Educating the World, for a Free & Independent Confederated Tribal-States of West Papua

 

Sunday, June 02, 2002 09:08:29 AM

Politik-Ekonomi RI Dijajah Dalam Bentuk Lain


----- JAKARTA (Media): Ketua DPP PDI Perjuangan Kwik Kian Gie mengatakan, secara 'de fakto' dalam hal ekonomi, politik, dan finansial, Indonesia saat ini dihadapkan pada penjajahan bentuk lain. "Siapa yang memerintah, Kabinet atau IMF?"

"Dulu bangsa Indonesia dijajah ratusan tahun dan berhasil memerdekakan diri. Sekarang bahaya di alam kemerdekaan 'di atas kertas' secara de facto, ekonomi, financial dan politik Indonesia dihadapkan pada bentuk penjajahan lain," katanya dalam sambutannya acara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 bertema Roh Perjuangan Rakyat Indonesia Ada Dalam Pancasila 1 Juni 1945, di Kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta, Sabtu.

Menurut Kwik, sebagai tuan besar di negaranya sendiri, Indonesia seolah-olah rangkul-rangkulan dengan 'semua penjajah' yang menjalankan trik-trik geopolitik. Senjata yang digunakan bukan lagi meriam dan bedil, tetapi senjata mereka adalah penguasaan teknologi dan manajemen.

"Rasanya ingin menangis mendengar pemaparan mereka dan dalam posisi seperti itu kita tidak berdaya karena negara ini sudah bangkrut. Jadi pada semua front kita sudah dihadapkan dengan porak porandanya bangsa ini," katanya.

Untuk itu, Kwik melihat perlunya dihidupkan kembali semangat persatuan dan kesatuan yang pernah ada dalam masa perjuangan kemerdekaan melalui peningkatan intensitas sosialisasi.

Dari segi ekonomi dan financial, lanjutnya, bangsa Indonesia jelas-jelas dihadapkan pada kebangkrutan dan keporak-porandaan, terutama sejak dana moneter Internasional (IMF) masuk sekitar Oktober 1997. 

Sejak IMF masuk, katanya, ternyata berdasarkan aturan main IMF harus bertindak sebagai pemimpin dari semua lembaga internasional, sehingga lahirlah Letter of Intent--LoI yang semuanya ditulis oleh orang asing.

"Kalau kita membaca kalimat dalam LoI mau tidak mau kita harus bertanya kepada diri sendiri siapa yang memerintah Indonesia, masihkan pemerintahan Kabinet Gotong Royong atau sudah IMF," kata Kwik yang berbicara atas nama DPP PDIP.

Sedangkan dari segi keamanan dan integrasi bangsa, katanya, permasalahan gerakan separatis ternyata masih belum selesai seperti di Papua dan Maluku, yang dikabarkan sudah memiliki senjata yang modern.

Dalam acara tersebut, selain sambutan DPP PDIP oleh Kwik, Sekjen DPP PDIP Sutjipto juga membacakan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, dilanjutkan dengan acara mengheningkan cipta yang dipimpin politisi senior PDIP yang juga Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno. 

Rangkaian acara ditutup dengan pengkajian pidato dan pendalaman dari sudut filsafat, sosiologi dan politis oleh sejumlah pembicara. Acara tidak dihadiri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri yang juga Presiden RI, yang dikabarkan tengah berada di luar kota. (Ant/OL-01) 
http://www.mediaindo.co.id/aktual/berita.asp?ID=12865 

 

Important News

Fighting talk as independence movement gambles on action

Foreign Affairs, Defense and Trade Reference Committee on  Australia’s Relationship with PNG and the island states of Oceania

The right of peoples to self-determination in the prevention of conflicts 

Pemberlakuan Otsus Harus Memberdayakan Putra Papua

issue 344 - April 2002, New Internationalist Magazine's Speial Edition on West Papua, by Chris Richards and Paul Kingsnorth

 
   
© Copyright 1999-2001. All rights reserved. Contact: Tribesman-WEBMASTER   Presented by The Diary of OPM