Educating the World, for a Free & Independent Confederated Tribal-States of West Papua

 

4 Sejumlah LSM Bentuk Opini Pembanding Kasus Pembunuhan Theys
4 Further Explanation of the Order to Arrest Benny Wenda by Indonesian Police in West Papua and the Reasons of His Arrest
4 Letter from one of Our Supporters to an English MP on Benny Wenda's Arrest
4 Benny Dijerat Pasal Berlapis Tapi pihak penyidik masih tetap hati-hati 
4 Koteka group decries leader's arrest 
4 Pangdam: TNI Merasa Hormat
4 AMP Klaim Sebagai Upaya Mengalihkan Kasus Theys
4 TAPOL CALLS ON PRIME MINISTER BLAIR TO RAISE KEY HUMAN RIGHTS ISSUES WITH PRESIDENT MEGAWATI SUKARNOPUTRI
4 When Indonesia's unity is no longer voluntary
4 Hoping for big fortune from China's LNG imports
4 Tak Ada Penambahan Jumlah Pasukan
4 Mayjen TNI Djoko Santoso: Tiga Langkah Tangani Maluku
4 Lebih Pada Kasus Abe Sekilas pengakuan Kadispen Polda atas penangkapan Benny Wenda
Kamis, Juni 13, 2002 06:30:37

Sejumlah LSM Bentuk Opini Pembanding Kasus Pembunuhan Theys


Jakarta, Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (SNuP) bekerja membentuk opini pembanding atau second opinion terhadap hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Nasional atas peristiwa terbunuhnya ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay.

Sejumlah LSM itu antara lain, LBH Jakarta, Kontras, Solidamor dan Elsham Papua. Mereka akan melakukan analisa hukum untuk melawan hasil penyelidikan KPN. "Saya rasa, rakyat tidak percaya pada kesimpulan KPN karena tidak ada indikasi kuat pelanggaran HAM. Karena itu mereka mendesak dibentuk lagi suatu institusi baru yang dianggap lebih kredibel," kata mantan anggota KPN Karel Phil Erari yang ditemui usai melakukan pertemuan di kantor LBH Jakarta, Selasa (11/6).

Erari mengatakan bahwa kasus Theys merupakan masalah bersama, masalah nasional, tak hanya masalah rakyat Papua. Dikatakannya, delegasi Papua yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh masyarakat, LSM sudah menyampaikan desakan untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM untuk kasus Theys. Mereka juga menyampaikan hal yang sama ke Dewan 
Perwakilan Rakyat RI.

"Pak Akbar Tandjung setuju pembentukan KPP HAM itu. Kata Pak Akbar Tandjung, ditunggu saja sampai Komnas HAM yang baru," kata Erarri.

Sementara itu, anggota tim second opinion dari LBH Jakarta Mulyadi Goce mengatakan, di tempat yang sama, nantinya hasil second opinion ini akan diserahkan ke Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM dan Komnas HAM. Dengan ini diharapkan, dorongan untuk terbentuknya KPP HAM kasus Theys makin kuat. prim-kcm)

Important News

When Indonesia's unity is no longer voluntary

Editorial Empowering the regions

Koteka group decries leader's arrest 

Press Statement: State-Terrorism in West Papua still Continues - The Arrest of Benny Wenda, S.Sos,  

International law and w. 

Indonesia: Disintegration of the Last Great Colonial Power?, By Kerry B. Collison

ARMED CONFLICTS REPORT 2001: Indonesia - Irian Jaya (West Papua) (1969 - first combat deaths)
Update: January 2002

The Amungme, Kamoro & Freeport : How Indigenous Papuans Have Resisted the World's Largest Gold and Copper Mine, by Abigail Abrash

West Papua campaign launched at UN

International law and w. papua's right to independence By pwagner@wnec.edu

HRW World Report- Indonesia

Views and Positions of the Government of Indonesia Regarding Human Rights

Indonesia- Ending Repression in Irian Jaya

Why I Wrote the book on Theys Eluay's assassination? by Sem Karoba

Amnesty International Annual Report 2002
released May 28, 2002,
Covering events from January - December 2001, INDONESIA

WASIOR BRACES FOR AN IMMINENT MILITARY OPERATION

Papuan Representatives Heading to Jakarta to Meet Mega-Hamzah Government

http://www25.brinkster.com/infopapua/info/papuanews.asp?id=277 
   
© Copyright 1999-2001. All rights reserved. Contact: Tribesman-WEBMASTER   Presented by The Diary of OPM