Amerika Serikat Tak Mendukung Separitis 

Otsus di Nilai AS Sebagai peluang besar yang harus diambil oleh rakyat Papua

Jayapura- Dubes Amerika Serikat, Ralph L Boyce, mengungkapkan, Pemerintah Amerika Serikat tidak akan mendukung kegiatan-kegiatan separitis dimanapun, termasuk di Papua. Namun demikian dikatakan bahwa Amrika Serikat akan selalu medengarkan Presedium Dewan Papua (PDP).

Hal itu ditegaskan Ralph Boyce menjawab wartawan seusai melakukan pertemua dengan Gubernur Papua Jaap Solossa Msi, Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Mahidin Simbolon, Kapolda Papua Irjen Pol Made Mangku Pastika, Astisten III Sekda, Drs.Amos R Yap dan Kepala Badan Kesban Papua Wempi Wolla di Vip Room Gedung Negara, Senin (15/4).

“Saya tidak akan menjeskan seperti itu (Mendukung kegiatan PDP atau tidak), tapi saya katakan bahwa Amerika Serikat akan mendengarkan mereka (PDP). Namun yang jelas bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak mendukung separitisme,” kata Ralph kepada wartawan.

Ia menekankan pula, bahwa pemerintahnya tidak mendukung aliran manapun kecuali kedaulatan dan integritas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kunjungannya, Raplh Boyce didampingi 6 orang stafnya. Dan kehadiran mereka di tanah Papua sebagai tamu Pemerintah Provinsi Papua. “Saya datang ke sini untuk melihat semua elemen yang ada di Papua termasuk juga kesempatan bertemu dengan PDP. Sebelumnya saya telah mengunjungi Timika melihat budaya suku Kamoro, Pegunungan Tengah dan kini akan menuju ke bagian Utara Papua,” katanya.

Disinggung tentang sambutan oleh masyarakat adat di Bandara Sentani Kemarin Pagi, menurut Dubes, saat tiba di Airport Sentani ia melihat ada suatu tari-tarian tradisional. Dan kalaupun ada suatu kegiatan politik disana, itu buka yang ia inginkan dan bukan yang menjadi tujuannya.

Perlu di ketahui, Raplh Boyce dan rombongannya sewaktu tiba di Sentani langsung di sambut tari-tarian adat menuju Lapangan Sentani, tempat almarhum Theys dimakamkan. Setibanya dimakam itu, Dubes AS itu di persilakan menaruh sebuah krans bungan di makam Pemimpin Besar Bangsa Papua itu.

Terkait dengan kujungannya, Dubes AS ini mengakui adanya Implementasi Otonomi Khusus sebagai suatu hal yang sebenarnya istimewa dari Papua saat ini. “Masalah Otsus inilah yang dipandang Pemerintah AS sebagai suatu hal yang luar biasa yang terjadi di Papua. Dan Pemerintah Amerikat Serikat mendukung sepenuhnya pelaksanaan itu dan inilah sebagai peluang besar yang harus di ambil oleh rakyat Papua,” ungkapnya.

Bagaimana wujud dukungan Amerika Serikat dalam Otonomi Khusus? kata Dubes, Amerika sebelumnya telah banyak membantu dalam proses pebentukan UU No 21 Tahun 2001 itu. Sekarang Amerika akan memberikan segala hal yang dapat disampaikan guna mempercepat proses itu dan menjadikannya suatu kenyataan.

“Karena sekarang hal itu masih merupakan suatu janji dan bagaimana menempati janji itulah yang akan diberikan Amerika. Namun saya perlu klarifikasi bahwa bantuan kami itu tidak langsung berupa materi dan sebagainya. Tetapi lebih banyak dukungan moral dalam rangka implementasi Otonomi Khusus tersebut,” papar Boyce.

Dubes AS yang disertai 6 staf Kedubes AS di Jakarta itu sejak 13-16 April ini berada di Papua terkait kunjungan kerjanya. Pada Sabtu lalu, menggunjungi lokasi tambang PT Freefort bertemu Muspida Timika dan menyaksikan festival tarian suku Kamoro di Timika. Selain bertemu Gubernur Pangdam dan kapolda, mereka juga menemui ketua DPRD Papua Drs. John Ibo dan Pimpinan Els-HAM Papua sesuai jadwal, hari ini berangkat ke Universitas Cenderawasih Waena dan bertemu Rektor Ir. FA Wospakrik, MSc, selanjutnya menemui pengurus USAID Funded Group TBD dan esoknya Rabu (17/4), meninggalkan Jayapura menuju Jakarta.

Jangan Lagi Dibohongi 
Secara terpisah, Gubernur Papua Drs. JP Solossa Msi menjelaskan sikap Pemerintah Amerika Serikat itu patut di hargai dalam mendukung kebijakan Otsus bagi Papuadan dalam pelaksanaanya ke depan. Selain itu bukan hanya pemerintah Amerika, Pemerintah Inggris, Australia, New Zeland bahkan Belanda juga mendukungnya.

“Mereka pada umumnya melihat bahwa Otsus merupakan alternatif terbaik bagi masyarakat di Provinsi ini,” ungkap Salossa.

Gubernur juga menegaskan, sikap Amerika sudah sangat jelas, tidak mendukung separitis dan pemisahan diri NKRI. Dan baginya, kalau hal tersebut menjadi sikap negara-negara besar di dunia, sebaiknya rakyat jangan lagi dibohongi.

“Harus kita beritahukan kepada rakyat bahwa kenyataannya begini.Karenanya dengan kondisi riil ini dan dengan peluang Otsus dalam NKRI ini, mari kita bangun rakyat kita. Agar apa yang diinginkan dari kemerdekaan itu, kehidupan yang layak, pendidikan dan kesehatan yang baik dan sebagainya bisa dapat tercapai. Jangan berhayal dengan hal-hal lain yang belum tentu dapat tercapai. Politik ini bukan hal yang mudah, apalagi kegiatan politik internasional. Diplomasinya harus tinggi dan bukan sesuatu yang gampang,” papar Gubernur.

Disinggung tentang sambutan masyarakat di Bandara Sentani, Gubernur mengutip kata-kata Dubes dalam pertemuan itu bahwa ia sama sekali tak mengetahui dan tak paham akan acara tersebut.

“Dan itu tidak ada dalam skedul kami (Pemprov Papua). Hanya pada saat tiba lalu disambut dengan tari-tarian dan lain-lain sehingga ia berpikir bahwa ini adalah upacara adat yang bagus dan ia ikuti. Dia berpikir akan ada upacara adat yang besar,” ujar Salossa.

Tertarik Dengan MPR
Setelah menemui Gubernur Papua Drs.JP Salossa di Gedung Negara, maka Dubes AS Mr.Ralph L bersama rombongannya kemarin sekitar pukul 13.00 Wit juga menemui Ketua DPRD Provinsi Papua Drs.John Ibo di dampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Drs Ben Vincent Djeharu, Ketua Komisi A Yance Kayame, Ketua Komisi F Ny Pdt Iwanggin Tanamal, anggota Komisi D Dra.Hulda I Wanggober dan Sekretaris Dewan Drs I Nyoman Sudha. 

Pertemuan ini sendiri tertutup bagi wartawan, sehingga tidak banyak hal yang dapat dikorekdari hasil pembicaraan tersebut.

Namun seusai petemuan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Papua Drs. John Ibo, menjelaskan bahwa Pemerintah Amerika Serikat sangat mendukung adanya Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dengan muara untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Menurut John Ibo, Amerika serikat sangat memberi perhatian besar terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus bagi daerah ini. Oleh karena itu mereka punya perhatian dan kali ini perhatian khusus tersebut datang dengan melihat awal perkembangan Otonomi khusus Papua sudah sejauh mana. Perhatian itu kata John Ibo, akan diberikan dalam bentuk bantuan-bantuan melalui proyek-proyek yang akan didanai oleh Pemerintah AS sendiri.

Namun sebelum semuanya itu terlaksana, menurut John Ibo, mereka perlu mengadakan perjanjian untuk mengetahui kondisi ke depan bagaimana. Apakah proyek-proyek itu setelah diturunkan dapat berjalan dengan baik.

“Itu yang mereka tanyakan kepada pemerintah setempat tentang bantuan yang akan mereka berikan buat rakyat Papua. Kemudian juga mereka tanyankan bagaimana rakyat terakhir ini terutama tanggapan mengenai Otsus. Kami katakan selama ini ada trauma, tapi kita harapkan bahwa berangkat dari aturan yang memberikan kelengkapan kepada UU No 21 yaitu berdasus dan berdasi kirannya segera jadi. Supaya kita melakukan pembangunan di atas aturan yang baik.Ini belum berlangsung secara maksimal karena Otonomi ini merupakan sesuatu hal yang baru,” katanya.

Soal berapa besar bantuan yang akan diberikan AS tersebut, John Ibo belum tahu. Sebab dari Dubes AS sendiri tidak menyebutkan berapa besar angkanya. “Namun ada komitmen dari Pemerintah AS untuk memberikan bantuan kepada daerah ini untuk pelaksanaan proyek-proyek untuk pembangunan kesejahteraan rakyat Papua,” katanya.

Selain itu AS juga tertarik dengan adanya MPR yang akan dibentuk dalam pelaksanaan Otsus bagi Papua. Menurut John keberadaan MPR ini merupakan suatu hal yang baru terjadi di Papua. Oleh karena itu AS sangat tertarik dan ingin mempelajari tentang masalah ini.

Hal lain yang disinggung adalah menyangkut sosialisasi Otsus. Menurut John bahwa menyangkut sosialisasi Otsus saat ini mengalami kemandekan karena rakyat memberi syarat kepada Pemerintah supaya silakan melaksanakan pembengunan itu karena itu kewajiban pemerintah untuk membangun. Tapi sosialisasi jangan.

“Mereka jadi heran. Mengapa sosialisasi tidak boleh. Saya jelaskan kepada mereka ada hal-hal yang krusial yang menjadi bumerang buat kami. Sebab didalam draf Otsus tercantum bendera itu adalah bendera kedaulatan. Sedangkan dalam UU Otsus menjadi lambang daerah,” ujar John Ibo.

Berkaitan denga itu, Yance Kayame juga berharap agar menyangkut Otsus bagi Provinsi Papua supaya Pemerintah pusat jangan lagi ada tarik ulur kepentingan dari pusat. Sebab dunia luar saat ini telah memberikan perhatian yang sangat serius dan besar terhadap Otsus bagi Provinsi Papua ini. (wil/ulo).