
4 Franciscans International and Dominicans for Justice and Peace demand an end to long-standing and ongoing human rights violations in Papua, Indonesia
4 Hasil KPN Kasus Theys Mau Diserahkan, Mega ke Luar Kota

 

     
15 Apr 2002 17:17:6 WIB

Nasional
Hari Kartini, Investigasi Kasus Theys Dilaporkan Presiden


TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Penyelidik Nasional (KPN) memastikan akan menghadap Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menyerahkan laporan investigasi kasus pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay, Minggu (21/4). “Tepat pada Hari Kartini,” ujar Ketua KPN Koesparmono Irsan kepada Tempo News Room di Jakarta tadi siang 

Mengapa memilih tanggal itu? Karena presidennya perempuan? Pak Koes –panggilan akrab anggota Komnas HAM tersebut— hanya tersenyum. Ia tak memberi penjelasan. Yang pasti, KPN telah memenuhi target waktu, yakni menyelesaikan perkara besar dan sensitif itu sebelum Mei. “Batas waktu itu diminta presiden,” ujar purnawirawan mayor jenderal polisi tersebut. 

Pak Koes menjelaskan, pembentukan KPN karena adanya tembok tebal yang tak bisa ditembus penyidik Polda Papua untuk mengungkap tuntas kasus tersebut. Alasannya, mereka tidak punya wewenang hukum untuk memeriksa aparat militer terutama anggota Kopassus dari Satgas Tribuana di Hamadi yang dicurigai terlibat pembunuhan tersebut. Dalam kerjanya, KPN menjembatani penyidikan Polri dan polisi militer. 

Mantan Kapolda Jawa Timur itu menjelaskan, awal penyelidikan, KPN telah mendapat indikasi keterlibatan dua prajurit TNI. Itu pula yang disampaikan kepada Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono. Saat bertemu Presiden Megawati, KPN meminta agar tidak dibebani politik. “Kami ingin menyajikan fakta,” ujar Koesparmono. 

Ia mengaku terperanjat ketika presiden menyatakan agar KPN benar-benar menegakkan hukum. Kecemasan akan diberi beban politik itu ternyata tidak benar. “Saudara-saudara, saya dipilih oleh bangsa dan negara jadi presiden untuk menegakkan hukum. Karena itu tegakkanlah hukum itu secara benar dan tepat. Kalau penegakkan hukum ini gagal, yang gagal bukan saudara-saudara, tetapi saya sebagai presiden yang gagal,” kata Pak Koes mengutip pernyataan presiden. (Eduardus Karel Dewanto)